Selamat Jalan Gus...
Kamis, 31 Desember 2009 | 03:00 WIB
Jakarta, Kompas - Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur, Rabu (30/12) pukul 18.45, meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kepastian meninggalnya Gus Dur disampaikan Ketua Tim Dokter Yusuf Misbah yang merawat Gus Dur sejak 26 Desember lalu di RSCM dengan didampingi Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih.
Gus Dur masuk rumah sakit dalam kondisi kesehatan yang menurun setelah melakukan ziarah ke makam sejumlah ulama di Jawa Timur. Menurut Yusuf, kondisi Gus Dur sempat membaik selama perawatan. Namun, Rabu sekitar pukul 11.30, kesehatannya mendadak memburuk terkait komplikasi penyakit yang dideritanya selama ini, yaitu ginjal, diabetes, stroke, dan jantung. Pukul 18.15, tim dokter menyatakan kesehatan Gus Dur dalam kondisi kritis.
Asisten pribadi Gus Dur, Bambang Susanto, menceritakan, Rabu pukul 10.00, ia sempat membacakan berita tentang penangkapan mantan Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni di Inggris. Putri bungsunya, Inayah Wahid, menyuapinya dengan puding cokelat.
Setelah itu, Gus Dur mengeluhkan sakit pada tubuh bagian bawahnya dan minta didudukkan. Setelah dipenuhi, Gus Dur meminta didudukkan dengan kaki diayun-ayunkan sambil dipijat oleh Bambang. Selanjutnya, Gus Dur minta ditidurkan di lantai agar badannya menjadi enak.
Tim dokter mulai berdatangan dan menyiapkan sejumlah peralatan. Rekomendasi tim dokter menyebutkan Gus Dur perlu tindakan khusus sehingga dibawa ke Ruang Pacu Jantung Terpadu. Perawatan di ruang itu dilakukan secara intensif sehingga tidak boleh ditemani.
Setelah ditangani khusus, kesehatan Gus Dur kembali membaik dan sempat meminta untuk diperdengarkan buku audio (audiobook). Dengan kondisi itu dinilai menunjukkan adanya perbaikan kondisi Gus Dur.
Sekitar pukul 15.00, Bambang diberi tahu Yusuf, kondisi Gus Dur perlu diawasi serius untuk menaikkan tekanan darahnya. Pukul 17.00, tekanan darahnya tinggal 40 mmHg. Saat itulah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang.
Presiden menemui istri Gus Dur, Ny Sinta Nuriyah Wahid. Setelah itu, masuk ke ruang perawatan. Turut mendampingi Presiden adalah tim dokter dan suami putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid, Dhohir Farisi.
Yusuf menambahkan, saat Gus Dur kritis, tim dokter melakukan perawatan intensif untuk memperbaiki pernapasan Gus Dur dengan melakukan resusitasi. Dokter juga menyiapkan tindakan khusus untuk mengeluarkan darah beku di dinding pembuluh darah besar di perut (aorta abdominal). Namun, belum sempat tindakan itu dilakukan, Gus Dur wafat.
Memburuknya kondisi kesehatan Gus Dur dimulai sejak kunjungan silaturahim dan ziarah yang dilakukan pada 24 Desember lalu. Gus Dur berangkat dari Jakarta ke Semarang dengan pesawat, dilanjutkan perjalanan darat ke Rembang, Jawa Tengah, untuk menemui KH Mustofa Bisri. Dari Rembang, ia melakukan perjalanan darat ke Jombang, Jawa Timur.
Saat di Jombang itulah kondisi kesehatan Gus Dur memburuk dengan gula darahnya turun. Namun, hal itu dinilai biasa dan dengan cepat ditangani dokter di Jombang.
Dokter sempat merujuk Gus Dur dirawat di RSUD dr Soetomo, Surabaya. Gus Dur tidak bersedia dirawat di rumah sakit.
Senin lalu, Gus Dur menjalani operasi gigi. Selama tiga tahun terakhir, Gus Dur rutin menjalani cuci darah tiga kali seminggu di RSCM. Cuci darah dilakukan pada Senin, Rabu, dan Jumat. Jika cuci darah rutin itu terlambat dilakukan karena kesibukannya, kondisi Gus Dur memburuk yang ditandai dengan wajah lesu dan lemas.
Pernyataan Presiden
Presiden Yudhoyono semalam menyampaikan dukacita mendalam atas nama negara, pemerintah, dan pribadi atas meninggalnya Gus Dur. Presiden minta masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang selama sepekan sebagai bentuk penghormatan dan berkabung.
Presiden memberikan pernyataan pers terkait meninggalnya Presiden Indonesia periode 1999-2001 di Kantor Presiden. Turut mendampingi antara lain Wakil Presiden Boediono.
Presiden menjelaskan, negara akan memberikan penghormatan tertinggi kepada mendiang Gus Dur dengan upacara kenegaraan untuk pemakaman yang akan dilaksanakan di Jombang, Kamis ini. Upacara akan dipimpin sendiri oleh Presiden.
Pemberangkatan jenazah dari rumah duka di Ciganjur, Kamis pagi, akan dipimpin Ketua MPR Taufik Kiemas. Jenazah akan diterbangkan melalui Surabaya.
Mantan Wapres M Jusuf Kalla juga menyatakan duka mendalam atas berpulangnya Gus Dur. ”Kita semua harus tetap menjaga semangat kebersamaan, demokrasi, dan pluralisme yang menjadi semangat almarhum,” kata Kalla.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah A Syafii Maarif menilai, ”Kita sebagai bangsa sangat kehilangan. Gus Dur sangat berjasa bagi bangsa ini, terutama dalam konteks demokratisasi dan juga mempercepat proses mengeluarkan pengaruh militer dalam perpolitikan kita. Banyak sekali jasa beliau, terlepas dari sosoknya yang kontroversial.”
Syafii yakin ide Gus Dur tentang pluralisme dan demokrasi tidak akan pernah pupus karena banyak murid, pendukung, dan penerus yang akan melanjutkan semua ide itu. Ia juga salut dengan kebiasaan Gus Dur bersilaturahim, yang sepatutnya ditiru banyak kalangan.
Tokoh pertanian HS Dillon juga menilai Gus Dur adalah pluralis sejati dan memberi makna pada pemahaman Bhinneka Tunggal Ika. ”Pendukung tidak kenal lelah hak minoritas,” katanya.
(mzw/nta/eki/ink/dwa/day/eld/ham/dis/rik)
Perayaan Tahun Baru Diubah
Untuk Menghormati Mantan Presiden Almarhum Abdurrahman Wahid
Kamis, 31 Desember 2009 | 03:12 WIB
Jakarta, Kompas - Terkait dengan meninggalnya mantan Presiden Abdurrahman Wahid, sejumlah tempat hiburan mengubah konsep acara perayaan pergantian tahun 2009 ke tahun 2010.
Perubahan konsep acara, antara lain dilakukan Ancol Taman Impian Jakarta. Tempat ini rencananya menjadi pusat perayaan pergantian tahun 2009 ke 2010 di Jakarta.
Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol, pengelola Ancol Taman Impian, Budi Karya, Rabu (30/12) malam, menyatakan konsep acara Ancol yang semula ”Explore Your Imagination” diganti dengan ”Damai Indonesia”.
”Semua pengisi acara yang tampil akan memakai pakaian berkabung. Seluruh panitia juga akan memakai pita hitam di lengan kanan sebagai tanda berkabung,” ujar Budi Karya.
Tepat di malam pergantian tahun, lanjut Budi Karya, akan dinyanyikan lagu ST 12 berjudul ”Saat Terakhir” dan gambar Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ditampilkan layar di panggung. Sementara pelaksanaan pesta kembang api masih dipertimbangkan.
Budi Karya mengatakan, perubahan konsep acara tersebut diambil setelah pihaknya berdiskusi dengan sejumlah sponsor. ”Namun jika pemerintah mempunyai keputusan lain untuk perayaan malam Tahun Baru, kami akan mengikutinya,” kata dia.
Menurut Budi Karya, perubahan acara secara mendadak juga pernah dilakukan Ancol saat pergantian tahun 2004 ke 2005, yaitu ketika terjadi tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004.
Adapun Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Arie Budiman mengatakan, hingga semalam belum ada imbauan kepada pengelola obyek wisata ataupun hotel untuk mengubah konsep perayaan Tahun Baru, terkait meninggalnya Gus Dur.
Akan tetapi, Arie berharap setiap penyelenggara tempat hiburan setidaknya meminta kepada semua pengunjung untuk mendoakan arwah Gus Dur.
Secara terpisah, sejumlah tempat hiburan, seperti Taman Mini Indonesia Indah, Hotel Mulia Senayan, dan Hotel Indonesia Kempinski, hingga semalam masih membahas langkah untuk menyambut datangnya tahun 2010, terkait meninggalnya Gus Dur.
Waspadai banjir
Kepala Subbidang Informasi Meteorologi pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Hary Tirto Djatmiko mengatakan, pada malam Tahun Baru hujan berpotensi terjadi di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Kepulauan Seribu, Bogor, Bekasi, dan Depok.
Hujan ini dikhawatirkan menimbulkan banjir karena saat itu
air laut sedang pasang sebagai akibat dari terjadinya gerhana bulan sebagian.
Gerhana bulan sebagian ini akan terjadi Jumat (1/1) sekitar pukul 00.15 dan mencapai puncaknya pada pukul 02.22.
”Bila terjadi hujan sedang hingga lebat lebih dari dua jam, kewaspadaan perlu dilakukan pada daerah-daerah rawan genangan,” ujar Hary.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta Paimin Napitupulu meminta masyarakat mewaspadai hujan disertai petir dan angin kencang yang mungkin terjadi pada perayaan malam Tahun Baru.
Daerah yang perlu diwaspadai terjadinya banjir saat Tahun Baru adalah di sepanjang Sungai Ciliwung, Dewi Sartika, Kampung Melayu, Matraman, Penjaringan, Cilincing, Kelapa Gandung, dan Manggarai.
Puncak
Kepala Polres Bogor Ajun Komisaris Besar Tomex Kurniawan mengatakan, polisi akan menggunakan sistem buka-tutup untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi di kawasan Puncak, Bogor, pada malam pergantian tahun 2009 ke 2010. Langkah itu akan dilakukan bila terjadi kemacetan panjang, sehingga harus diurai.
Tomex Kurniawan, mengatakan, polisi terutama akan memberikan perhatian di empat lokasi di kawasan Puncak yang rawan macet. Lokasi itu ada di tanjakan Selarong, daerah Megamendung, Pasar Cisarua, dan pertigaan menuju pintu masuk Taman Safari Indonesia.
”Bila kemacetan terjadi dari Taman Safari Indonesia hingga Restoran Rindu Alam di kawasan Puncak Pass pada pukul 23.00, jalur puncak akan ditutup hingga pukul 5.00, sehingga kendaraan yang penumpangnya merayakan malam pergantian tahun di Puncak bisa segera turun,” jelas Tomex.
Namun, sejumlah pengelola hotel di Puncak berharap tidak ada penutupan jalur lalu lintas di kawasan itu karena akan membuat calon tamu membatalkan pesanan hotel. (Tim Kompas)
Enam Sonet Bunga Tidur
Kamis, 31 Desember 2009 | 11:32 WIB
Oleh Lan Fang (6) sudah berapa malam kau tak berkunjung. pasti kau sedang sibuk. maka, mataku tak bertabir gula. rupanya kau meneropong bintang. tolong, ambilkan satu saja untukku. biarkan yang lain, sayang. sebab di plafon, para tikus berpesta sampai gaduh. gludak gluduk. "kenapa tak menyukai mereka? maaf, bila tak berkenan," kau selalu sopan. aku hanya cemas: apakah tikus-tikus bisa dijadikan sonet yang rupawan? mereka hanya kusir kereta labu Cinderella, pengerat kayu yang berisik sekali. dimana akan kau sematkan sebiji bintang itu? di rambut atau di jantung hati? telah kurangkai kembang setaman. sebab banyak rahasia yang kita simpan. semua hanya untukmu. karena bertambah malam mata harus semakin awas. abrakadabra! ingin kumusnahkan kutuk itu agar kita tidak berbeda pikiran. kini jangan marah bila kutarik empat larik. kau nafas yang tak akan kulepas. sekarang aku (ingin) merebahi pundakmu. ciumlah mataku. kelopak dan bulumataku. kau akan menemukan banyak sonet di situ. *) Soneta keenam dari puisi "Enam Sonet Bunga Tidur" karya penulis esai, prosa, dan puisi, Lan Fang. Puisi untuk mengenang Gus Dur ini adalah salah satu karya Lan Fang yang akan diterbitkan dalam buku kumpulan puisi Ghirah Gatha.
Sayang Belum Meraih Nobel
Jawa Timur Kehilangan Putra Terbaiknya
Kamis, 31 Desember 2009 | 16:44 WIB
Surabaya, Kompas - Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turjaun (kemudian kamu sekalian dimatikan, kemudian dihidupkan kemudian kepadanya dikembalikan). Seorang putra terbaik Jawa Timur, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, kembali ke Rahmatullah. Gus Dur adalah salah satu dari tiga putra Jatim yang menjadi Presiden RI bersama Soekarno dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Di dunia internasional, Gus Dur juga dikenal sebagai tokoh terkemuka dalam demokrasi, perdamaian dan pluralisme. Sayangnya, sampai dia wafat belum memperoleh penghargaan Nobel, sekalipun hal itu sangat layak sekali dia raih. Dia jauh lebih layak meraih Nobel daripada Perdana Menteri (PM) Timor Leste Ramos Horta, PM Israel Simon Perez, bahkan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama.
Berita wafatnya Gus Dur yang lahir di Jombang, 4 Agustus 1940, segera tersebar ke seantero Jatim setelah breaking news di banyak stasiun televisi maupun radio. Tanpa dikomando masyarakat segera menyebarkan berita duka itu secara gethok tular, sms, telepon, internet, pengeras suara di masjid dan mushala. Selanjutnya segera dilakukan tahlil dan membaca Al Quran di masjid, mushala, bahkan rumah-rumah. Gerakan tahlil ini mungkin akan menjadi yang terbesar di negeri ini.
Masyarakat pun tersentak kaget mendengar wafatnya Gus Dur walau sebelumnya santer diberitakan dia dirawat di RSCM sejak sakit di Jombang beberapa hari lalu. Semua itu karena perasaan kehilangan yang dalam.
Masyarakat pun luruh dalam duka cita. Walaupun dia dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, tetapi sebenarnya ketokohan Gus Dur itu berada di titik pusat perlintasan agama, kultur, etnis, dan paham kemasyarakatan.
Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah menganjurkan kepada seluruh warga NU Jatim dan seluruh kaum Muslim yang tidak sempat menghadiri pemakaman Gus Dur di Jombang agar melakukan shalat gaib dilanjutkan tahlil. Hal itu bisa dilakukan sebelum ataupun setelah pemakaman Gus Dur.
Warga Surabaya yang terdiri dari golongan masyarakat lintas agama di Surabaya menyalakan satu juta lilin untuk mengenang meninggalnya mantan Presiden RI yang juga dikenal sebagai guru bangsa tersebut.
Sekitar 100 orang mulai anak-anak sampai orang dewasa mengikuti kegiatan yang digelar secara spontan di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis malam (30/12), sejak pukul 21.00 malam itu. Hadir dalam kegiatan ini tokoh-tokoh masyarakat, antara lain tokoh muda Muhammadiyah seperti Kuswiyanto dan Suli Daim.
Sejuta lilin akan dinyalakan, sementara peserta aksi melafalkan tahlil. Selanjutnya mereka menyanyikan lagu "Indonesia Raya", lalu secara bergantian perwakilan masing-masing agama memberikan pernyataan bela sungkawa.
Di Ponpes Tebuireng, Jombang, ratusan santri terlihat menggelar tahlilan dan doa bersama di masjid dalam kompleks pesantren itu. "Tahlilan ini sampai tujuh hari ke depan," kata Gus Irvan Yusuf, pengurus ponpes itu.
Di Kabupaten Pasuruan, berbagai pondok pesantren melakukan tahlil pada Rabu malam. Misalnya di Pondok Pesantren Roudlotul Ulum di Kecamatan Kejayan, tahlilan digelar di masjid pondok diikuti sekitar 3.000 santri berikut pengasuh pondok.
Mohamad Haris, salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan, Probolinggo, menyatakan sedianya keluarga besar pondok pesantren akan menggelar tahlilan selama tujuh hari berturut-turut. Bahkan, kalau memungkinkan, acara tersebut akan digelar selama 40 hari berturut-turut.
Di Madiun, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Madiun sekaligus menjabat sebagai Bupati Madiun Muhtarom langsung mengajak kader PKB di Kabupaten Madiun untuk mendoakan Gus Dur di kantor DPC PKB setempat.
"Begitu mendengar berita Gus Dur meninggal, dada ini rasanya sesak dan mau copot jantung saya. Kalau boleh ikut mati bersama dan dijamin masuk surga, saya akan ikut bersamanya," kata H Zubeir, penjaga kantor DPC PKB Jember.
HM Madini Farouq, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin Jember, mengatakan fisik Gus Dur sangat luar biasa. Kalau orang biasa dengan sakit yang dideritanya seperti itu, mungkin sudah lama meninggal. Namun, semua itu menjadi kehendak Allah dan semua pasti akan kembali kepada-Nya. (BEE/SIR/APO/LAS/APA/NIK/INK/ANO) Foto: 1 Kompas/Iwan Setiyawan Masyarakat dari berbagai komunitas suku dan agama menggelar doa bersama untuk almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (30/12). Mantan Presiden ke-4 RI ini wafat pada usia ke-69 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo kemarin pada pukul 18.45.
Pemakaman
Gus Dur Tidak Berpesan Makam
Kamis, 31 Desember 2009 | 16:46 WIB
Oleh Ingki Rinaldi
Sepanjang hayatnya KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tidak pernah berbicara soal keinginannya akan dimakamkan di mana. Meski demikian, KH Salahuddin Wahid, adik kandung Gus Dur, menilai Gus Dur selayaknya dimakamkan di Tebuireng, Jombang.
Menurut Gus Solah, sapaan akrab Salahuddin, ada tiga alasan yang mendasari mengapa Gus Dur lebih layak dimakamkan di Tebuireng. Pertama, Gus Dur dilahirkan di Tebuireng. Kedua, keluarga besar Gus Dur berada di Tebuireng, termasuk sejumlah leluhur Gus Dur yang juga dimakamkan di Tebuireng. Ketiga, supaya para peziarah yang hendak mengunjungi makam Gus Dur kelak bisa dengan mudah mencapai lokasinya.
Hingga pukul 22.00, Gus Solah, yang sedang berada di Jombang, masih menunggu kepastian soal lokasi pemakaman dari keluarga inti Gus di Jakarta. "Itu tergantung keluarganya," ujar pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng itu, Rabu (30/12) malam.
Gus Solah menerima kabar duka itu dari asisten pribadi Gus Dur yang bernama Sulaiman pada pukul 19.00. "Sebelumnya saya menerima pesan melalui BBM (BlackBerry Messenger) dari Fitri, anaknya Umar (dokter Umar Wahid, adik kandung Gus Dur) bahwa Gus Dur meninggal. Tetapi saya belum yakin. Lalu Umar menanyakan pada rekannya, dokter yang merawat Gus Dur dan dipastikan Gus Dur meninggal dunia pukul 18.45," tutur Gus Solah.
Menurut Gus Solah, kondisi kesehatan Gus Dur mulai payah sejak Kamis (24/12) seusai kunjungan ke Rembang dan ketika tiba di Jombang. "Usai dari Rembang mengunjungi Gus Mus, kemudian ke Tambakberas (Jombang) dan Denanyar (Jombang), Gus Dur terkena diare sehingga kemudian makan menjadi sangat kurang dan menyebabkan kadar gula darahnya turun," kata Gus Solah.
Pada Kamis (24/12) sore hingga Jumat (25/12) dinihari Gus Dur dirawat di RSUD Jombang dan masih sempat mengunjungi Pondok Pesantren Tebuireng di sela-sela waktunya itu sebelum dibawa ke Surabaya. Gus Dur menginap di Surabaya kemudian terbang ke Jakarta untuk menjalani cuci darah di RS Cipto Mangunkusumo, Jumat (25/12) siang.
Ketokohan Gus Dur
Gus Solah mengemukakan, ketokohan Gus Dur sebagai pemimpin besar sudah terlihat sejak usianya belia. "Kalau kecerdasannya kita tahu sejak dulu. Ketika kecil bacaannya sudah berat dan ia bisa menangkap dan memahami isi bacaan itu," tuturnya.
Sementara itu, salah seorang kemenakan Gus Dur, KH Irvan Yusuf yang akrab disapa Gus Irvan, menyebutkan generasi muda sepertinya juga sangat kehilangan sosok Gus Dur. "Orang bilang Gus Dur tokoh kontroversial. Pemikirannya secara umum kadang susah dibaca, tetapi kalau kita mencermati ada titik-titik jelas (pemikiran) dari beliau," kata Gus Irvan sembari menambahkan hal itulah yang mestinya dipahami dan digunakan bagi upaya menyejahterakan bangsa.
Gus Irvan juga cucu pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, KH Hasyim Asy'ari, itu menambahkan pemikiran Gus Dur soal kemandirian dan pluralisme adalah beberapa di antara pergulatan intelektual yang mesti dipahami. Hal-hal itu, kata Gus Irvan, sangat relevan dan menjadi demikian penting untuk diketahui dan dipahami untuk kemudian diamalkan oleh generasi muda.
TOKOH BICARA
Kita Kehilangan Gus Dur, Pejuang Toleransi
Kamis, 31 Desember 2009 | 03:05 WIB
Aktivis Forum Demokrasi, Todung Mulya Lubis, melalui layanan pesan singkat, menuliskan, ”Kita kehilangan sosok Negarawan yang memperjuangkan pluralitas bangsa. Seorang yang berjuang untuk moderasi dan toleransi sosial, beragama, dan berbangsa. Gus Dur adalah pilar pluralisme dan benteng bangsa melawan fundamentalisme. Gus Dur adalah seorang demokrat sejati yang menghormati lawan politiknya.”
Sesaat setelah Presiden Indonesia periode 1999-2001 KH Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur, diwartakan meninggal, puluhan SMS dan e-mail menandakan dukacita yang mendalam dari berbagai kalangan mengalir ke Redaksi Kompas. Kepergian Gus Dur tidak hanya kehilangan besar bagi negeri ini, tetapi juga bagi seluruh umat beragama. Gus Dur adalah simbol kebersamaan dan toleransi.
Umat Kristen Sulawesi Utara kehilangan atas wafatnya Gus Dur. ”Ia adalah tokoh perdamaian dan ’pahlawan’ minoritas. Kami benar-benar kehilangan. Belum ada tokoh setara Gus Dur,” kata Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa Pendeta AO Supit, Rabu (30/12) di Manado. Ia pergi meninggalkan semerbak melati. (zal/tra)
***
Luthfi Hasan Ishaaq
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfhi Hassan Ishaaq berpandangan, seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama atas wafatnya Hadratussyech Abdurrahman Wahid.
Abdurrahman Wahid merupakan seorang ulama dan tokoh nasional yang cukup berani dan terbuka dalam menyatakan berbagai pandangannya tentang Islam dan umat Islam. Dalam pandangannya yang sangat beragam itu, meskipun juga sering berbeda, PKS cukup bisa memahaminya. ”Pandangan beliau yang sangat beragam tentang Islam dan umat Islam itu kami hargai dan cukup bisa kami pahami,” ujar Lutfhi. (MAM)
Prabowo Subianto
Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto mengaku sangat dekat dengan sosok Gus Dur, bahkan sejak ia masih kecil. Kediaman keluarga Prabowo di Matraman, Jakarta, bertetangga dengan kediaman Gus Dur.
”Beliau mewariskan sifat inklusif dalam sosoknya. Sebagai pemimpin umat Islam, ia juga diterima banyak golongan. Sebagai guru bangsa, beliau bisa jadi pengayom bagi semua unsur di Indonesia. Hal itu yang membuat saya terkesan. Pemikirannya sangat berani walau kadang sulit diikuti,” ujarnya.
Prabowo terakhir bertemu saat Gus Dur menikahkan putri keduanya, Yenny Wahid, beberapa waktu lalu. (dwa)
Soetrisno Bachir
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir menilai, bangsa ini kehilangan tokoh demokrasi dan humanisme. Hingga saat ini, belum ada tokoh sekelas KH Abdurrahman Wahid yang telah berjasa membuka wawasan masyarakat. Kepergian Abdurrahman Wahid tidak hanya kepergian bagi kalangan Nahdliyin, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia.
Bangsa ini memang patut memberikan penghargaan bagi Gus Dur, tidak saja karena pernah menjadi presiden yang memimpin rakyat negeri ini, tetapi juga telah memberikan pencerahan bagi semua orang. ”Kita tidak pernah meragukan komitmen kebangsaan dan sikap toleransi Gus Dur,” ujarnya. (MAM)
Muhaimin Iskandar
Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengaku sangat terpukul dengan wafatnya Gus Dur. ”Beliau itu ayah, guru, dan pemimpin yang selalu mendidik dengan berbagai caranya agar kita selalu mandiri dan kuat. Tiga hari lalu, saya masih terima SMS. Beliau mengatakan kondisinya baik-baik saja dan tidak usah khawatir,” paparnya.
Menurut Muhaimin, Gus Dur memang guru segala hal. Cara hidupnya sederhana serta selalu memberikan keteladanan dan pengayoman kepada semua. ”Beliau itu tidak pernah memikirkan diri sendiri,” kenangnya.
Dalam politik, lanjutnya, Gus Dur selalu menanamkan untuk mengayomi, menghormati, dan mencintai sesama. (sut)
Sri Pannyavaro Mahathera
Bhikku Sri Pannyavaro Mahathera, Kepala Sangha Theravada Indonesia, merasakan kehilangan yang besar dengan wafatnya Gus Dur.
”Saya merasakan ketulusan hati Gus Dur dalam setiap kesempatan bertemu dan berdiskusi dengannya. Bagi saya, ketulusan itu sesuatu yang teramat mulia dari Gus Dur,” ungkap Sri Pannyavaro.
Ia menambahkan, Gus Dur adalah pribadi yang sangat menghargai setiap orang. Bagi Gus Dur, yang layak menjadi Bapak Bangsa, perbedaan adalah denyut kehidupannya. ”Kebajikan dan kearifan Gus Dur akan tetap bersama kita,” imbuh pimpinan agama Buddha ini. (sut)
AA Yewangoe
Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta AA Yewangoe bertemu Gus Dur tiga bulan lalu ketika ada sebuah gereja yang izinnya dicabut wali kota. ”Beliau datang ke Kantor PGI untuk memberikan dukungan. Itu adalah salah satu bukti, beliau menginginkan semua orang di Indonesia memperoleh haknya, hak beribadah,” katanya.
Dia melanjutkan, Gus Dur adalah tokoh bangsa yang tidak tergantikan. ”Beliau sangat memerhatikan kerukunan umat beragama di Indonesia,” katanya lagi. (sie)
Din Syamsuddin
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengakui, kepergian Gus Dur adalah kehilangan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Betapapun, selama hidupnya Gus Dur menampilkan peran tertentu dan memberikan jasa berharga bagi bangsa.
Walaupun banyak ide dan sikapnya yang kontroversial, kata Din, banyak pula idenya yang bermanfaat, seperti tentang pengembangan kemajemukan dan penguatan demokrasi. ”Saya berharap hilangnya seorang tokoh umat dan bangsa segera tergantikan dengan tokoh lain,” harapnya. (nta)
Idrus Marham
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Idrus Marham menilai, siapa pun yang obyektif dan jujur pasti merasa kehilangan dengan wafatnya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurut Idrus, KH Abdurrahman Wahid adalah tokoh bangsa yang punya kontribusi besar bagi pengembangan demokratisasi di Indonesia. Gus Dur banyak mendorong lahirnya demokratisasi dan kemanusiaan di negeri ini.
Menurut Idrus, banyak orang mengatakan, Gus Dur juga orang yang sering melawan arus. Namun, sesungguhnya Gus Dur justru membuat arus. Gus Dur membuat arus demokratisasi. Gus Dur membuat arus pluralisme di negeri ini. (sut)
KH Hasyim Muzadi
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi mengatakan, wafatnya Gus Dur merupakan kehilangan besar bagi warga NU dan bangsa. Gus Dur, yang merupakan mantan Ketua Umum PBNU, dinilai sebagai tokoh besar dalam NU. ”Dalam dekade terakhir ini, belum ada gantinya orang yang sekelas Gus Dur,” katanya.
Bangsa Indonesia, lanjut Hasyim, kehilangan dua hal besar dan mahal dengan meninggalnya Gus Dur, yaitu demokrasi dan humanisme. Humanisme Gus Dur benar-benar berangkat dari nilai-nilai Islam yang paling dalam. Tetapi, humanismenya itu melintasi agama, etnis, teritorial, dan negara. (MZW)
Benny Susetyo
Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) A Benny Susetyo Pr mengakui kaget dengan kepergian Gus Dur. ”Tiga hari lalu, sebelum operasi, Gus Dur masih telepon dan kami bercanda. Saya tak menduga, ia pergi begitu cepat,” katanya.
Diakui Benny. Gus Dur adalah tokoh yang sangat menghargai pluralisme dan kesatuan Indonesia. ”Terakhir, ia memesankan, fundamentalisme itu jangan dimusuhi, tetapi harus dicintai. Ini jelas menunjukkan kecintaannya pada kesatuan Indonesia,” katanya lagi. (tra)
KH Ma’ruf Amin
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengakui, Gus Dur adalah seorang pejuang demokrasi yang cerdas. Ia berani dalam segala hal meskipun banyak yang tak sama pendapatnya dengan dia. Bila melakukan perubahan, jika menurut dia benar, tidak akan mau mengubah pendapatnya.
Wafatnya Gus Dur adalah kehilangan besar bagi Bangsa Indonesia. Kehilangan seseorang yang peranannya besar dalam perubahan di Indonesia.
Ma’ruf pernah menjabat Sekjen PBNU ketika Gus Dur menjadi ketua umum. (idr)
Amir Syamsuddin,
Amir Syamsuddin, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, mengesankan Gus Dur adalah orang besar yang dilahirkan di republik ini. ”Kita tidak bisa melupakan peranan Gus Dur yang terukir dalam sejarah sebagai tokoh yang menempatkan pluralisme, melindungi pluralisme, dan menghapus sekat-sekat. Dia pula yang berperan menghentikan dominasi militer,” katanya lagi.
Ini kehilangan besar bagi negeri ini. ”Kita harus belajar dalam ketegasan bersikap dalam hal-hal seperti ini. Kalaupun ada kekurangan dalam dirinya, itu sangatlah tidak ada artinya dibandingkan peran dan jasanya. Dia putra terbaik. Dia harus ditempatkan di tempat yang terkemuka,” paparnya. (ana)
Ia Layak Jadi Pahlawan
PPP dan PKB Usulkan Penghargaan bagi
KH Abdurrahman Wahid
Kamis, 31 Desember 2009 | 03:07 WIB
Jakarta, Kompas - Presiden Indonesia periode 1999-2001 KH Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur, yang meninggal dunia pada Rabu (30/12) petang, layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan pemberian gelar pahlawan itu.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR Marwan Ja’far dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (Romi), Rabu, menyatakan usulan itu secara terpisah di Jakarta. Gus Dur adalah pendiri PKB dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang sebagian warganya menjadi kader PPP dan PKB.
”PKB mengusulkan pada pemerintah untuk segera memberikan penghargaan pahlawan nasional kepada Gus Dur,” ungkap Marwan dalam siaran persnya.
Romi menambahkan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur. Mantan Presiden itu dinilai mempunyai peran yang luar biasa dalam membangun fondasi masyarakat sipil, toleransi kehidupan beragama, multikulturalisme, dan perdamaian abadi atas nama humanisme universal.
”Dengan wafatnya Gus Dur, Indonesia kehilangan pimpinan yang berkarakter. Gus Dur adalah salah satu dari sekian banyak pemimpin bangsa yang berkarakter tegas, konsisten dengan idenya, dan memiliki kecerdasan futuristik dalam membangun peradaban bangsa,” kata Romi.
Dalam siaran persnya, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga meminta kepada pemerintah segera menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur. Menurut Ketua Umum PMII Rodli dan Zaini Shofari (Sekretaris Jenderal), Gus Dur layak ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan bahkan menyebutkan, Gus Dur merupakan pahlawan demokrasi bagi negeri ini. Karena itu, ia memang layak diberi gelar Pahlawan Nasional. ”Jasa beliau akan terus diingat,” katanya.
Rohaniwan Mudji Sutrisno SJ juga mengakui kepahlawanan Gus Dur. Dia menyebutkan, Gus Dur merupakan Bapak Bangsa, peneguh kemajemukan Indonesia, dan pembela kaum minoritas yang dizalimi atas nama agama untuk menampilkan wajah Indonesia yang humanis.
Perkabungan nasional
”Ini waktu bersedih bagi bangsa Indonesia. Pemerintah perlu bertindak benar untuk menghormati rasa kehilangan yang tidak ternilai dengan menyatakan perkabungan nasional bagi Gus Dur dengan pengibaran Sang Merah Putih setengah tiang secara nasional,” imbuh Rachlan Nashidik dari lembaga pemantau hak asasi manusia (HAM) Imparsial.
Rodli dan Zaini menambahkan, Pengurus Besar (PB) PMII menyerukan kepada pengurus dan kader PMII di seluruh Indonesia untuk melakukan perkabungan nasional dengan memasang bendera Merah Putih dan PMII setengah tiang. Selain itu, menggelar pula shalat gaib dan tahlilan untuk mengantarkan kepergian Gus Dur.
Terkait dengan perkabungan nasional itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semalam di Kantor Kepresidenan, meminta masyarakat untuk memasang bendera Merah Putih setengah tiang selama tujuh hari. Hal tersebut adalah wujud penghormatan dan duka mendalam atas kepergian Gus Dur.
Marwan juga meminta rakyat mendoakan Gus Dur sehingga ia diampuni dan ditempatkan di surga. (idr/mba/day/tra)
IN MEMORIAM GUS DUR
Dia adalah Jendela kepada Dunia
Kamis, 31 Desember 2009 | 03:07 WIB
Oleh Moeslim Abdurrahman
Yang paling berkesan, saya lihat Gus Dur itu menjadi jendela bagi Nahdlatul Ulama (NU) kepada dunia. Karena di awal tahun 1970, dia sebagai orang muda pulang dari Timur Tengah, tiba-tiba bicara soal hak asasi manusia, demokrasi, dan seterusnya. Ini luar biasa. Orang ini bukan pulang dari Amerika Serikat seperti anak-anak muda sekarang ini yang sekolah di sana. Ia lama di Baghdad, pernah di Mesir.
Gus Dur ini sangat impresif karena dari rumpun subkultur pesantren, tapi dia bicara dalam wacana yang sang kontemporer,
Di Gondangdia Lama, Jakarta, tahun 1975, saya kenal dengan Gus Dur. Dikenalkan oleh Cak Nur (Nurcholish Madjid). Sejak itu saya berkawan dengan Gus Dur.
Kami bertiga sesama dari Jawa Timur. Gus Dur suka guyon, sementara Cak Nur orangnya serius. Dalam pergaulan selanjutnya saya lebih dekat dengan Gus Dur. Karena Gus Dur itu orangnya memang begitu, gampangan.
Yang berkesan lagi, Gus Dur ikut mempromosikan saya. Sehingga saya beberapa waktu disebut sebagai intelektual muda Islam, bila diwawancara oleh berbagai surat kabar. Itu salah satu jasa Gus Dur bagi saya.
Gus Dur tahu saya seorang dari Muhammadiyah. Akan tetapi, dia tidak pernah melihat itu. Dan banyak pendapat-pendapatnya menakjubkan saya, karena orang ini kemudian—kasarnya—jualan pesantren. Jualan pesantren di dunia masyarakat politik. Sehingga pesantren ini menarik perhatian di dunia, selain menjadi isu nasional. Pesantren sering menjadi bahan penelitian orang-orang luar negeri. Gus Dur ini seperti memasarkan idealisme pesantren.
Gus Dur punya karisma di depan para kiai, apalagi di depan umatnya. Umat NU ketika itu sedang mencari tokoh yang menjadi jendela untuk ke dunia modern. Ada kebanggaan di kalangan orang NU terhadap Gus Dur. Karena Gus Dur membawa pesantren ke dunia luar yang luas. Dia membuka masyarakat NU untuk sadar bahwa kita hidup dalam dunia global.
Gus Dur berdarah biru Akan tetapi, pandai menggunakan bahasa populis. Gus Dur bukan hanya bahasa, Akan tetapi, juga bisa merekonstruksi sehingga tiba-tiba muncul kelompok Kiai Khos Ini kan menata legitimasi. Juga kelompok Kiai Langitan. Jadi kalau ada persoalan-persoalan tertentu, dia bisa merujuk dengan mengatakan, ”Saya ini kan diperintah Kiai Khos.”
Dia saya kagumi bukan karena pemikiran politiknya. Akan tetapi, sebagai pemikir Islam, dia berani pikiran-pikiran Gus Dur seperti pergulatan. Seperti pergulatan hidupnya. Maka di kala orang berdebat soal Islam dan kebangsaan, maka Gus Dur mengatakan, ”Memang kita ini lahir sebagai orang Islam atau sebagai orang Indonesia dulu?”
Gus Dur mewakili Islam ketika bangkitnya ilmu sosial di Indonesia. Di sinilah Gus Dur jualan tentang pesantren. Dia bilang kepada saya, ”Kang kalau kita bertemu dengan orang- orang pintar ilmu sosial, kita jangan ikut terjun dalam ilmu sosial, kita omong pesantren dong.”
Dari dulu Gus Dur konsisten pada tiga hal. Yakni kalau negeri ini sudah memilih demokrasi, maka implikasinya harus tidak ada diskriminasi. Ini sangat mendasar. Dua itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian tentang hak asasi manusia. Yang ketiga pluralisme. Banyak orang mengklaim soal itu. Akan tetapi, bagi saya, Gus Dur adalah pionirnya.
Dia bukan mengantar saya hingga berkenalan dengan banyak orang. Dia betul-betul membuka dan jadi jendela sehingga banyak orang NU melihat demokrasi dari Barat. Dia memberi inspirasi. Dia yang menjamin ketika banyak orang ragu terhadap keragaman. Dia tegas sehingga bisa jadi jendela kaum minoritas untuk melihat ada jaminan di Indonesia.
IN MEMORIAM
Gus Dur yang Saya Kenal...
Kamis, 31 Desember 2009 | 03:06 WIB
Telepon berkali-kali berdering, SMS berdatangan. Pertanyaannya satu: Benarkah Gus Dur meninggal dunia?
Sangat sulit untuk menjawab pertanyaan ini karena saya harus menjawab ”ya”. Dan, mereka semua menangis.
Mereka adalah orang-orang biasa dengan latar agama yang berbeda. Mereka tak pernah mengenal Gus Dur secara pribadi, tetapi merasa dekat dengan tokoh ini.
Bagi mereka, Gus Dur adalah pembela kaum minoritas, Gus Dur pejuang Islam moderat, Gus Dur pembela demokrasi … dan masih banyak lagi.
Bagi saya, Gus Dur adalah tokoh besar yang sangat membumi. Perkenalan kami dimulai tahun 1992 ketika Gus Dur masih menjabat Ketua Tanfidziyah PB Nahdlatul Ulama di bawah rezim Soeharto. Secara intens kami sering berdiskusi di kamar kerjanya yang kecil dan bersahaja di Kantor PBNU di Kramat Raya.
Di antara buku-buku, kertas, tumpukan kaset dan CD musik klasik yang memenuhi meja kerjanya, Gus Dur kerap ”menyembunyikan” makanan lorju’ (kacang bercampur ikan kecil). Ia senang mengobrol sambil mengudap.
”Jangan bilang-bilang ya, nanti Mbak Nur (Shinta Nuriyah, sang istri) marah, saya kan disuruh diet. Tapi, ini makanan enak,” katanya sambil terkekeh.
Sudah sejak lama Gus Dur mengidap diabetes sehingga sebetulnya ia dilarang untuk makan seenaknya. Tapi, Gus Dur memang susah dilarang. Lagi pula, siapa di lingkungan PBNU yang berani melarangnya? ”Yang berani cuma Mbak Nur,” katanya.
Topik diskusi yang sering kami singgung—kadang bersama tamu-tamu lain—antara lain tentang masa depan Nahdlatul Ulama. Sejak belasan tahun lalu Gus Dur sudah memproyeksikan bahwa akan ada tiga corak di tubuh NU.
Yaitu corak kiai fikih yang dirangsang pikiran modern (Gus Dur saat itu mencontohkan Kiai Ishomudin), corak LSM (ia mencontohkan Masdar Mas’udi), dan corak gado-gado, yaitu masyarakat biasa maupun politisi yang memiliki pengabdian di NU.
Dialog dari ketiga corak inilah, kata Gus Dur, yang akan menentukan wajah transformatif NU di masa depan.
Perkembangan Islam di Indonesia, toleransi terhadap agama lain, perlindungan terhadap kaum minoritas, dan demokrasi juga merupakan topik yang bisa membuatnya semangat berbicara sampai berjam-jam.
Mengenai wajah Islam Indonesia, misalnya, Gus Dur kala itu mendukung pandangan almarhum Nurcholish Madjid. ”Tolong Cak Nur dibela ya. Kasihan, saat ini dia sedang mendapat banyak tentangan,” pesannya kala itu.
Setiap hari, warga NU dari berbagai daerah setia menunggu di ruang tunggu Kantor PBNU (yang masih belum direnovasi) untuk bertemu dengannya. Mereka datang untuk meminta petunjuk tentang persoalan di daerah dan Gus Dur melayani mereka satu per satu.
Gus Dur tak pernah membedakan kelas sosial. Warga NU yang menikah atau meninggal dunia akan dicoba untuk disambanginya. Meskipun ia harus masuk ke gang-gang kecil atau berkendaraan berjam-jam.
Saya masih ingat ketika ayahanda meninggal dunia tahun 1999, Gus Dur datang melayat dan ikut menshalati. Ia pun beberapa kali menelepon untuk menghibur dan memberi penguatan. ”Saya mengerti bagaimana kesedihan Anda. Saya juga sangat kehilangan ketika ibu dulu pergi,” kata Gus Dur tentang almarhumah ibunda, Ny Hj Solichah Wahid Hasyim.
Bahkan, Gus Dur masih menyempatkan menjenguk ketika saya terbaring di rumah sakit. Sungguh sebuah bentuk perhatian yang mengharukan dari tokoh bersahaja ini.
Indra keenam
Banyak yang meyakini Gus Dur memiliki indra keenam. Terlepas dari benar atau tidaknya, tetapi suatu siang pada tahun 1998 Gus Dur menelepon. Kali ini cukup lama, sekitar satu jam. Ia menceritakan tentang berbagai hal, termasuk mimpinya. Singkatnya, mimpi itu memberikan isyarat yang nyata bagi Gus Dur.
”Mbak, saya akan menjadi presiden,” katanya tenang.
Saya tidak menanggapi dengan serius, tetapi saya mencatat obrolan itu. Sekitar setahun kemudian, Gus Dur benar-benar menjadi presiden.
Ketika saya menemuinya di Istana Negara, Gus Dur hanya tertawa terkekeh ketika diingatkan akan mimpinya tersebut.
Wajah Istana Negara pada masa kepemimpinan Gus Dur berubah total, tidak lagi angker dan formal. Wartawan maupun masyarakat bisa memiliki akses yang leluasa. Hubungan pun lebih cair dan penuh guyon.
Pertemuan saya terakhir adalah pada hari ulang tahunnya bulan Agustus 2009. Tercekat rasanya melihat Gus Dur dibaringkan di ruang tamu. Gus Dur berusaha menyambut setiap tamu dengan mengangkat tangan dan menganggukkan kepala. Meskipun suaranya sudah lirih, Gus Dur tetap semangat bercerita tentang Indonesia.
Dari karangan bunga dan banyaknya tamu yang datang hari itu, jelas bahwa tokoh besar ini sangat disayang masyarakat. Seorang sahabat bahkan sampai menitikkan air mata ketika mendoakan kesehatan Gus Dur. ”Saya mendoakan dia berumur panjang. Karena dialah pembela kaum minoritas,” katanya.
Tuhan memiliki rencana sendiri. Innalillahi wa innailaihi rojiun. Tokoh besar ini meninggal dunia, Rabu (30/12), di tengah keluarga yang mencintainya. Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Seorang demokrat yang gigih memperjuangkan kebebasan dan demokrasi.
Selamat jalan Gus, semoga kami bisa meneladani dan meneruskan semua perjuanganmu....
(Myrna Ratna)
Guru Bangsa Itu Telah Pergi
Kamis, 31 Desember 2009 | 02:58 WIB
Laa Ilaaha illa Allah..., Laa Ilaaha illa Allah..., Laa Ilaaha illa Allah..., Muhammad ar Rasulullah....
Gema bacaan tahlil yang menyatakan keesaan Allah dan pengakuan atas kerasulan Muhammad SAW itu menggema di lorong-lorong Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Rabu (30/12) malam, saat jenazah mantan Presiden Abdurrahman Wahid dibawa dengan keranda dari Gedung Ruang Pacu Jantung Terpadu RSCM menuju ambulans yang diparkir di depan Gedung A RSCM.
Tahlil itu diucapkan ratusan orang yang berdesakan mengiringi keranda jenazah guru bangsa yang akrab dipanggil Gus Dur.
Semua ingin melepas kepergian Gus Dur. Tokoh agama, politisi, menteri, pejabat negara, hingga rakyat biasa mengantar kepergian Gus Dur. Semua tumpah ruah memenuhi lorong-lorong rumah sakit.
Mereka menunggu hingga ambulans milik Garnisun dengan nomor 6703-00 melaju menuju rumah duka di Ciganjur, Jakarta Selatan.
Gus Dur meninggal dunia sekitar pukul 18.45 di RSCM. Tidak berapa lama, kabar wafatnya presiden keempat itu pun tersiar luas.
Sejumlah tokoh bangsa pun berbondong-bondong datang ke RSCM untuk memberikan penghormatan. Lorong menuju ruang Pusat pacu Jantung Terpadu, tempat Gus Dur dirawat, penuh sesak. Penjagaan di pintu-pintu masuk langsung diperketat.
Satu per satu kerabat, kolega, pejabat, dan tokoh bangsa berdatangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, mantan menteri Alwi Shihab, dan banyak tokoh lain berdatangan ke rumah sakit.
Tidak hanya tokoh Islam, tokoh lintas agama juga datang untuk memberikan ungkapan dukacita.
Selama menunggu jenazah Gus Dur keluar dari ruang perawatan, warga dan simpatisan menggelar doa tahlil di Lantai 5 Ruang Pacu Jantung Terpadu RSCM. Doa-doa dilantunkan dengan tulus dan khusyuk.
Sempitnya ruangan membuat siapa pun warga yang ada di ruang itu berdesakan, tak peduli jabatan atau kedudukannya. Semua warga masyarakat dari berbagai lapisan tunduk dalam kedukaan yang mendalam.
Saat jenazah Gus Dur dibawa keluar, sempat terjadi dorong-dorongan antara awak media, petugas keamanan, dan masyarakat yang ingin melihat keranda Gus Dur dari dekat.
Sejumlah pelayat yang berhasil memegang keranda Gus Dur tak kuasa membendung tangis.
Pendorong demokrasi
Bagi Indonesia, Gus Dur adalah guru bangsa. Ia bukan hanya tokoh multikulturalisme, tetapi juga pendorong demokrasi di Indonesia. Mengawinkan demokrasi dengan nilai-nilai Islam yang dipelajarinya sejak kecil.
Pendapat itu di antaranya diungkapkan Staf Ahli Presiden Daniel Sparringa dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie setelah mengantar jenazah Gus Dur keluar rumah sakit.
Daniel kembali mengingat peristiwa tahun 1991 saat ia menyusun disertasi. ”Saya punya rekaman panjang hasil wawancara dengan beliau soal demokratisasi di Indonesia,” tuturnya.
Jauh sebelum reformasi digaungkan, Gus Dur telah lebih dahulu memikirkan bagaimana mendorong demokratisasi di Indonesia.
Cucu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama itu bahkan menjadi perekat hubungan antarumat beragama.
Saat itu, lanjut Daniel, Gus Dur telah memikirkan bagaimana cara merekonstruksi bangsa.
Saat menjabat presiden, buah pikiran itu diterjemahkan Gus Dur dengan menyatukan perbedaan agama, suku, dan bangsa di bawah bingkai demokrasi.
Ia berhasil meyakinkan bangsa bahwa demokrasi bisa dikembangkan bersama-sama dalam masyarakat yang majemuk.
”Gus Dur membantu saya untuk mengerti negeri ini, pelajaran yang sangat berharga,” kenangnya.
Bahkan, Jimly menilai Gus Dur sebagai pahlawan pluralisme dan demokrasi Indonesia. Menurut dia, Gus Dur adalah satu-satunya presiden yang bisa mengarahkan opini publik, bukan larut mengikuti opini publik, seperti dilakukan pemimpin bangsa saat ini.
”Gus Dur itu tidak tunduk kepada massa, tetapi selalu bisa mengarahkan massa. Orang seperti Gus Dur sangat dibutuhkan bangsa ini,” katanya.
Totalisme Gus Dur dalam memikirkan nasib bangsa terlihat dari obrolan-obrolannya sebelum meninggal. Beberapa saat sebelum pergi, Gus Dur masih sempat memikirkan masalah bangsa.
Ia terus berdiskusi tentang bagaimana masa depan bangsa ke depan.
”Tadi, sekitar jam 17.00 saat kami berkumpul di ruangan, beliau masih ngobrol soal bangsa ke depan. Bercerita panjang lebar,” kata Achid Yaqub, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur yang dekat dengan Gus Dur.
Gus Dur telah mencurahkan segenap pemikiran, tenaga, dan harapan untuk masa depan bangsa. Terus berpikir bagaimana mengubah bangsa agar menjadi lebih baik.
Kini, guru bangsa itu telah pergi. Selamat jalan Gus Dur....
(Anita Yossihara/ M Zaid Wahyudi)
Lanjutkan Cita-cita Gus Dur
Pejuang Pluralisme untuk Kebersamaan
Sabtu, 2 Januari 2010 | 14:10 WIB
Yogyakarta, Kompas - Indonesia butuh sosok seperti KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Wafatnya mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid tak perlu memunculkan keputusasaan, tetapi memacu agar pemikiran dan perjuangan Gus Dur tentang pluralisme, humanisme, dan demokrasi tidak mati.
Nurkolik Ridwan dari Komunitas Rumpun Nusantara Yogyakarta, misalnya, menyebut bangsa Indonesia jangan sekadar merelakan Gus Dur berpulang. "Tapi juga sadar bahwa saat ini tak ada lagi tokoh bangsa yang menyapih bangsa ini seperti Gus Dur. Artinya, harus muncul tokoh-tokoh lain yang berkarakter seperti dia (Gus Dur), yang berani memperjuangkan ide-ide humanis tanpa takut risiko," katanya, dalam Refleksi Mengenang Gus Dur di Yogyakarta, Kamis (31/12).
Muhammad Al-Fayyadi, editor Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), mengemukakan, masyarakat jangan memitoskan Gus Dur, melainkan segera mengkreasi dan melanjutkan pemikiran Gus Dur.
"Hanya sedikit orang seperti dia. Gus Dur itu berani dan terus-terusan menerobos batas-batas intelektual ketika bisa sekaligus menjadi ulama, politisi, seniman, dan budayawan. Wawasan musiknya juga bagus. Itu semua membuat dia punya banyak ilmu dan pengalaman sehingga bisa merangkul semua kalangan. Padahal, dia, kan, sebenarnya santri yang banyak dari masyarakat berpandangan bahwa santri itu orang kolot. Gus Dur bisa tidak seperti itu, dan orang salut padanya," papar Al-Fayyadi. Tersentak bersedih
Secara terpisah, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, seluruh bangsa Indonesia bersedih dan terkejut. "Bangsa Indonesia tersentak dan bersedih kehilangan salah satu putra terbaik serta tokoh pejuang pluralisme yang selalu mengedepankan kebersamaan antara mayoritas dan minoritas, antarsuku dan antaragama agar bangsa Indonesia menjadi besar,"tuturnya.
Ia khawatir, sepeninggal Gus Dur, pluralisme di Indonesia terancam. Apalagi sampai saat ini belum ada satu pun tokoh pengganti Gus Dur. "Kita kehilangan orang besar yang selama ini mengidealisasikan tidak hanya demokrasi tetapi juga pluralisme," katanya.
Saat setelah mendengar kabar wafatnya Gus Dur, ratusan warga Yogyakarta yang terdiri atas aktivis, seniman, mahasiswa, maupun warga biasa berkumpul di depan Tugu Yogyakarta untuk mendoakan kepergian Gus Dur. Mereka berdoa sambil menyalakan seribu lilin untuk Gus Dur. (PRA/RWN/ARA)
SAM BIMBO
Mengantar Gus Dur
Sabtu, 2 Januari 2010 | 04:40 WIB
Lagu Bimbo berjudul ”Innalillahi” banyak diperdengarkan di sejumlah stasiun televisi sebagai pengiring tayangan wafatnya mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lagu yang dinyanyikan oleh Samsudin Hardjakusumah atau Sam Bimbo itu belum pernah dirilis resmi.
Ketika mendengar berita Gus Dur wafat pada Rabu, 30 Desember 2009, Sam (67) tersentuh untuk mengantar kepergian Gus Dur dengan mengirimkan lagu itu ke Metro TV, TVOne, dan Indosiar.
”Saya mengirim lewat e-mail pukul delapan malam. Saya membuat lagu itu sudah lama, jauh sebelum Pak Harto meninggal,” kata Sam.
Lagu yang liriknya ditulis oleh Syaiful Hadi itu sebenarnya terdiri dari empat kuplet. Namun, yang sering diperdengarkan di televisi hanya dua kuplet.
”Kuplet yang keempat sebenarnya puncaknya. Pergilah dengan bekal amal salehmu/temuilah Allah, kami iringi doa/ Semoga kau dilapangkan dikurniai surga,” kata Sam sambil melantunkan syair lagu ”Innalillahi”.
Sam sama sekali tidak berpikir soal nilai ekonomi lagu. Ia tulus ingin mengantar kepergian Gus Dur dengan nyanyian. ”Saya rida. Siapa saja yang memerlukan silakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat,” kata Sam.
(XAR)
AREA PEMAKAMAN
Kapling Spesial bagi Gus Dur
Sabtu, 2 Januari 2010 | 03:15 WIB
Judul tulisan ini adalah kalimat yang dituturkan KH Agus Muhammad Zaki atau Gus Zaki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Masruriyah (khusus putri) Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Kamis (31/12), Gus Zaki sibuk mengurusi detail pemakaman KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Makam Gus Dur di kompleks yang lazim disebut peziarah sebagai Maqbarah (pemakaman) Tebuireng. Letaknya di sisi barat Wisma Hadji Kalla Ponpes Tebuireng, yang diresmikan (mantan) Wakil Presiden M Jusuf Kalla pada 28 Oktober 2007.
Maqbarah Tebuireng berada di tengah-tengah Ponpes Tebuireng. Menurut Gus Zaki, luas kompleks makam itu sekitar 1.500 meter persegi.
Sisi utara dan timur Maqbarah Tebuireng berbatasan dengan jalan dan asrama santri serta lapangan. Sisi selatan berbatasan dengan tembok yang memagari lingkungan ponpes.
Maqbarah Tebuireng mulai dipakai pertama kali tahun 1947, saat pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari, wafat. Sejak saat itu sekitar 90 jenazah telah dikebumikan di lokasi itu, sekalipun jika dilihat sepintas dari batu nisan yang menyembul, kompleks makam itu terasa kecil.
Batu nisan di Maqbarah Tebuireng tidak ada yang bertuliskan nama. Semuanya kosong. Tetapi, di atas makam Gus Dur terdapat nisan sementara yang bertuliskan nama, tempat tanggal lahir, dan tempat tanggal wafat. Nisan sementara itu kelak diganti dengan nisan permanen dari bahan yang lebih baik dan mungkin disamakan seperti nisan di sekelilingnya.
Di sisi utara kompleks makam itu terdapat prasasti yang bertuliskan sejumlah nama yang dikuburkan di Maqbarah Tebuireng. Namun, belum semua nama terdapat dalam prasasti itu.
Makam Gus Dur persis di sisi utara makam KH Hasyim Asy’ari. ”Dulu tak ada yang berani di utara KH Hasyim karena dianggap di atas kepala,” kata Gus Zaki lagi. Gus Dur menempati kapling spesial.
Kerabat Gus Dur, KH Yusuf Irvan (Gus Irvan), mengatakan, yang bisa dimakamkan di lokasi itu hanya sampai garis keturunan cucu KH Hasyim Asy’ari. Keluarga di luar garis itu, makamnya di Ponpes Madrastul Quran.
(Ingki Rinaldi)
JEJAK LANGKAH
Gus Dur dan Inklusivisme NU
Sabtu, 2 Januari 2010 | 03:13 WIB
Dengan hanya mengenakan kaus oblong dan sarung, KH Sahal Mahfudz bersila. Beberapa ulama lain berbaring miring. Sebagian ada yang merokok. Suasana santai itu bukan waktu istirahat, tetapi justru mereka sedang membahas masalah penting bagi masa depan Nahdlatul Ulama.
Para kiai yang sebagian sudah sepuh itu tengah membahas penggunaan kitab standar mazhab di pondok pesantren. Mereka ingin agar ponpes tidak hanya mengajarkan kitab kuning ulama mazhab Imam Syafii.
Meski santai, para ulama itu dengan tegas menumpahkan argumentasi dan pikirannya. Masih banyak ponpes mengalami kejumudan (mandek) yang diduga karena hanya mengenal kitab bermazhab Imam Syafii dari empat mazhab yang diakui NU. Bahkan, sebagian ulama masih memakai cara bermazhab mengikuti pendapat (qauli) ulama Syafiiyah semata.
Sebagian ulama menolak mengenalkan kitab dari luar Imam Syafii di pesantrennya. Sebagian ulama berpandangan, dalam beberapa hal ketiga imam mazhab yang lain, Maliki, Hanbali, dan Hanafi, lebih rasional dibandingkan dengan Imam Syafii.
Itulah gambaran bagaimana Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merombak pola pikir elite NU hingga seperti sekarang. Saat itu perkumpulan pesantren NU atau Rabithah Ma’ahidil Islami (RMI) dipimpin KH Abdul Wahid Zaini (Probolinggo) sering menggelar pertemuan untuk membedah kitab.
Musyawarah nasional RMI di Pesantren Bungah, Gresik, 1990, menjadi tonggak bagi NU untuk mulai meninggalkan mazhab qauli ke manhaji. Artinya, saat itu muncul kesepakatan tidak tertulis menganut mazhab dengan hanya mengambil pendapat para ulama terlebih dahulu (mazhab qauli), khususnya Imam Syafii, saatnya dievaluasi. Para ulama NU, dimotori KH Sahal dan KH Ali Yafie, mengenalkan mazhab manhaji.
Kesepakatan itu menjadi ketetapan NU pada Munas Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992. Memang, hal ini luput dari perhatian orang yang lebih terfokus pada pertentangan antara Gus Dur dan KH Ali Yafie, yang lalu mundur dari PBNU.
Justru saat itu adalah salah satu tonggak perubahan pemikiran NU yang diperkenalkan Gus Dur. Dengan mengubah cara bermazhab, berarti NU membuka diri bagi munculnya perbedaan pandangan karena tak lagi harus mengikuti pendapat ulama mazhab.
Tak hanya itu, Gur Dur juga mengenalkan masalah aktual bagi elite NU dengan cara pandang agama. Di sinilah keberhasilan Gus Dur memadukan religiusitas agamawan dengan persoalan kebangsaan tanpa harus terlibat politik praktis.
Upaya mencapai hal ini tidak mulus, seperti terlihat dalam kasus penghentian bedah kitab yang biasa dilakukan RMI. Sebelum melakukan gerakan itu, Gus Dur nyaris setiap hari berdiskusi dengan ulama, baik bertemu langsung maupun melalui telepon. ”Di awal tahun 1990-an itu, hampir setiap hari Gus Dur menelepon kiai di daerah, baik untuk sekadar menyapa atau berdiskusi akan suatu masalah,” ujar Arifin Junaidi, orang dekat Gus Dur yang sempat menjadi Sekretaris Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketika Gus Dur mulai secara terang-terangan melakukan pembelaan terhadap kelompok minoritas, hanya sebagian kecil ulama yang tak sepakat dengan langkahnya. Sebagian besar ulama memahami pola pikir Gus Dur sehingga mereka tidak mengambil langkah oposisi.
Dari sisi ajaran, NU menganut paham yang tasamuh (toleran), tawasuth (moderat), dan tawazun (hati-hati) dalam menyikapi setiap masalah. Sikap ini terus ditanamkan Gus Dur sampai akhir hayatnya. Ulama menambahkan sikap i’tidal (adil).
(Mohammad Bakir)
PEMAKAMAN GUS DUR
Dicegat Protokoler di Tebuireng
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Ribuan pelayat menyambut kedatangan jenazah KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk dishalatkan di Masjid Ulil Albab, Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Kamis (31/12). Seusai dishalatkan, Gus Dur dimakamkan di pemakaman Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng. Gus Dur wafat pada usia 69 tahun, Rabu, 30 Desember 2009, pukul 18.45 WIB di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta.
Sabtu, 2 Januari 2010 | 03:18 WIB
”Astaghfirullah... sabar, Pak. Paling lama satu jam lagi sudah boleh masuk....” ujar seorang polisi bermandi keringat. Lautan massa berdesakan sambil menggemakan tahlil untuk masuk ke dalam Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.
Kamis (31/12) siang itu, lingkungan pondok telah disterilkan alias ditutup untuk umum menjelang upacara kenegaraan untuk pemakaman mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Beberapa jam menjelang prosesi pemakaman yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, gerbang pondok ditutup dan dijaga ketat oleh aparat TNI dan kepolisian. Itulah bagian dari prosedur protokoler yang disyaratkan berlaku bagi lokasi yang akan didatangi presiden dan wakil presiden.
Padahal, sejak mendengar kabar wafatnya Gus Dur, Rabu petang lalu, warga Nahdhatul Ulama dari Jombang dan berbagai daerah lain terus mengalir ke Tebuireng. Ada yang sudah bermalam di lingkungan pondok itu, menghabiskan malam untuk bertahlil, mendoakan Gus Dur yang mereka cintai, di masjid dalam pondok.
Menjelang sterilisasi, kepadatan pondok sudah dikurangi dengan meminta sebagian warga NU, bahkan santri, keluar dari pondok, kemudian gerbang ditutup. Padahal, aliran masyarakat menuju Tebuireng menjelang pemakaman terus bertambah.
Padahal, mobil-mobil sudah diparkir sekitar 1 kilometer dari gerbang pondok karena kepadatan massa menyulitkan kendaraan bergerak.
Para pelayat yang berjalan kaki memburu waktu untuk menyembahyangkan jenazah Gus Dur sebelum dimakamkan. Namun, mereka mesti tertahan di depan gerbang pondok.
Walaupun gerbang ditutup, warga masih berusaha masuk dengan beragam cara: memanjat pohon, naik ke pagar, masuk ke balik spanduk ucapan belasungkawa yang terpajang di pagar, lalu melompat ke halaman dalam.
Tidak sedikit juga yang jatuh ke parit di depan pondok dan malah bertahan di situ sambil mencari celah untuk kembali memanjat pagar.
Banyak sandal berserakan karena terlepas saat berdesak-desakan. Seorang ibu bahkan tampak mengalami patah tulang tangan setelah terjatuh dan terinjak. Sebagian berhasil lolos masuk ke dalam pondok setelah merangsek maju gerbang dibuka untuk pejabat yang baru tiba. Ada juga yang lolos masuk meski sebagian besar kancing kemejanya copot saat dorong-dorongan di gerbang.
Dirampas tentara
Bagi warga yang berdesakan di Tebuireng tersebut, tidaklah terlalu penting kenyataan bahwa Gus Dur adalah mantan Presiden RI. Lebih dari itu, Gus Dur adalah ulama besar, kiai. Bahkan, bagi sebagian orang, ia adalah wali atau orang suci dan keramat.
Dalam tradisi NU, turut menshalatkan, mengangkat keranda jenazah, dan menurunkannya ke liang lahad adalah penghormatan tertinggi, sekaligus penghormatan terakhir yang bisa diberikan bagi pemimpin yang mereka cintai.
”Sayangnya, jenazah Gus Dur seperti dirampas tentara,” ujar Pras, seorang warga NU yang keluarganya tinggal tak jauh dari pondok itu.
Sepanjang prosesi pemakaman yang dilakukan dengan upacara kenegaraan, jenazah Gus Dur memang mesti diusung satuan militer. Karena tertahan memasuki lingkungan pondok, warga juga tidak dapat menuangkan kecintaan dalam shalat di hadapan jenazah.
Dalam sambutannya menjelang pemakaman, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, upacara kenegaraan melambangkan penghormatan negara pada Gus Dur.
Namun, kelegaan tak urung tergambar di wajah warga ketika iring-iringan hampir 50 mobil yang membawa Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat negara, beserta pengawal dan perangkatnya meninggalkan Tebuireng.
(Nur Hidayati)
Belasungkawa dari LN
Gus Dur Dinilai sebagai Pejuang Besar Kemanusiaan
Sabtu, 2 Januari 2010 | 03:15 WIB
Jakarta, Kompas - Ucapan belasungkawa terus mengalir dari negara-negara sahabat atas kepergian Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid. Wahid akan dikenang sebagai pejuang demokrasi, pembela kaum minoritas, dan berperan penting dalam reformasi menuju demokrasi modern di Indonesia.
Perdana Menteri Australia Kevin Rudd atas nama pemerintah dan rakyat Australia menyampaikan dukacita yang tulus atas kepergian Wahid. Wahid dinilai berperan dalam melaksanakan reformasi penting bagi demokrasi modern di Indonesia. Ia juga merupakan pemimpin Islam moderat yang kukuh terhadap toleransi etnis dan keagamaan.
Kunjungan bersejarah Presiden RI ke-4 itu ke Australia pada tahun 2001, yang pertama kali dilakukan oleh Presiden Indonesia sejak tahun 1975, adalah pengakuan yang sangat berarti tentang pentingnya hubungan bilateral Australia-Indonesia dan memberikan landasan positif bagi hubungan Australia-Indonesia pada tahun-tahun berikutnya.
Rudd juga mengatakan, Wahid sangat dikagumi dan dihormati tidak hanya di Indonesia, tetapi
juga oleh banyak warga Australia dan warga lainnya di kawasan.
Duta Besar Amerika Serikat Cemeron R Hume mengatakan, Indonesia dan para sahabatnya, baik dari AS maupun sahabat lainnya di seluruh dunia, telah kehilangan seorang pemimpin yang inspiratif dan pejuang besar kemanusiaan.
Menurut Hume, Wahid memiliki banyak pengagum di AS dan akan selalu dikenang atas kelembutan hati, toleransi, serta penghormatannya terhadap keadilan dan HAM, serta komitmen yang kuat terhadap demokrasi. Selama hidupnya, Wahid memainkan peran sangat penting dalam kebangkitan masyarakat madani di Indonesia dan transisi pemulihan ekonomi dan demokrasi yang luar biasa.
Presiden Republik Rakyat China Hu Jintao, Kamis (31/12), menyampaikan surat belasungkawa kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atas wafatnya KH Abdurrahman Wahid. Menurut Hu Jintao, Wahid memberikan sumbangan penting dalam hubungan China dan Indonesia.
Ucapan dukacita juga dinyatakan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama melalui Presiden Yudhoyono. Wahid dianggap sebagai pemimpin yang memiliki jiwa besar dan telah mendorong proses reformasi di Indonesia, antara lain di bidang politik, pendidikan, kebudayaan, sosial, serta telah berjasa dalam meningkatkan hubungan persahabatan antara Jepang dan Indonesia.
”Saya atas nama pemerintah dan rakyat Jepang ingin menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa beliau serta belasungkawa kami yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas kepergian KH Abdurrahman Wahid,” demikian Hatoyama.
Presiden Singapura SR Nathan, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Menteri Senior Goh Chok Tong, Mentor Menteri Lee Kuan Yew, dan Menteri George Yeo menulis surat dukacita kepada Shinta Nuriyah Wahid.
Lee Hsien Loong menyatakan, Wahid akan dikenang sebagai penegak Islam moderat dan pembela kaum minoritas. Bahkan, ketika sudah tidak menjadi presiden pun Wahid masih terus menyuarakan toleransi dan antiekstremisme.
Lee Kuan Yew mengenang Wahid sebagai tokoh terkemuka Islam pada zamannya. Wahid merupakan penjaga Islam moderat dan selalu berani menyuarakan keyakinannya meskipun suaranya adalah minoritas. (MYR)
PAHLAWAN
Amien Rais: Gus Dur Ikon Pluralisme
Sabtu, 2 Januari 2010 | 03:17 WIB
Yogyakarta, Kompas - Meskipun menilai KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai tokoh kontroversial, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais sangat setuju apabila Gus Dur dianugerahi gelar pahlawan nasional. Amien Rais menilai Gus Dur adalah ikon pluralisme.
Amien Rais mengemukakan hal tersebut seusai berceramah pada pengajian menyambut Tahun Baru di Masjid Gedhe, Keraton, Yogyakarta, Kamis (31/12) malam. Amien saat berceramah mengucapkan doa bagi Gus Dur.
Ia berpendapat, Gus Dur merupakan tokoh yang diterima segenap bangsa Indonesia. ”Saat menjadi Presiden, Gus Dur melakukan desakralisasi kekuasaan. Istana dijadikan rumah rakyat. Orang bisa lalu lalang. Meski agak berlebihan, tidak ada lagi keangkeran kekuasaan,” kata Amien.
”Wajib itu kalau Gus Dur jadi pahlawan nasional,” tegas Arbi Sanit, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Jumat.
Menurut Arbi, Gus Dur dalam reformasi telah menegakkan sistem presidensial dengan melakukan dekrit ke DPR. Dua tahun setelah itu, amandemen UUD 1945 menyatakan tentang sistem presidensial. Dari segi politik, Gus Dur juga menyederhanakan kabinet serta memelopori demokrasi di berbagai lini.
Secara terpisah, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengaku khawatir sepeninggal Gus Dur, pluralisme di Indonesia akan terancam. Apalagi sampai saat ini belum ada satu tokoh pun yang mampu menggantikan posisi Gus Dur. ”Kita kehilangan orang besar yang selama ini mengidealisasikan tidak hanya demokrasi, tetapi juga pluralisme,” kata dia.
Menurut Sultan, pluralisme terancam apabila pendekatan yang dipilih untuk membangun bangsa ini lebih mengutamakan pendekatan ekonomis ketimbang pendekatan kebudayaan yang berperadaban.
Budayawan Garin Nugroho juga mengatakan, pada era ini pluralisme adalah isu yang sangat penting. Anarkisme terhadap minoritas dan agama akan tetap menjadi gejala yang dominan di masa depan. ”Penetapan Gus Dur sebagai pahlawan nasional tidak saja akan merayakan pluralisme, tetapi juga akan melahirkan pahlawan-pahlawan baru yang menjunjung pluralisme,” kata Garin.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi juga memberikan dukungannya agar Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Alasannya, Gus Dur meletakkan dasar supremasi sipil, reformasi demokrasi, terutama bagi minoritas, dan memperlihatkan wajah Islam Indonesia yang modern di mata dunia.
”Hal ini di antaranya terlihat dari kebijakannya berkaitan dengan kebudayaan, surat kabar, dan hari Tahun Baru China,” kata Sofjan. (RWN/PRA/ARA/EDN)
Warisan Gus Dur
Sabtu, 2 Januari 2010 | 04:46 WIB
Oleh Jaya Suprana
Gus Dur telah tiada. Terlalu banyak kenangan dan pelajaran yang saya peroleh dari sahabat dan mahaguru yang sangat saya hormati, kagumi, dan cintai itu. Dari Gus Dur, saya mewarisi wawasan kearifan mengenai makna kenegaraan, keagamaan, dan kemanusiaan dalam hakikat yang murni dan sejati.
Saya terkenang bagaimana ketika menempuh perawatan hemodialisis akibat telah mencapai tahap gagal ginjal terminal, Gus Dur tampak selalu segar bugar, ceria, dan tetap bersemangat berkisah dirinya sempat resmi dituntut sebuah ormas untuk diadili dengan tuduhan menghina agama Islam lewat pernyataan bahwa Al Quran adalah kitab suci pornografis. Ketika saya menganggap tuduhan itu tidak benar, Gus Dur malah dalam gaya biarnisme nakal membantah: ”Biar saja, biar rame!”
Socrates
Gus Dur selalu mengingatkan saya kepada filsuf Yunani—tepatnya Athena— tersohor, Socrates, yang—menurut Plato— gemar melontarkan komentar-komentar humoristis yang sering keliru ditafsirkan sejumlah pihak tidak mau dan/atau tidak mampu memahami kandungan makna yang sebenarnya amat luhur.
Kini telah disepakati bahwa Socrates salah seorang filsuf terbesar yang pernah hidup di Planet Bumi ini dengan pengaruh signifikan terhadap pemikiran peradaban dan kebudayaan Barat. Namun, pada masa hidupnya menjelang akhir abad III sebelum Masehi, Socrates dicurigai, dicemooh, dikecam, dan dihina sebagai insan eksentrik suka bicara ngawur. Bahkan, akibat lontaran komentar yang keliru ditafsirkan, Socrates dituduh menghina agama dan lembaga penguasa hingga akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh dewan juri pengadilan kota Athena pada tahun 399 sebelum Masehi.
Sementara itu, di Indonesia, pada tahun 2001 setelah Masehi, akibat berbagai sikap, perilaku, dan komentar yang keliru ditafsirkan, Gus Dur memang tidak dihukum mati, tetapi dipaksa lengser dari jabatan Presiden oleh MPR dan DPR yang pada masa itu masih memiliki kekuasaan untuk dengan sangat mudah melengserkan presiden.
Semasa hidup, Socrates dibenci kaum penguasa kota Athena sebab terlalu lantang dan terlalu terbuka melempar kritik terhadap sikap dan perilaku demokrasi semu pemerintah Athena. Demikian pula pada masa rezim Orde Baru, Gus Dur juga dibenci mereka yang sedang berkuasa akibat ketua ormas Islam terbesar di dunia ini berani mengkritik kediktatoran penguasa Republik Indonesia. Begitu benci rezim Orba terhadap Gus Dur, sampai konon muncul instruksi rahasia untuk—sama dengan Socrates—membunuh Gus Dur, tetapi—beda dari Socrates—sebelum niat itu terlaksana, rezim Orba telanjur lengser.
Akibat aneka ragam komentar kontroversial, Socrates dibenci dewan perwakilan warga Athena. Sama halnya dengan Gus Dur jahil menyamakan para anggota DPR dengan murid TK sebagai penyulut sumbu kebencian DPR terhadap Presiden!
Plato
Di dalam apologi tersirat kekaguman Plato terhadap Socrates sebagai tokoh yang berani menyatakan yang benar sebagai benar, yang keliru sebagai keliru, dan berani mengambil langkah-langkah kontroversial demi mempersembahkan yang terbaik bagi rakyat Athena. Sama halnya dengan para tokoh cendekiawan dan budayawan nasional dan internasional yang kagum terhadap sosok Gus Dur yang selalu gigih maju tak gentar menerjang kemelut deru campur debu bepercik keringat, air mata, dan darah demi menegakkan kebenaran di bumi Indonesia.
Pada masa Orba, Gus Dur paling berani secara terbuka memprotes kezaliman pemerintah. Hanya Gus Dur yang berani secara terbuka membela Arswendo Atmowiloto ketika menjadi korban ketidakadilan. Hanya Gus Dur yang berani membela kaum minoritas tertindas di Indonesia masa Orba kemudian setelah menjadi Presiden nyata memperjuangkan hak-hak kaum minoritas!
Hanya Gus Dur yang sadar bahwa urusan sosial dan pers sebenarnya bukan urusan pemerintah tetapi masyarakat sendiri, maka membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Namun— sama dengan nasib Socrates—perjuangan Gus Dur membela kemanusiaan dan menegakkan kebenaran di persada Nusantara sering tidak atau sulit dipahami masyarakat semasa hingga sering keliru ditafsirkan sebagai ulah negatif bahkan destruktif. Cuap-cuap Socrates menjengkelkan kaum penguasa kota Athena, sementara ceplas-ceplos Gus Dur ketika menjadi Presiden sangat ditakuti pimpinan Bank Indonesia sebab dianggap rawan mengguncang stabilitas moneter dan ekonomi nasional!
Sama dengan Socrates, Gus Dur semasa menjadi Presiden dituduh eksentrik, ngawur, bahkan membahayakan negara dan bangsa hingga akhirnya—meski tidak dibunuh seperti Socrates—dilengserkan dari jabatan kepala negara! Gus Dur layak masuk MURI sebagai orang yang paling sering dikelirutafsirkan, terbukti namanya saja sering disebut ”Pak Gus Dur” akibat keliru tafsir bahwa ”Gus Dur” sebuah nama, padahal istilah ”Gus” sebenarnya sebutan dialek Jawa Timur berbobot sudah sama terhormat dengan ”Pak”.
Warisan pesan
Dalam salah satu perjumpaan terakhir dengan sahabat dan mahaguru yang sangat saya hormati, kagumi, dan cintai, saya sempat bertanya mengenai apa sebenarnya yang keliru pada bangsa dan negara Indonesia pada masa kini. Gus Dur menghela napas sejenak lalu berkisah sebuah hadis Al Sukuni meriwayatkan dari Abu Abdillah Al Shadiq, ”Ketika Nabi Muhammad SAW menyambut pasukan sariyyah kembali setelah memenangkan peperangan, Beliau bersabda: ’Selamat datang wahai orang-orang yang telah melaksanakan jihad kecil tetapi masih harus melaksanakan jihad akbar!’ Ketika orang-orang terheran-heran lalu bertanya tentang makna sabda itu, Rasul SAW menjawab: ’Jihad kecil adalah perjuangan menaklukkan musuh. Jihad akbar adalah jihad Al-Nafs, perjuangan menaklukkan diri sendiri!”
Terima kasih dan selamat jalan, Gus Dur!
Jaya Suprana Sahabat dan Murid Gus Dur
"Gitu Aja Kok Repot"-nya Gus Dur
Sabtu, 2 Januari 2010 | 04:45 WIB
Oleh Abdul Munir Mulkhan
Pernyataan yang sering dipakai Gus Dur untuk mengomentari persoalan, sikap seseorang, atau lembaga, ”Gitu aja kok repot”, mengesankan sikap permisif. Mungkin itu pula komentarnya terhadap ribuan pelayat dan penziarah yang ingin mendekap makamnya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, orang seperti Gus Dur tentu mulus melewati berbagai sensor malaikat di alam kubur. Boleh jadi seloroh penuh makna itu merupakan kunci suksesnya juga di alam pascaduniawi ini.
Menjelang malam tiba saat matahari melangkah ke pintu peraduannya hari Rabu, 30 Desember 2009, Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden ke-4 RI, berpulang ke haribaan Allah, meninggalkan kita semua dalam labirin kehidupan tanpa ujung. Namun, seloroh dan canda guraunya yang selalu membuat pendengarnya tertawa lepas tercerahkan sehingga tak pernah lupa lelucon segarnya, bukan hanya karena lucu, tetapi juga karena penuh makna, akan selalu menyertai kita pada hari- hari menyusuri lorong tersebut. Tampak samar, tetapi jelas secercah cahaya di ujung labirin yang disulut Gus Dur itu bagaikan Sang Guru di depan ruang kelas yang sedang mengajar tentang kemanusiaan dan kebangsaan.
Begitulah, kenyelenehan Gus Dur sering melahirkan beragam tafsir yang keliru atau sama-sama benar ketika kata dan kalimat yang beliau pakai menerobos pemaknaan konvensional. Orang sering itu sebut sebagai perilaku ”wali” yang nyulayani adat (unik) atau tampilan manusia bukan hanya di maqam (tahapan sufi) tertinggi, tetapi juga melampaui maqomat.
Gus Dur dengan penuh percaya diri mengaku sebagai memiliki darah China, Dayak, Pasundan, Batak, darah segala suku dan etnis yang terasa aneh dan tidak masuk akal bagi banyak orang. Namun, itulah cara Gus Dur berempati dengan segala ragam budaya dan etnisitas, juga religiusitas. Tokoh puncak NU ini dengan enteng menyatakan kekagumannya kepada tradisi organisasi Muhammadiyah, akan mengembangkan tradisi itu saat berhadapan dengan aktivis gerakan ini tanpa kehilangan ke-NU-annya.
Syekh Siti Jenar
Wafatnya Gus Dur menyentak kita semua meski sudah cukup lama beliau sakit. Suasana itu membawa penulis menerawang ke masa pertama bertemu di sebuah hotel di kawasan Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, sebelum Gus Dur menjabat Ketua PB NU. Kenangan ini menuntun penulis ke masa-masa bercanda di sekeliling meja kerja Gus Dur di kantor PB NU bersama Ahmad Dhani, Holland Taylor (CEO LibForAll), dan beberapa wartawan.
Cengkerama sesaat setelah LibForAll Foundation memberi penghargaan kepada si Raja Dewa, Ahmad Dhani, tiba-tiba disela pernyataan seorang teman, ”Gus, inilah orang yang memopulerkan kembali Syekh Siti Jenar!” sambil menunjuk dan menyebut nama penulis. Gus Dur berkata, ”Mas Mulkhan!” begitu Gus Dur memanggilku, ”dari garis ayah, saya ini keturunan Syekh Siti Jenar lho!” Saya pun segera menimpali, ”Wau, kalau begitu Gus Dur sesat!” setengah menghardik walaupun jujur saya sedikit khawatir menunggu reaksinya. ”Biar saja, gitu aja kok repot,” kata Gus Dur seperti tak peduli yang membuat kami semua tertawa lepas. Inilah keunikan sikap Gus Dur yang sulit dicari padanannya di negeri ini.
Beberapa tahun kemudian, penulis bertemu kembali dengan Gus Dur dalam seminar tentang Pancasila di Universitas Parahyangan, Bandung. Tiba gilirannya, Gus Dur menjelaskan bahwa dirinya adalah keturunan raja-raja Pasundan. Ketika seorang ahli sejarah Pasundan meragukan dan meminta informasi tentang referensi kebenaran pernyataan Gus Dur tersebut, dengan enteng Gus Dur menjawab bahwa sumbernya ialah Ki Juru Kunci. Mendengar penjelasan tersebut, peserta seminar pun tertawa lepas. Lebih lanjut, Gus Dur menjelaskan bahwa dirinya merupakan keturunan Kiai Kasan Besari dari Tegalsasi Ponorogo, guru sang pujangga Ronggowarsito.
Tak mau kalah dengan Gus Dur, penulis segera berkata, ”Jelek-jelek Gus, saya ini adalah cucu buyut Kiai Kasan Besari.” Mendengar itu, Gus Dur hanya berdehem kecil. Penulis melanjutkan, ”Jika Gus Dur bertanya apa buktinya, buktinya adalah Ki Juru Kunci.” Spontan Gus Dur berkata, ”Wah, yen ngono awake dewe iki sih sedulur, sih sedulur! (Wah, kalau begitu kita ini masih saudara/ keluarga!).”
Beberapa minggu kemudian muncul tulisan Gus Dur di sebuah harian ibu kota tentang Islam kebangsaan dan kemanusiaan. Dari Kiai Kasan Besari itu, urai Gus Dur dalam artikel itu, lahir generasi Islam kebangsaan dan kemanusiaan melalui dua alur, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dari alur NU lahir beberapa ulama besar yang menurunkan tokoh seperti Gus Dur sendiri. Sementara dari alur Muhammadiyah, menurut Gus Dur, menurunkan elite gerakan seperti Kahar Muzakkir, Syafii Ma’arif, dan penulis sendiri. Begitulah gaya Gus Dur menjelaskan nilai-nilai Pancasila dan Islam yang rumit menjadi sebuah kisah yang yang mudah dicerna, diingat, dan dipahami oleh semua kalangan.
Nasionalisme Islam yang humanis, toleran, dan pluralis, menurut Gus Dur, bisa dilacak dari kisah sejarah dan legenda tentang Kiai Kasan Besari tersebut. Itulah barangkali salah satu warisan paling berharga Gus Dur yang perlu dicermati dan dikembangkan.
”Selamat jalan, Gus!” Semoga kelak kita dipertemukan dalam perjamuan Tuhan di kampung surgawi. ”Gitu aja kok repot!”
Abdul Munir Mulkhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Mantan Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Anggota Komnas HAM
OBITUARI
Gus Dur Penerobos Bidang Kelautan
Sabtu, 2 Januari 2010 | 03:39 WIB
Jakarta, Kompas - Tidak saja seorang ulama besar, tokoh pejuang kemanusiaan, dan tokoh politik, Abdurrahman Wahid juga penerobos pengelolaan laut Indonesia ketika masih menjabat sebagai Presiden RI keempat. Tahun 1999, ia mendirikan Departemen Eksplorasi Laut, cikal bakal Departemen Kelautan dan Perikanan sekarang.
Menteri Eksplorasi Laut saat itu, Sarwono Kusumaatmadja, menyebut Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai sosok yang sangat menguasai sejarah kemaritiman, jauh sebelum menjabat sebagai presiden. Dari penguasaan sejarah itu lalu memunculkan pemahaman kewilayahan dan akhirnya tahu Indonesia kurang memerhatikan masalah kelautan.
Karena itulah nama yang dipilih Departemen Eksplorasi Laut. ”Gus Dur berhasil mengangkat isu kelautan ke permukaan karena nama itu. Waktu itu sama sekali bukan arus utama,” kata Sarwono ketika dihubungi Jumat (1/1) malam.
Saat departemen dibentuk, lanjut Sarwono, urusan kelautan RI hanya di tingkat eselon dua atau direktur di bawah sebuah departemen. Itu pun terpencar-pencar.
”Penggunaan nama eksplorasi laut menyadarkan semuanya dan berhasil memancing kenyataan bahwa persoalan laut hingga saat itu ditelantarkan. Jalan pikirannya memang kadang tidak lazim, tapi sering kali dia yang benar dan dalam soal kelautan dia memang benar,” kata Sarwono.
Sejak itu, berbagai penelitian dan pengembangan sumber daya laut banyak diungkap. Tahun 1999 pula, Direktorat Budidaya Perikanan di bawah Departemen Pertanian bergabung di bawah Departemen Eksplorasi Laut.
”Karena keberanian Gus Dur, persoalan nelayan dan pesisir turut terangkat. Dialah penyedia kendaraan menuju pengarusutamaan peran laut yang akhirnya dibelokkan menjadi eksploitatif oleh generasi berikutnya,” kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik.
Bahkan, tahun 2006, setelah tak lagi menjabat sebagai presiden, Gus Dur membantu langsung kesulitan nelayan tradisional Bengkalis, Riau, yang mengeluhkan kebijakan penggunaan jaring batu yang hanya menguntungkan pengusaha besar. Tak hanya menerima nelayan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Dur pun bertindak.
”Gus Dur menemui langsung Presiden Yudhoyono dan akhirnya Gubernur Riau mencabut kebijakan itu,” kata Riza yang turut mendampingi nelayan waktu itu.
Ide brilian
Menurut Riza, pendirian departemen yang mengurusi laut Indonesia merupakan ide brilian. Dua pertiga luas kedaulatan Indonesia merupakan perairan laut dengan sumber dayanya yang melimpah.
”Ide itu berdampak besar, yang sebelumnya hanya didengung-dengungkan Indonesia sebagai negara agraris. Kenyataannya, berjuta-juta warga hidup di kawasan pesisir,” katanya.
Berbagai data menunjukkan, perairan Indonesia merupakan rumah bagi spesies biota laut penting bernilai ekonomi tinggi, di antaranya lokasi pemijahan ikan tuna, enam dari tujuh penyu ada di Indonesia, rumput laut kelas dunia, dan ratusan jenis ikan hias ada di sana.
Karena kekayaan itu, tak sedikit nelayan dari negara lain mencuri kekayaan laut Indonesia. Peneliti-peneliti laut pun beberapa kali dipergoki meneliti secara tersembunyi biota laut Indonesia.
Menurut Sarwono, peran Gus Dur sangat besar dalam mengembangkan perhatian terhadap laut Tanah Air. Ia melanjutkan beberapa perjuangan yang telah dilakukan tokoh seperti Ir Djuanda dan negosiator hukum laut internasional, Mochtar Kusumaatmadja (alm) serta Hasjim Djalal.
”Kalau saja departemen kelautan tidak didirikan, kesadaran kemaritiman dan kelautan Indonesia sangat susah bangkit. Gus Dur memahami betul masalah itu,” kata Sarwono.
Kontribusi budaya
Budayawan Radhar Panca Dahana, secara terpisah, mengatakan, Gus Dur tidak hanya pada masa menjadi presiden memberikan perhatian luas kepada dunia seni dan kebudayaan, tapi sejak awal tahun 1980-an. Pada masa itu, dunia seni dan kebudayaan sebenarnya mendapatkan jenderal baru, yang dengan senjata kata-katanya, rajin memperjuangkan posisi seni dan kebudayaan.
”Sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Gus Dur berperan kuat mengusik kesenian untuk tidak asyik—sekaligus membusuk—di dalam tempurung egoismenya sendiri,” kata Radhar.
Seniman Butet Kertaredjasa menilai Gus Dur menjaga nilai kemajemukan yang otomatis menjaga nilai kebhinnekaan.
”Pada era Gus Dur seni budaya berkembang tanpa ada lagi yang dilarang. Ia juga pemimpin yang tidak antikritik. Suatu kali, ketika saya mementaskan monolog dengan lakon ’Guru Ngambek’ pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2001, ia bisa menerima kritik. Ia tidak marah,” kata Butet.
(GSA/NAL)
PLURALISME
Pemikiran Gus Dur Harus Dilanjutkan
Sabtu, 2 Januari 2010 | 02:56 WIB
Jakarta, Kompas - Keberlangsungan ide dan pemikiran yang ditinggalkan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu gigih memperjuangkan demokrasi dan pluralisme, menjadi tanggung jawab para pengikutnya.
”Sekarang bergantung kepada yang mengaku sebagai pengikutnya,” kata anggota Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), KH Mustofa Bisri atau Gus Mus, seusai mengikuti pemakaman Gus Dur di Maqbarah (Pemakaman) Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Kamis (31/12).
Gus Mus menilai pemikiran Gus Dur yang tajam dan cemerlang soal kebangsaan, khususnya tentang Bhinneka Tunggal Ika, telah memberikan peranan besar bagi perjalanan bangsa.
Praktik yang dilakukan Gus Dur mengenai sikap saling menghormati segala bentuk perbedaan demi tercapainya tatanan masyarakat yang demokratis harus diteladani. ”Konsep kebangsaan Gus Dur itu kini menghadapi banyak tantangan dan hambatan,” ujarnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Syalafiah As-Syafiiyah, Asembagus, Situbondo, KH Fawaid As’ad Samsul Arifin, mengatakan, saat ini yang perlu dilakukan sepeninggal Gus Dur adalah melawan bibit-bibit perpecahan bangsa. Munculnya gerakan fundamentalisme dan radikalisme agama yang membahayakan persatuan perlu terus diwaspadai. ”Generasi muda harus dibentengi dengan pemahaman tentang pemikiran Gus Dur agar terhindar dari aliran keagamaan yang merusak,” ujarnya.
Pimpinan pesantren di sejumlah daerah juga menilai sosok Gus Dur sebagai inspirasi bagi ulama dan santri. Cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, itu dinilai telah mengajarkan pentingnya penghormatan atas perbedaan agama, suku, bangsa, dan nilai-nilai demokrasi.
Pengasuh Pondok Pesantren Salaf Asrama Perguruan Islam Tegalrejo, Magelang, M Yusuf Chudlori, menilai Gus Dur adalah sumber motivasi dan inspirasi bagi pesantren. Gus Dur yang pernah menjadi santri di pesantren Tegalrejo itu telah menebarkan nilai-nilai demokrasi kepada ulama dan santri. Gus Dur mampu membuka mata hati mereka tentang keterkaitan antara Islam, kebangsaan, dan kemanusiaan.
Pengajar Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin, Rembang, Bisri Adib Hatani, menganggap Gus Dur sebagai sosok ideal negarawan produk pendidikan pesantren. Pemikiran Gus Dur mengajarkan sekaligus mencontohkan bagaimana ber-Islam dalam konteks keindonesiaan. ”Gus Dur memandang dan meyakini perbedaan adalah rahmat, sunnatullah (telah digariskan Allah). Perbedaan itulah yang membentuk warga Indonesia menjadi bangsa yang terhormat, mandiri, dan merdeka lahir batin,” katanya.
Wakil Ketua Yayasan Buntet Pesantren, Cirebon, KH Wawan Arwani, mengungkapkan, salah satu nilai yang ditularkan Gus Dur adalah keterbukaan terhadap penganut agama atau kepercayaan lain. Cara hidup bersama di negara multikultural itulah yang juga disebarkan kepada santri Buntet Pesantren. Santri diajarkan untuk tidak menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan menegaskan terorisme yang mengatasnamakan jihad adalah haram.
Juru bicara Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Abdul Chobir, menilai pemikiran dan terobosan Gus Dur yang bisa menerima nilai-nilai baru dari sebuah perubahan akan tetap hidup dan dilanjutkan oleh warga NU. Gus Dur menekankan perbedaan bukan menjadi sumber perpecahan, tetapi justru menjadi modal persatuan.
Bapak pluralisme
Mengantarkan kepergian Gus Dur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, mendiang sebagai bapak pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia. Gus Dur merupakan pejuang reformasi yang melembagakan penghormatan pada kemajemukan ide dan identitas.
Presiden menyampaikan hal itu pada sambutannya dalam upacara kenegaraan apel persada pemakaman Gus Dur, Kamis. ”Gus Dur menyadarkan sekaligus melembagakan penghormatan kita pada kemajemukan ide dan identitas yang bersumber dari perbedaan agama, kepercayaan, etnik, dan kedaerahan. Disadari atau tidak oleh kita, sesungguhnya beliau adalah bapak pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia,” ujar Presiden.
Almarhum Gus Dur, lanjutnya, adalah salah satu pemimpin dan pemikir Islam yang sangat dihormati, baik di Indonesia maupun di dunia. Gus Dur meyakini Islam sebagai sumber universal bagi kemanusiaan, keselamatan, perdamaian, keadilan, dan toleransi.
Gus Dur menetapkan berbagai kebijakan untuk mengakhiri diskriminasi dan untuk menegaskan bahwa negara memuliakan berbagai bentuk kemajemukan. ”Selamat jalan bapak pluralisme kita, semoga berada tenang di sisi Allah SWT,” ujar Presiden.
Doa bersama
Doa terus berkumandang di Masjid Agung Al-Barkah, Kota Bekasi, selama kegiatan istigasah dan tablig akbar yang diselenggarakan Pengurus Cabang NU Kota Bekasi, Kamis malam.
Selain mendoakan Gus Dur, istigasah dan tablig akbar itu digelar serangkaian dengan momentum Tahun Baru Hijriah 1 Muharam 1431.
Di Kota Semarang, Kelenteng Besar Tay Kak Sie menggelar doa bersama untuk Gus Dur, dipimpin tokoh setempat, Thio Tiong Gie. Ketua Komunitas Pecinan Semarang untuk Wisata itu menilai keislaman Gus Dur yang sangat kuat bukan hal menakutkan bagi minoritas, tetapi meneduhkan mereka. Jasa besar Gus Dur bagi masyarakat Tionghoa adalah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.
Warga berdatangan memenuhi lokasi di sekitar Pondok Pesantren Tebuireng. Muhammad Syuaib, misalnya, merasa perlu berziarah ke makam Gus Dur dengan keluarganya. ”Ini untuk tarbiah (pendidikan) bagi anak-anak untuk mengetahui dan meneladani kiai-kiai sebelumnya, termasuk Gus Dur yang jasanya besar,” katanya.
(INK/HEN/NIT/ADH/APO/TIF/COK/ILO/UTI/WHO/MZW/NTA/NAL/DAY)
Politik Luar Negeri Gus Dur
Sabtu, 2 Januari 2010 | 02:53 WIB
Oleh Budiarto Shambazy
Sisi lain dari kepemimpinan Gus Dur sebagai presiden adalah dominasinya dalam pelaksanaan politik luar negeri. Dominasi itu ditunjukkan ”tur keliling dunia” yang menghabiskan 23 dari 40 hari pertama masa pemerintahannya, rekor baru yang fantastis dalam sejarah kepresidenan.
Wajar Ketua MPR Amien Rais dan Ketua DPR Akbar Tandjung mengkritik Gus Dur jangan terlalu sering melawat karena banyak persoalan domestik, seperti konflik Aceh. Gus Dur menjawab, tujuan tur mengembalikan nama baik Indonesia, berharap investor menanamkan modal lagi, dan mencari dukungan internasional terhadap keutuhan Aceh sebagai bagian dari kita.
Dominasi Gus Dur bukan penyimpangan politik luar negeri. Bung Karno dan Pak Harto juga figur dominan dengan gaya berbeda. Bagi mereka bertiga, menteri luar negeri pembantu aktif yang menjalankan diplomasi dan wajib mengikuti panduan kepala negara.
Ada beda sedikit: Pak Harto lebih bersikap pasif menyerahkan otoritas kepada para menlu, sedangkan Bung Karno dan Gus Dur jauh lebih aktif bukan cuma menentukan arah, tetapi juga nuansa-nuansanya.
Peranan kepala negara vital karena posisi politis dan geografis Indonesia yang amat strategis. Negara-negara Asia dan Afrika mengandalkan kepemimpinan Indonesia di Gerakan Nonblok, Asia Tenggara menempatkan kita sebagai saka guru ASEAN.
Saat Perang Dingin berkecamuk, Indonesia menjadi rebutan Blok Barat dan Timur. Barat menjalankan kebijakan subversif agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis, China dan Uni Soviet ingin menjadikan kita sebagai satelit.
Dominasi Bung Karno tampak dari peranannya menggalang Konferensi Asia-Afrika, Gerakan Nonblok, dan Conference of New Emerging Forces (Conefo). Bung Karno bahkan memerintahkan Perwakilan Tetap RI di New York memutuskan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Di tingkat regional, Bung Karno menggagas pembentukan poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Beijing-Pyongyang yang cenderung berkiblat ke Blok Timur. Sikap agresif Bung Karno ditunjukkan pula melalui politik konfrontasi terhadap Malaysia.
Dominasi Pak Harto tecermin dari perubahan orientasi politik luar negeri yang pro-Barat dan ”diabdikan untuk pembangunan ekonomi”. Bantuan dana untuk Orde Baru berdatangan dari negara-negara Barat berkat politik luar negeri yang antikomunis. Pak Harto memutuskan hubungan diplomatik dengan China.
Politik luar negeri Pak Harto berhasil menjaga kesinambungan kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara dengan melanjutkan gagasan Bung Karno mengenai kerja sama regional melalui pembentukan ASEAN lewat Deklarasi Bangkok 8 Mei 1967. Ini tindak lanjut dari cita-cita Bung Karno membentuk Association of Asian States (ASA) 31 Juli 1961 dan Maphilindo (5 Agustus 1963).
Parlemen Orde Lama dan Orde Baru tidak terlalu mempersoalkan dominasi kepala negara kecuali untuk isu-isu kontroversial. Keterlibatan aktor-aktor masyarakat terbatas karena tak begitu peduli dengan proses pengambilan keputusan politik luar negeri yang elitis.
Namun, saat Gus Dur memimpin, asumsi itu berubah. Globalisasi memaksa rakyat dan parlemen giat mengikuti perkembangan internasional dan regional yang berpengaruh terhadap situasi domestik. Tak mudah menilai sukses tur keliling dunia Gus Dur karena usia pemerintahannya yang pendek.
Pernyataan politik luar negeri perdana Gus Dur mengumumkan rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel.
Ada dua alasan: pertama, menggairahkan hubungan dengan lobi Yahudi. Indonesia paling tidak bisa minta tokoh Yahudi, George Soros, tak mengacaukan pasar uang/modal untuk menghindari krisis moneter. Kedua, meningkatkan posisi tawar Indonesia menghadapi Timur Tengah yang tak pernah membantu Indonesia mengatasi krisis moneter.
Melalui Menlu Alwi Shihab, Gus Dur setidaknya mengintrodusir tiga elemen politik luar negeri. Pertama, menjaga jarak sama dengan semua negara, kedua hidup bertetangga baik, dan ketiga ”kebajikan universal”.
Seperti Bung Karno, Gus Dur berambisi mewujudkan ”poros kekuatan” di Asia. Ia sempat memulai prakarsa tersebut dengan menggagas Forum Pasifik Barat yang terdiri dari Indonesia, Timor Timur, Papua Niugini, Australia, dan Selandia Baru yang sempat disuarakan ke sembilan negara ASEAN.
Masih segar dalam ingatan, Gus Dur membujuk Singapura menyetujui pembentukan Forum Pasifik Barat dalam KTT ASEAN di Singapura, November 2000. Menteri Senior Lee Kuan Yew menolak permintaan itu. Wajar jika Gus Dur langsung ngamuk, membuat Singapura gempar.
”Pada dasarnya orang Singapura melecehkan Melayu. Kita dianggap tak ada. Lee Kuan Yew menganggap saya sebentar lagi turun (dari jabatan presiden). Singapura mau enaknya sendiri, cari untungnya saja,” kata Gus Dur.
Sebelum itu Gus Dur mengemukakan pembentukan poros (axis) Indonesia-China-India. Tak lama kemudian ia memprakarsai pula poros ekonomi Indonesia, Singapura, China, Jepang, dan India. Sayang, sejumlah negara Barat—dan beberapa sekutu mereka di kawasan ini—merasa khawatir dengan fenomena ”kebangkitan Asia” ala Doktrin Wahid ini.
Melalui Mensesneg Bondan Gunawan, Gus Dur minta bantuan saya dan sejumlah teman untuk merumuskan pembentukan organisasi Dewan Keamanan Nasional. Sebagai presiden, Gus Dur berkeinginan setiap sarapan sudah di-brief tentang perkembangan politik dan keamanan regional/internasional yang mutakhir dan apa yang harus dilakukan pemerintah.
Pada hari-hari itu kami bangga menjadi warga Merah-Putih karena tekad besar Gus Dur mengembalikan pamor Indonesia sebagai kekuatan menengah yang sedang tercabik oleh krisis moneter, konflik sosial, dan proses disintegrasi. Ia seorang visioner, ilmuwan, praktisi, sekaligus presiden luar negeri yang mungkin sukar kita temukan lagi.
OBITUARI
Doa Umat Lintas Agama untuk Gus Dur
Minggu, 3 Januari 2010 | 05:12 WIB
Jakarta, kompas - Ratusan orang lintas agama dan suku bangsa bersetia melantunkan doa buat KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di tengah rinai hujan di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (2/1) malam. Selain berdoa, mereka juga menyatakan tekad untuk meneruskan semangat pluralisme yang diwariskan Gus Dur.
Beberapa tokoh menyampaikan pikiran dan pengalaman mereka selama mengenal Gus Dur dalam acara yang diberi tajuk ”Sejuta Lilin Duka Lintas Iman untuk Gus Dur”. Para tokoh itu di antaranya Ulil Abshar Abdalla, Djohan Efendi, Pendeta Albertus Pati, Romo Beni Susetya, BM Billah, Todung Mulya Lubis, Syafii Anwar, dan Sudhamek.
Inayah Wahid, putri bungsu Gus Dur, menyalakan lilin yang kemudian diteruskan secara estafet kepada semua peserta. ”Saya terharu karena begitu banyak orang yang berdiri di bawah hujan, orang yang mencintai ayah saya malam ini di sini. Juga waktu itu yang berbondong-bondong ke pemakaman,” kata Inayah.
Mewakili keluarganya, Inayah menyampaikan terima kasih atas besarnya dukungan masyarakat. ”Itu bukti atas hasil yang sudah dilakukan ayah sepanjang hidup. Bukti pengabdian beliau kepada masyarakat dan kecintaan beliau terhadap manusia. Satu hal yang pasti, saya ingin mengingatkan, semua ini belum cukup. Kita harus meneruskan perjuangan Bapak untuk kemanusiaan,” katanya.
Pejuang pluralisme
Kesan yang paling kuat yang disampaikan para tokoh itu adalah sosok Gus Dur sebagai pejuang pluralisme, demokrasi, dan kemanusiaan. Selain itu, Gus Dur juga dikenang sebagai sosok yang punya pendirian yang keras dan berani melawan terhadap kezaliman, sekalipun itu harus melawan mainstream.
Djohan Efendi menilai Gus Dur layak menjadi pahlawan nasional. ”Tetapi lebih dari itu, saya ingat ucapan Gus Dur, ’Saya ingin di kuburan saya ada tulisan; di sinilah dikubur seorang pluralis.’”
Todung Mulya Lubis menyebutkan, Gus Dur sebagai tokoh gerakan sosial di Indonesia. ”Dia memiliki komitmen yang luar biasa untuk Islam yang inklusif. Dia juga tokoh untuk pluralisme, demokrasi, dan pemerintahan yang bersih,” katanya.
Todung juga mengingatkan, Gus Dur sebagai Presiden pernah dengan besar hati meminta maaf kepada korban dan keluarga korban pembunuhan massal tahun 1965 dan 1966, juga kepada korban kekerasan di Timor Timur hingga Aceh.
BM Billah menyebutkan, salah satu sumbangan terbesar Gus Dur adalah meletakkan fondasi Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam, khususnya di Indonesia. Dengan prinsip itu, Gus Dur membawa umat Islam untuk menghormati secara tulus dan dalam iman terhadap umat agama lain. ”Sehingga yang lain merasa aman dan dihormati,” katanya.
Prinsip itu diarasakan betul oleh Romo Beni dan Pendeta Albertus Pati. ”Saya pendeta, tetapi merasa sebagai anak ideologi Gus Dur. Artinya, saya sangat setuju dengan pandangan dia karena dia membela perdamaian dan minoritas. Integritas yang dia miliki layak dan boleh dicontoh kita semua. Rakyat Indonesia apa pun agama dan suku bangsanya mendoakan Anda, Gus,” kata Albertus.
Sementara Ulil Abshar Abdalla mengenang Gus Dur sebagai sosok demokrasi yang telah membangun kehidupan antarberagama di Indonesia yang sehat dan dialogis. ”Gus Dur sejak awal 1990-an mendengungkan demokrasi. Dan korban terbesar dari perjuangannya adalah NU. Jika sebelumnya NU dekat dengan pemerintah, setelah Gus Dur tampil, NU kemudian terus ditekan penguasa,” katanya.
Cahaya
Penyalaan lilin sebagai lambang bahwa Gus Dur selama ini menjadi cahaya di tengah kegelapan bangsa juga berlangsung di Tugu Muda Kota Semarang, Sabtu, dan diikuti anak-anak muda dari berbagai agama. Dalam kesempatan itu, dibacakan puisi dan aksi teatrikal untuk mengenang sosok Gus Dur.
Romo Aloysius Budi Purnomo Pr dari Gereja Katedral Semarang mengatakan, sosok Gus Dur menjadi cahaya bagi keagamaan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Tidak cukup hanya mengenang Gus Dur, kita yang masih hidup juga harus berkomitmen untuk mewujudkan hal serupa.
Pandita Henry Basuki dari Majelis Theravada Indonesia mengungkapkan, Gus Dur merupakan tokoh yang dapat menerima perbedaan sekecil apa pun. ”Sekecil apa pun perbedaan yang ada, sangat dihargai oleh beliau. Itu yang membuat kami merasa sangat terlindungi,” ujar Henry.
Selain mengenang Gus Dur, malam itu jaringan antariman seluruh Indonesia juga mengenang wafatnya ekonom Frans Seda. Aloysius mengatakan, Frans Seda dan Gus Dur memiliki komitmen yang sama, yaitu berjuang untuk keadilan.
Lagu buat Gus Dur
Dalam acara ”Kongkow Bareng Gus Dur: Spesial” di Utan Kayu, Jakarta, pada malam pergantian tahun, Kamis, musisi Franky Sahilatua berhasil merangkai dua larik lagu tentang Gus Dur beberapa menit sebelum didaulat untuk menyampaikan testimoninya.
Lagu berjudul ”Gus” menceritakan tentang sosok pemimpin dan sahabat yang mengembalikan makna ”cinta kepada panembahannya”. Franky lalu memetik gitar dan menyanyikan gubahan baru yang belum selesai itu.(AIK/UTI/HEI)
F-PKB Surati Presiden
PDI-P dan Partai Demokrat Dukung Gus Dur
sebagai Pahlawan
Senin, 4 Januari 2010 | 03:11 WIB
Jakarta, Kompas - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (4/1) ini, akan mengirim surat resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengajukan permohonan pengangkatan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai pahlawan nasional.
Rencana itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR Marwan Ja’far di Jakarta, Minggu. ”Saya sudah meminta waktu kepada Pak Sudi Silalahi (Menteri Sekretaris Negara). Naskah surat sudah di staf fraksi. Senin pagi resmi saya tanda tangani dan langsung meluncur ke Sekretariat Negara,” katanya.
F-PKB adalah fraksi di DPR yang pertama kali mengusulkan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Langkah konkret ini juga diambil untuk merespons harapan publik yang kuat, meluas, dan merata di semua lapisan sosial.
Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyebutkan, ”Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.” Usul pemberian gelar ditujukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
F-PKB DPR menilai Gus Dur sangat memenuhi syarat umum ataupun khusus yang diatur dalam UU 20/1999. F-PKB juga mendorong pimpinan DPR dan semua fraksi di DPR ataupun kepada semua pihak untuk melakukan langkah serupa.
Dukungan mengalir
Dukungan pun mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung, dalam siaran persnya, secara resmi mendukung dan mendorong penganugerahan pahlawan nasional bagi Gus Dur.
PDI-P menilai ada tiga peran penting yang konsisten diperjuangkan Gus Dur, yaitu menjunjung tinggi pluralisme, terus berperan aktif dalam demokratisasi perpolitikan Indonesia, serta meneguhkan pada dunia bahwa Islam adalah agama yang damai dan menghormati kebebasan beragama bagi umat yang lain.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Anas Urbaningrum juga menyatakan, Gus Dur layak mendapat anugerah pahlawan nasional.
”Sebagai bapak pluralisme dan multikulturalisme, kepahlawanan Gus Dur amatlah nyata,” kata Anas.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan gelar pahlawan atas peran Gus Dur yang luar biasa dalam membangun fondasi masyarakat sipil, toleransi kehidupan beragama, multikulturalisme, dan perdamaian abadi atas dasar humanisme universal.
”Salah satu jasa terbesar Gus Dur bagi bangsa ini adalah perannya dalam memberikan pemahaman yang utuh kepada warga Nahdlatul Ulama, khususnya, dan umat Islam Indonesia, umumnya, tentang keberadaan Pancasila sehingga bisa diterima bahwa Pancasila adalah final dalam konteks kehidupan kenegaraan dan kebangsaan,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari PPP Lukman Hakim Saifuddin. (sut)
KEINDONESIAAN
Pluralisme Diyakini Tetap Lestari
Senin, 4 Januari 2010 | 03:17 WIB
Jakarta, Kompas - Penghargaan terhadap pluralisme di negeri ini akan tetap lestari dan berlanjut. Bahkan, terus menjadi panutan komponen bangsa pascawafatnya tokoh pluralisme, yang juga Presiden Republik Indonesia (1999-2001) KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Menurut peneliti senior Center for Strategic and International Studies, J Kristiadi, di Jakarta, Minggu (3/1), sebagai sebuah nilai, pluralisme ada sejak awal bangsa dan negara ini ada. Masyarakat sudah lama mengenal keberagaman dan paham bagaimana hidup di dalamnya.
”Kita sudah sejak awal hidup di lingkungan dengan beragam suku, agama, dan bahasa. Rakyat Indonesia paham apa itu pluralisme. Bangsa ini bukannya tak punya modal (pluralisme). Sejak dahulu kita punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika atau Sumpah Pemuda,” ujar Kristiadi lagi.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi sebelumnya juga mengakui, wafatnya Gus Dur merupakan kehilangan besar bagi warga NU dan bangsa Indonesia. ”Dalam dekade terakhir ini, belum ada gantinya orang yang sekelas Gus Dur,” katanya.
Bangsa Indonesia, papar Hasyim, kehilangan dua hal besar dan mahal dengan kepergian Gus Dur, yaitu demokrasi dan humanisme. Humanisme Gus Dur benar-benar berangkat dari nilai Islam yang paling dalam, tetapi melintasi agama, etnis, teritorial, dan negara. ”Perjuangan Gus Dur itu akan dilanjutkan PBNU dengan gerakan Islam rahmatan lil alamin,” katanya.
Mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif juga mengakui, cara berpikir Gus Dur sangat maju. ”Ke depan kita harus berupaya meneruskan dan mengembangkan ide bagusnya, seperti demokrasi dan pluralisme. Tanpa semua itu, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tak ada artinya,” ujarnya.
Syafii juga sangat yakin ide Gus Dur tentang pluralisme dan demokrasi tak akan pernah pupus sebab banyak murid, pendukung, dan penerus Gus Dur yang akan melanjutkan semua ide itu.
Bahkan, Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) Boen Bio Surabaya, Jawa Timur, Gatot Seger Santoso menilai, Gus Dur layak memperoleh hadiah Nobel sebab telah menyemai bibit kemanusiaan, perdamaian, dan pluralisme di Indonesia. Gus Dur yang memesankan agar menghadapi fundamentalisme tidak dengan kekerasan, tetapi dengan dialog. ”Gus Dur menyemai ulang bibit pluralisme karena NU sejak berdiri berpaham moderat. NU dikenal sebagai Islam yang moderat di dunia. Gus Dur-Gus Dur muda yang mencintai perdamaian juga mulai dilahirkan,” tutur Gatot lagi.
Pemerintah yang merusak
Sepanjang sejarahnya, ujar Kristiadi, pemerintah justru yang merusak nilai pluralisme yang sejak lama dianut bangsa ini. Dengan mengatasnamakan persatuan dan kesatuan, pluralisme ditindas untuk kepentingan politik. ”Dengan segala macam kekuatannya, seperti karisma dan pengikutnya, Gus Dur seolah merebut kembali pluralisme itu. Secara monumental, saat menjabat presiden, Gus Dur sangat kuat mendorong pluralisme menjadi kesadaran kolektif bangsa ini lagi,” kata Kristiadi.
Puralisme sebagai bentuk kesadaran kolektif bangsa, menurut Kristiadi, harus selalu dipelihara. Dia yakin hal itu bisa dilakukan mengingat sekarang negara sudah tidak lagi mendominasi seluruh sektor kehidupan rakyat seperti pada masa lalu.
Kekuatan Gus Dur yang mampu mendobrak dominasi persatuan dan kesatuan semu juga berdampak baik, menjadikan tak ada lagi satu kekuatan tertentu yang mampu mendominasi demokrasi di Indonesia. Tidak juga oleh pemerintah.
”Saya yakin, tak ada alasan lagi untuk khawatir pluralisme bakal terancam (pascawafatnya Gus Dur). Apalagi praktik politik sekarang tidak lagi memungkinkan suatu kekuasaan menjadi eksklusif. Tambah lagi ada kontrol media massa,” ujar Kristiadi.
Saat dihubungi secara terpisah, Minggu di Jakarta, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, juga mengaku yakin pluralisme tetap ada dan dipertahankan oleh sebagian besar rakyat di Indonesia.
”Jadi, tak perlu khawatir. Ibarat pepatah, ”Esa Hilang Dua Terbilang”. Dalam hati harus terus mengakui, kita semua memiliki satu nusa dan satu bangsa, tetapi tetap harus diakui Bhinneka Tunggal Ika itu ada dan menjadi bagian tak terpisahkan bangsa ini pula,” ujar Ikrar.
Dengan demikian, kata Ikrar, jangan pernah kepergian Gus Dur membuat bangsa ini menjadi pesimistis sebab hal itu hanya akan menjadikan bangsa ini berisiko terpecah belah. Dia berharap penerus ide pluralisme Gus Dur tetap melanjutkan hal itu.
”Terutama pada NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di negeri ini. Untuk NU, saya yakin di lingkungan keluarga Gus Dur ada banyak yang mampu mewarisi pemikirannya,” papar Ikrar.
Apakah kepergian Gus Dur bakal memberikan keleluasaan bagi kelompok radikal untuk ”berulah”, Ikrar meyakini itu tak akan terjadi. Aparat keamanan sudah kian tegas dalam menindak pelaku kekerasan dan kelompok radikal. (dwa/sut/ink/ina/mzw)
Obituari
Gus Dur dan Damai untuk Papua
Senin, 4 Januari 2010 | 03:08 WIB
Oleh B Josie Susilo Hardianto
Kebijaksanaan tidaklah diukur dari panjangnya usia....
Anton Sumer tercenung di depan televisi. Pemberitaan tentang wafatnya mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid menyita seluruh perhatiannya. ”Ai, aduh. Kami, orang Papua, layak bersedih. Beliau bapak kami orang Papua. Beliau pula yang mengembalikan lagi nama Papua,” kata Anton sambil memegang kepalanya.
Dulu, semasa Orde Baru, tabu jika orang Papua menyebut diri mereka sebagai orang Papua. Namun, oleh Gus Dur tembok-tembok ketakutan itu diruntuhkan. Dulu Papua disebut dengan Irian, demikian juga dengan penduduknya, orang Irian.
Dulu, meskipun secara politis mereka segan menyebut diri mereka dengan Papua karena takut diidentikkan dengan Organisasi Papua Merdeka, jauh di dalam hati mereka adalah orang Papua. ”Karena Gus Dur, kami tidak takut-takut lagi menyebut diri kami orang Papua, dan kami bangga dengan itu,” kata Yehezkiel Belaw, seorang pemuda asli Paniai.
Gus Dur pula yang pada 2000 sebagai Presiden mengizinkan masyarakat Papua menggelar kongres. Bahkan, memberi bantuan dana untuk menggelar Kongres Rakyat Papua II itu. Izin yang diberikan itu tidak saja amat berharga. Bagi masyarakat Papua, ruang demokrasi itu berdampak dahsyat, terutama terkait dengan identitas diri mereka.
Dalam pertemuan yang dihadiri lebih-kurang 5.000 peserta dari semua pelosok Papua, mereka dengan terbuka membicarakan lagi perlunya menuntaskan distorsi sejarah Papua. Mereka juga membahas pentingnya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua serta pengabaian hak-hak dasar, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Papua.
Mereka melihat bahwa dialog dan negosiasi adalah langkah penting untuk menyelesaikan tiga masalah tadi. Dalam kongres yang digelar di Jayapura itu juga ditetapkan berdirinya Presidium Dewan Papua yang diketuai oleh Theys Hiyo Eluay.
Secara politis, keinginan Gus Dur menjelang Tahun Baru 2001 sebagaimana diungkapkannya melalui kata-kata, ”Saya Ingin ke Papua untuk melihat matahari terbit dari timur” berdampak luar biasa bagi rakyat Papua.
Jati diri
Gus Dur pula yang dengan terbuka mengakui kembali masyarakat Papua sebagai bangsa. ”Ia tidak hanya membuka dan membangun ruang-ruang demokrasi, menghadirkan rasa aman dan nyaman, tetapi juga mengakui harkat dan martabat kami rakyat Papua,” kata Ketua Umum Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut.
Meskipun dalam logika ketatanegaraan pengakuan atas bendera Bintang Kejora dan lagu ”Hai Tanahku Papua” sebagai salah satu simbol kepapuaan menurut Forkorus Yaboisembut sangat kontroversial, toh Gus Dur tetap merestuinya.
Pengakuan atas ekspresi kultural, kebebasan berpendapat, dan identitas politik itu tidak hanya penting bagi masyarakat Papua, tetapi juga menegaskan keberadaan masyarakat Papua yang harus diperlakukan setara.
”Dengan keberanian iman dan intelektualitasnya, ia membebaskan masyarakat Papua dari kekangan masa Orba yang otoriter militeristik,” kata Forkorus.
Sayang, menurut peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Amiruddin al Rahab, apa yang telah dirintis Gus Dur tidak diteruskan.
Meskipun demikian, itu tidak mengurangi arti penting dari apa yang telah dirintis Gus Dur untuk Papua.
Bagi Ketua Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur, Abepura, Neles Tebay, sikap terbuka dan demokratis yang didukung oleh keberanian iman dan intelektualitas itulah yang menempatkan Gus Dur sebagai sang damai. ”Man of Peace,” kata Neles Tebay.
Tidak mengherankan jika kepergian Gus Dur menjadi kehilangan besar bagi masyarakat Papua. Apalagi, mereka sebenarnya tengah mempersiapkan peringatan penetapan nama Papua dan hendak mengundang Gus Dur hadir.
Menurut Forkorus, Gus Dur telah mengilhami mereka untuk berjuang dalam dan demi perdamaian. Meski masa pemerintahannya sebagai presiden amat pendek, apa yang telah dilakukannya bagi masyarakat Papua sangat penting.
”Meski secara fisik, Gus Dur sulit melihat, ia memiliki mata hati yang mampu melihat jauh lebih dalam daripada mata fisik,” kata Anton Sumer.
Dalam keheningan misa sambut Tahun Baru di sebuah gereja kecil di wilayah perbatasan di Kabupaten Keerom, doa untuk Gus Dur membubung. ”Terima kasih Gus,” gumam seorang umat.
Mengenang Gus Dur
Rakyat Jelata Kehilangan "Opo Jare"
Senin, 4 Januari 2010 | 03:10 WIB
Jarum jam masih menunjukkan pukul 07.00 saat Mukminatin (65) tiba di halaman Masjid Ulul Albab di kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (31/12). Perempuan paruh baya dari Kediri tersebut terlihat kelelahan setelah berjalan kaki sejauh 1,5 kilometer untuk sampai ke masjid.
”Saya minta minum,” ujarnya kepada santri yang berjaga di depan ratusan gelas air minum kemasan. Setelah menghabiskan minumnya, Tin langsung merapikan kerudung dan kain panjang yang dikenakannya.
Ia menceritakan, berangkat dari rumahnya selepas subuh untuk menghadiri acara pemakaman KH Abdurrahman Wahid. Tin menggunakan bus angkutan umum. Namun sayang, bus tidak bisa mengantarnya hingga ke lokasi sehingga ia harus berjalan kaki sejauh 1,5 km.
Di sebelah Tin, ada Nurmunawaroh (48) yang datang dengan suaminya setelah menempuh perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dari Probolinggo, Jawa Timur, sejauh lebih dari 130 km. Nur merasa sangat kehilangan dengan kepergian tokoh idolanya menghadap Sang Khalik. Perempuan yang baru menunaikan ibadah haji itu mengatakan selalu menuruti perintah Gus Dur.
”Saya ndak pernah nglanggar opo jare (apa kata) Gus Dur. Ndak tau kalau setelah ini,” ujarnya.
Ia masih ingat saat Pemilu Presiden 2004, Nur kecewa karena Gus Dur gagal menjadi capres. Ia pun menunggu opo jare Gus Dur untuk memilih calon yang maju.
”Buat saya Gus Dur bukan hanya kiai atau guru agama, melainkan pemimpin bangsa Indonesia,” ujar perempuan yang tidak pernah membaca tulisan karya Gus Dur, tetapi tidak pernah absen di setiap pengajian yang dihadiri Presiden ke-4 RI itu.
Nur dan Tin adalah cermin dari para pengagum dan pengikut Gus Dur.
Gus Dur memang begitu menyatu dengan rakyat jelata. Apa yang dikatakan Gus Dur selalu mereka patuhi sehingga lahirlah sebuah istilah yang sangat populer di kalangan masyarakat, khususnya Jawa Timur, yakni opo jare (apa kata) Gus Dur.
Ampuh
Dalam ranah politik, opo jare Gus Dur merupakan senjata yang ampuh untuk menarik simpati massa, utamanya Muslim akar rumput.
Perkataan Gus Dur yang lucu, suka menyindir, bahkan kontroversial terkadang sulit dimengerti oleh rakyat jelata dengan pemikiran sederhananya. Namun, anehnya mereka lebih memilih patuh ketimbang melawan perkataan Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Seperti ada sebuah kekuatan magis yang dimiliki Gus Dur yang bisa membuat rakyat jelata patuh. Bahkan, pada akhir hayatnya, pengurus Masjid Ulul Albab, tempat jenazah Gus Dur dishalati, harus meminjam nama besar tokoh ini untuk mengendalikan ribuan massa yang datang.
Berkali-kali imbauan dari pengeras suara meminta massa tenang dan tertib, tetapi tak ada yang menghiraukan. Barulah ketika panitia mengatakan ”Sinten ingkang cinta Gus Dur, monggo duduk (siapa yang cinta Gus Dur mari duduk)”, massa kemudian sedikit tenang.
Salah satu kiai sepuh sampai harus diangkat tubuhnya ke atas untuk menenangkan massa. Namun, upaya itu pun tidak membuahkan hasil. Sungguh luar biasa kecintaan masyarakat terhadap Gus Dur.
Air mata mengalir tak terbendung ketika jenazah Gus Dur diusung dari kompleks Masjid Ulul Albab menuju tempat pemakaman di kompleks Pondok Tebuireng. Massa petakziyah yang menyemut berebut menyentuh keranda jenazah. Adapun yang lainnya melambaikan tangan kepada Gus Dur.
Selamat jalan Gus Dur, rakyat merindukan opo jaremu.
(Runi Sri Astuti)
CITA-CITA GUS DUR
Yenny Wahid: Keluarga Akan Melanjutkannya
Senin, 4 Januari 2010 | 03:11 WIB
Jombang, Kompas - Cita-cita Presiden Republik Indonesia (1999-2001) KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mewujudkan Indonesia yang damai dan toleran akan diteruskan keluarga besarnya. Putri kedua Gus Dur, Zannuba Arifah Chafsoh Rahman atau Yenny Wahid, bersama suaminya, Dhohir Farisi, Sabtu (2/1) malam, menegaskan hal itu di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
”Cita-cita Bapak (Gus Dur) adalah Indonesia damai dan toleran. Kami berdua (Yenny dan Dhohir) akan meneruskannya,” kata Yenny.
Menurut Yenny, Gus Dur semasa hidupnya merasa lega, perdamaian dunia mulai terwujud. Hal lain yang juga patut dicatat adalah pemikiran Gus Dur yang dulu dianggap kontroversial, saat ini justru menjadi arus besar pemikiran banyak kaum muda.
”Saya rasa Gus Dur kini tersenyum,” ujar Yenny. Ia menambahkan, Gus Dur semasa hidupnya yakin pula Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dengan pendapatan per kapita penduduknya mencapai 5.000 dollar Amerika Serikat per tahun.
Mengenai sikap pembelaan Gus Dur yang total pada kaum terpinggirkan semasa hidupnya, Yenny meyakinkan, sekarang sikap itu akan diteruskannya. ”Bisa mengadu kepada kami semua, dan kami meminta negara melindungi mereka,” tuturnya.
Yenny mengemukakan, rencana keluarga dalam beberapa bulan ke depan adalah menata ulang koleksi buku Gus Dur yang mencapai ribuan judul dan tersebar di sejumlah lokasi. Kelak, buku itu akan dikumpulkan dalam sebuah lokasi khusus yang akan menjadi Perpustakaan Abdurrahman Wahid. ”Lokasinya bisa di Wahid Institute atau di Ciganjur,” imbuhnya.
Hal penting dari perpustakaan itu, menurut Yenny, adalah rencana mengadakan pojok khusus bagi penyandang tunanetra agar bisa menikmati koleksi Gus Dur dengan teknologi buku bersuara.
Secara terpisah, adik kandung Gus Dur, KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah, Sabtu, mendukung keinginan sebagian masyarakat untuk menjadikan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Grup di jejaring Facebook yang menggalang dukungan untuk pemberian gelar pahlawan nasional bagi Gus Dur sudah beranggotakan ribuan orang. (ink)
PENGHARGAAN WARGA
Gus Dur Diusulkan untuk Nama Jalan
Senin, 4 Januari 2010 | 03:12 WIB
Jakarta, Kompas - Warga Tionghoa di Medan, Sumatera Utara, mengusulkan nama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk nama jalan utama di kota ini. Usulan ini dianggap sebagai bentuk penghargaan konkret atas jasa dan peran mantan Presiden itu terhadap warga Tionghoa di Indonesia.
Menurut tokoh warga Tionghoa Medan, Karya Elly, di Medan, Minggu (3/1), usulan menabalkan (menobatkan) nama Gus Dur sebagai nama jalan itu diwacanakan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Medan. ”Kami ingin menabalkan namanya, apakah nama lengkap KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai nama jalan utama di Medan,” katanya.
Karya, sesepuh PSMTI Sumut, mengutarakan, secara resmi organisasinya akan menyurati Pemerintah Kota Medan agar menabalkan nama Gus Dur sebagai nama salah satu jalan utama. ”Jika boleh, jalan yang diberi nama Gus Dur itu di China Town (pecinan). Daerah itu merupakan pusat bisnis dan banyak nama jalan yang tak terlalu istimewa,” katanya.
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Brilian Moktar, mengatakan akan meminta Gubernur Sumut Syamsul Arifin dan Wali Kota Medan Rahudman Harahap segera menabalkan nama Gus Dur sebagai nama jalan. ”Kami berharap Medan jadi pelopor dalam memberikan penghargaan atas jasa dan peran Gus Dur terhadap bangsa ini,” katanya.
Menurut dia, warga Tionghoa Medan dan Sumut adalah salah satu komunitas yang tidak akan melupakan jasa besar Gus Dur.
Doa bersama
Kegiatan mengenang Gus Dur masih terus berlangsung sampai Minggu, termasuk dalam misa kudus di Gereja Katolik Johanes Rasul, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam khotbahnya pada misa pukul 10.30, Pastor Widiatmaka SJ menyatakan harapan munculnya tokoh semacam Gus Dur yang bisa melindungi kaum minoritas. Widiatmaka mengakui memiliki pengalaman pribadi terkait perhatian dan pembelaan Gus Dur pada kaum minoritas.
Ia juga mengatakan, betapa bahagianya warga keturunan China di negeri ini, yang berkat perjuangan Gus Dur, acara gelar barongsai bisa diadakan lagi. Aliran Konghucu diakui di Indonesia pula.
Dari Surabaya, Minggu, dilaporkan, warga Konghucu di Jawa Timur menyelenggarakan sembahyang arwah khusus bagi Gus Dur. Sembahyang itu dilakukan sebagai penghormatan dan rasa kehilangan warga Konghucu.
”Dalam sejarah Konghucu, belum pernah ada doa arwah di tempat ibadah. Apalagi, ini bukan umat Konghucu, tetapi orang yang sangat mengerti Konghucu,” kata Ketua Makin Boen Bio Surabaya Gatot Seger Santoso.
Doa itu diikuti umat Konghucu dari Tuban, Jombang, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, dan Bojonegoro. (bil/osd/ink/ina)
Gus Dur Telah Pergi
Senin, 4 Januari 2010 | 02:53 WIB
Oleh Franz Magnis-Suseno
Franz Magnis-Suseno Meskipun tahu bahwa Gus Dur sakit-sakitan, saat kemarin Tuhan mengatakan, ”Gus, sudah cukup!”, mengagetkan juga. Banyak dari kita, khususnya tokoh dan umat berbagai agama di Indonesia, merasa kehilangan. Kita menyertai arwahnya dengan doa-doa kita agar ia dengan aman, gembira, dan pasti terheran-heran dapat sampai ke asal-usulnya.
Betapa luar biasa Abdurrahman Wahid, Gus Dur kita ini! Seorang nasionalis Indonesia seratus persen, dengan wawasan kemanusiaan universal. Seorang tokoh Muslim yang sekaligus pluralis dan melindungi umat- umat beragama lain. Enteng-enteng saja dalam segala situasi, tetapi selalu berbobot; acuh-tak acuh, tetapi tak habis peduli dengan nasib bangsanya. Orang pesantren yang suka mendengarkan simfoni-simfoni Beethoven.
Rahasia Gus Dur adalah bahwa ia sama sekali mantap dengan dirinya sendiri. Ia percaya diri. Ia total bebas dari segala perasaan minder. Karena ia tidak pernah takut mengalah kalau itu lebih tepat, ia tidak takut kehilangan muka (dan karena itu memang tak pernah kehilangan muka), dan ia juga tidak gampang tersinggung karena hal-hal sepele.
Gus Dur berhati terbuka bagi semua minoritas, para tertindas, para korban pelanggaran hak-hak asasi manusia. Umat-umat minoritas merasa aman padanya. Gus Dur membuat mereka merasa terhormat, ia mengakui martabat mereka para minoritas, para tertindas, para korban.
Tak perlu defensif
Ada yang tidak mengerti mengapa Gus Dur begitu ramah terhadap agama-agama minoritas, tetapi sering keras terhadap agamanya sendiri. Namun, Gus Dur demikian karena ia begitu mantap dalam agamanya. Karena itu, ia tidak perlu defensif dan tidak takut bahwa agamanya dirugikan kalau ia terbuka terhadap mereka yang berbeda.
Apakah Gus Dur seorang demokrat? Ia sendiri sebenarnya lebih menyerupai kombinasi antara kiai dan raja Jawa. Namun, ia seorang demokrat dalam arti yang lebih mendalam. Ia betul-betul meyakini dan menghayati hak-hak asasi manusia. Ia tidak tahan melihat seseorang terinjak martabatnya, ia menentang kekejaman atas nama apa pun.
Bagi saya, Gus Dur mewujudkan Islam yang percaya diri, positif, terbuka, ramah. Dengan demikian, ia memproyeksikan gambar yang positif tentang Islam. Dan, kalau pada kunjungan negara ia menyalami kepala negara lain dengan lelucon, mereka menyadari bahwa presiden Muslim ini seorang humanis dan warga dunia.
Bahwa karier politik aktif Gus Dur kontroversial berkaitan juga dengan kenyataan bahwa ia tidak dapat melihat. Keterbukaannya tidak pernah berubah.
Apa yang tinggal sesudah Gus Dur pergi? Sekurang-kurangnya dua. Pertama, hubungan begitu baik antara umat beragama yang dirintisnya akan berkembang terus.
Kedua, dengan generasi muda NU, Gus Dur meninggalkan kader intelektual bangsa yang terbuka, pluralis, dan cerdas; modal bagus bagi masa depan bangsa.
Yang dirintis Gus Dur akan berjalan terus. Nevertheless, Gus, we will miss you. Resquiescat in pace.
Franz Magnis-Suseno Rohaniwan dan Guru Besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tak Sesuai Etika?
Selasa, 5 Januari 2010 | 16:00 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejarahwan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam berpendapat, usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk mantan Presiden Soeharto tidak sesuai dengan etika.
Menurut Asvi, mantan Presiden Soeharto masih tersangkut masalah hukum perdata yang belum terselesaikan hingga dia wafat. "Kalau pidana memang akan hilang jika sudah meninggal. Tapi kan perdatanya tidak. Meskipun dalam Undang-Undang tidak ada masalah dengan perdata, tapi secara etika, kan menyangkut keteladanan. Ini kan tokoh yang seharusnya menginspirasi masyarakat, memberi keteladanan," ujar Asvi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/1/2010).
Asvi juga mengatakan, kasus Soeharto berbeda dengan kasus Gus Dur yang juga sempat diduga terlibat skandal Buloggate. Menurutnya, dalam kasus Buloggate, Gus Dur tidak pernah diadili pengadilan dan hanya berupa tuduhan terhadap Gus Dur. "Kalau saya melihat kasus Gus Dur ini belum sampai disidangkan. Sedangkan kasus Soeharto pernah diadili dan masih ada masalah hukum yang belum tuntas," tegasnya.
Berbeda dengan Soeharto, Buloggate yang sempat menyeret nama Gus Dur tidak akan menjadi kendala penganugrahan gelar pahlawan nasional.
Dukungan Gelar Pahlawan kepada Gus Dur
Terus Bertambah
Selasa, 5 Januari 2010 | 16:44 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Lintas Iman yang terdiri dari beberapa tokoh agama di Indonesia turut mengungkapkan dukungan gelar pahlawan nasional yang ditujukan kepada KH Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur.
"Mengingat besarnya permohonan dan dukungan masyarakat yang luas dari berbagai golongan, suku, agama, profesi, dan sebagainya di seluruh pelosok Indonesia yang mengusulkan agar KH Abdurrahman Wahid diberikan gelar pahlawan nasional, maka kami mendukung sepenuhnya usulan tersebut," ungkap Syafii Anwar, perwakilan tokoh lintas agama, di Kantor Wahid Institute, Jakarta, Selasa (5/1/2010).
Mereka juga mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada Presiden RI dan segenap jajaran pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II, yang telah memberikan perhatian dan penghormatan yang besar kepada KH. Abdurrahman Wahid. "Kami juga memberikan apresiasi kepada Presiden yang menyatakan bahwa Gus Dur adalah Bapak Plularisme dan Multikulturalisme," kata Syafii.
Dengan penghargaan tersebut, menurut mereka, semakin menambah semangat untuk memperjuangkan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia. "Simpati dan penghargaan yang Bapak berikan kepada Gus Dur, makin menambah semangat dan optimisme kami memperjuangkan pluralisme dan multikulturalisme, dua nilai dasar yang dinyatakan secara tegas dalam Pancasila dan UUD 1945," pungkasnya.
Mereka yang menyatakan dukungannya antara lain A. Syafii Ma'arif, Romo Benny Susetyo, Albertus Patty, Jimly Asshiddique, Taosu Kusumo, dan puluhan tokoh lainnya.
Buloggate Tak Bakal "Ganjal" Gus Dur Jadi Pahlawan
Selasa, 5 Januari 2010 | 16:04 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Buloggate yang sempat menyeret nama almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid diyakini tidak akan menjadi kendala dalam penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi putra Nahdlatul Ulama itu.
Menurut sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/1/2010), selama sang calon penerima gelar tidak pernah diadili atas perbuatan pidananya, sang calon lulus syarat penerima gelar yang terpapar dalam Pasal 24, 25, dan 26, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
"Kasus yang dihadapi Gus Dur belum sampai disidangkan. Itu juga tuduhan dan tidak pernah diadili," katanya.
Berbeda dengan kasus korupsi yang menimpa mantan Presiden Soeharto yang sempat diadili dan belum tuntas hingga beliau wafat. "Kasus Soeharto pernah diadili. Masih ada masalah secara hukum yang belum tuntas. Walaupun hukum pidana kalau sudah meninggal akan luntur, kan Soeharto perdatanya terus berjalan. Di dalam undang-undang memang tidak ada, tapi secara etika, menyangkut keteladanan," imbuh Asvin.
Seperti yang diberitakan, setelah mantan Presiden Gus Dur wafat, merebak usulan untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur. Wacana tersebut juga disambut dengan kalangan lain yang juga mengusulkan agar mantan Presiden Soeharto juga diberi gelar pahlawan.
Dubes Belanda: Gus Dur Sangat Dihormati di Belanda
Selasa, 5 Januari 2010 | 23:38 WIB
JAKARTA,KOMPAS.com - Duta Besar Belanda untuk Indonesia Nikolas van Damm mengungkapkan kekagumannya atas KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia pun ikut menghadiri acara tahlilan untuk mengenang 7 hari wafatnya Gus Dur, di kediaman Gus Dur, Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa ( 5/1/2010 )
Kepada ribuan jemaah yang hadir van Dam mengatakan warisan dan pemikiran mendiang Gus Dur akan selalu dikenang tidak hanya di Indonesia tapi juga di Belanda. "Beliau selalu dihormati warisan dan pemikirannya baik di Belanda maupun di Indonesia. Beliau adalah pemimpin bersejarah di Indonesia, karena perjuangannya atas pluralisme," kata Nikolas van Damm.
Ia pun mengatakan kekagumannya atas begitu besarnya kecintaan berbagai kalangan di Indonesia terhadap Gus Dur. Pada malam ini, kata dia, berbagai tokoh lintas agama telah merasa begitu dekat dengan sosok almarhum. "Malam ini kita lihat beberapa kelpmpok keagaaman dan aliran memberikan penghormatannya untuk beliau. Karena belai mengajarkan untuk saling menghormati," tuturnya.
Saat-saat kunjungan Gus Dur ke Belanda saat masih menjabat Presiden, kata Gus Dur, akan selalu diingat oleh pemimpin dan masyarakat Belanda. "Belaiu pernah datang ke Belanda secara resmi dan diterima Ratu Belanda. Belaiu sangat dihormati di sana," tandasnya.
PKB Siap Rekonsiliasi
Selasa, 5 Januari 2010 | 18:08 WIB
PALEMBANG, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka pintu rekonsiliasi atau islah dengan berbagai kelompok yang ada dalam tubuh PKB pascameninggalnya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH Aziz Mansyur di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (5/1/2010), mengatakan, islah terbuka bagi warga PKB yang pada waktu pemilu lalu tidak memilih PKB, atau warga PKB keluar dari PKB. "Semua warga PKB boleh kembali lagi ke PKB. Insya Allah PKB tidak akan mundur dan morat-marit sepeninggal Gus Dur," kata Aziz.
Sekjen DPP PKB Lukman Edy menuturkan, rekonsiliasi dalam tubuh PKB merupakan sebuah keniscayaan yang harus ditempuh PKB untuk mengembalikan kebesaran PKB.
KH Aziz Mansyur dan Lukman Edy berada di Palembang untuk membuka Musyawarah Wilayah DPW PKB Sumsel. Rencananya Musyawarah Wilayah akan berlangsung sampai tanggal 6 Januari 2010.
Pembekuan Pembuluh Darah,
Pemicu Kematian Gus Dur
Selasa, 5 Januari 2010 | 14:01 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Pembekuan pembuluh darah yang dimulai pada tungkai kaki kanan KH Abdurrahman Wahid memicu perlemahan kondisi tubuh mantan Presiden ke-4 Republik Indonesia itu sehingga akhirnya meninggal.
Penyebab meninggalnya Gus Dur, panggilan Abdurrahman Wahid, itu dipaparkan Direktur Utama RS Cipto Mangunkusumo, Akhmal Thaher, Selasa (5/1/2010), dalam konferensi pers untuk menanggapi SMS gelap yang banyak beredar di masyarakat.
Akmal mengatakan, pembekuan pembuluh darah itu dirasakan Gus Dur pada 30 Desember siang. Sejak itu, kondisi almarhum terus memburuk, diikuti penurunan kesadaran, hingga akhirnya mengembuskan napas terakhir pada hari yang sama pukul 18.45.
Keterangan ini sekaligus memupus anggapan bahwa Gus Dur sengaja dibunuh lewat tindakan medis tertentu. Anggapan ini sempat beredar lewat pesan singkat. "Kami sudah melakukan semua tindakan medis yang memungkinkan," ucap Akmal.
Gus Dur dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sejak 25 Desember 2009, sempat menjalani dua kali cuci darah dan cabut gigi geraham. Sejak 25 Desember hingga 30 Desember siang, kondisi Gus Dur masih sadar dan kesehatannya relatif stabil.
Paus Benediktus Berduka untuk Gus Dur
Selasa, 5 Januari 2010 | 22:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Rasa dukacita atas wafatnya Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid juga datang dari pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Benediktus XVI. Dalam acara tahlilan 7 hari wafatnya Gus Dur, tokoh umat Katolik Romo Benny Susetyo menyampaikan dan membacakan surat ucapan belasungkawa yang dikirimkan khusus dari Vatikan ini.
"Ya Allah yang mahakasih, kami telah kehilangan negarawan yang sangat besar, yang mengajarkan perbedaan. Kau panggil bapak kami Abdurrahman Wahid yang selalu mengajarkan perdamaian. Bangsa ini membutuhkan beliau," ujar Romo Benny Susetyo membacakan surat Paus Benediktus XVI.
Selain pembacaan surat dan doa dari Paus, dalam acara peringatan wafatnya Gus Dur ini juga dilakukan pembacaan doa dari tokoh agama lintas iman oleh perwakilan dari umat Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Nama Baik Gus Dur Perlu Dibersihkan
Selasa, 5 Januari 2010 | 16:55 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok Lintas Iman, selain turut mendukung usulan untuk memberikan penghargaan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur, juga meminta agar nama baik Gus Dur dibersihkan. Mereka berpendapat bahwa kasus Buloggate dan Bruneigate yang diduga terkait dengan Gus Dur tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
"Hal penting yang harus dilakukan sebelum itu adalah perlunya melakukan pembersihan nama baik Gus Dur, terutama terkait dengan kasus Buloggate dan Bruneigate yang dijadikan alasan lawan-lawan politiknya untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Hingga kini, Gus Dur tidak terbukti melakukan hal tersebut," ujar Syafii Anwar, perwakilan tokoh lintas agama, di Kantor Wahid Institute, Jakarta, Selasa (5/1/2010).
Romo Benny Susetyo mengatakan, dengan gelar pahlawan yang diberikan kepada Gus Dur nantinya, hal itu secara otomatis akan memperbaiki nama baiknya. "Gus Dur harus dibersihkan nama baiknya karena bersalah atau tidaknya tidak bisa dibuktikan. Dengan gelar pahlawan, otomatis Gus Dur akan diperbaiki nama baiknya," ungkapnya.
Mereka juga menilai bahwa Gus Dur adalah putra terbaik bangsa yang mengabdikan hidupnya di negeri ini untuk penegakan pluralisme, demokrasi, dan humanisme di Indonesia. Gus Dur juga dianggap berani menanggung risiko dalam memperjuangkan hak-hak kaum minoritas serta orang-orang yang terpinggirkan dan menjadi korban, baik dari diskriminasi ras, etnis, maupun agama.
Mensos Proses Gelar Pahlawan
Selasa, 5 Januari 2010 | 06:00 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Meski Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah membubarkan Departemen Sosial, Departemen Sosial tidak akan menjadikan hal itu sebagai pengganjal proses Gus Dur menjadi pahlawan. Departemen Sosial berjanji secepatnya memproses hal tersebut.
Menteri Sosial Salim Segaf Al’Jufrie mengemukakan hal itu kepada wartawan, Senin (4/1) di Jakarta.
Salim Segaf Al’Jufrie membacakan prosedur pengusulan gelar pahlawan nasional. Ia menjelaskan, pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara.
Kriteria untuk gelar pahlawan nasional, antara lain, pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya (tidak sesaat) dan melebihi tugas yang diembannya.
”Perjuangan yang dilakukannya mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional, memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan/nasionalisme yang tinggi, memiliki akhlak dan moral yang tinggi,” ungkap Salim.
Ia menjelaskan, setelah ada usulan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR, akan menyusul dari fraksi lainnya, berikutnya Departemen Sosial akan memproses berkas usulan yang diajukan untuk bisa dilengkapi sebelum diajukan kepada Presiden guna ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Syarat-syarat menjadi pahlawan nasional mengacu pada UU Nomor 33 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan.
Kalau sudah lengkap, lanjut Salim, tidak akan lama penetapannya. Biasanya diumumkan pada peringatan Hari Pahlawan, bulan November.
Melihat besarnya desakan dan harapan masyarakat pada penganugerahan gelar pahlawan kepada Gus Dur, Gubernur Jawa Timur Soekarwo langsung memerintahkan Kepala Dinas Sosial Jatim Fahrur Rozi Syata terjun ke kediaman Gus Dur di Jombang, Senin sekitar pukul 10.00. Dalam kesempatan itu, Fahrur bertemu dengan Gus Irfan, wakil keluarga almarhum Gus Dur, untuk menyampaikan beberapa persyaratan pengajuan gelar pahlawan kepada Gus Dur.
Namun, KH Abdul Hakam Kholiq Hasyim atau Gus Hakam, salah seorang sepupu Gus Dur, mengingatkan, rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur sebelumnya diharapkan didahului dengan upaya pemulihan nama baik Gus Dur.
Menurut Gus Hakam, pemulihan nama baik Gus Dur terkait dengan citra di sebagian masyarakat saat ini bahwa Gus Dur masih terkait dengan skandal Buloggate dan Bruneigate.
”Padahal, sampai sekarang tidak ada bukti keterkaitan Gus Dur dalam Bruneigate dan Buloggate,” katanya.
Peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, meminta semua pihak, termasuk pemerintah, tidak terburu-buru dan sekadar bersikap emosional dalam menetapkan seseorang untuk dianugerahi gelar pahlawan.
Asvi mengingatkan, kepastian seberapa banyak dan untuk apa gelar pahlawan diberikan harus diperjelas terlebih dahulu. Jika tidak, hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan dan berdampak penetapan anugerah seperti itu tidak lagi bermakna. (abk/las/ink/dwa/nal)
Menguat,
Tuntutan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Gus Dur
Selasa, 5 Januari 2010 | 15:05 WIB
JOMBANG, KOMPAS.com - Tuntutan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kian menguat. Demonstrasi untuk menuntut hal itu, Selasa (5/1/2010) digelar di Jombang oleh puluhan massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jombang.
"Karena jasa-jasa Gus Dur sudah banyak. Selain itu kami juga menuntut agar Tap MPR Nomor 2/2001 dicabut untuk membersihkan nama baik Gus Dur. Tetapi kami minta percepatan pemberian gelar Pahlawan Nasional lebih dulu," kata Suradi, Ketua Pengurus Cabang PM II Jombang.
Keluarga Gus Dur Tak Pernah Minta Gelar
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Prosesi pemakaman Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Kamis (31/12/2009).
Selasa, 5 Januari 2010 | 05:32 WIB
JAKARTA,KOMPAS.com — Wacana penobatan Gus Dur sebagai pahlawan nasional mengemuka pascawafatnya tokoh yang banyak berjuang demi tegaknya demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Meski demikian, pihak keluarga KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tidak terlalu antusias menanggapi keinginan yang kini ramai dibicarakan berbagai kalangan ini.
Inayah Wahid, putri Gus Dur, mengatakan, yang lebih penting adalah doa dan dukungan masyarakat terhadap pemikiran-pemikiran almarhum daripada sekadar penobatan sebagai pahlawan nasional.
"Bagi keluarga, yang lebih penting adalah doa dan dukungan masyarakat yang tak pernah berhenti atas perjuangan bapak. Itu yang lebih penting daripada gelar pahlawan," ungkapnya seusai acara Charta Politika Award 2009 di Hotel Nikko, Jakarta, Senin (4/1/2010). Dalam award tersebut almarhum Gus Dur menerima lifetime achievement sebagai tokoh pemuka opini yang paling berpengaruh.
Inayah mengatakan, meski belum mendapat gelar pahlawan secara resmi, ia yakin rakyat Indonesia sudah menganggap ayahnya sebagai pahlawan. Kalaupun nantinya Gus Dur akhirnya dinobatkan, itu dianggapnya sebagai realisasi terhadap kepercayaan masyarakat atas kejuangan ayahnya selama ini.
"Kami (keluarga) tidak pernah meminta itu. Bapak juga saya yakin tidak inginkan itu. Bapak ikhlas menyerahkan seluruh hidupnya diabdikan untuk rakyat. Kalaupun diberikan, apa pun itu, rakyatlah yang memberikan," tandasnya.
Keluarga Gus Dur Percaya Penanganan RSCM
Selasa, 5 Januari 2010 | 14:11 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Keluarga besar KH Abdurrahman Wahid sepenunya memercayakan penanganan medis Gus Dur kepada pihak RS Cipto Mangunkusumo yang sudah merawat Gus Dur sejak 1990.
Demikian disampaikan adik kandung Gus Dur, Umar Wahid, Selasa (4/1/2010), dalam keterangan pers di Jakarta.
Umar mengatakan, Gus Dur pertama kali menjalani pengobatan di RS Cipto Mangunkusumo pada 1990 ketika beliau menderita penyakit pada saluran pencernaan. Setelah itu, Gus Dur kembali dirawat karena stroke.
Rutinitas cuci darah yang dijalani Gus Dur beberapa tahun terakhir ini juga dilakukan di RS Cipto Mangunkusumo. Sesuai keinginan Gus Dur, semua persoalan kesehatan Gus Dur selalu ditangani di RS Cipto Mangunkusumo.
"Keluarga percaya kepada RS Cipto Mangunkusumo, dokter, perawat, dan pihak manajemen di rumah sakit ini," ucap Umar.
JK: Gus Dur Bisa Pecat Orang Tanpa Membuatnya Marah
Selasa, 5 Januari 2010 | 23:49 WIB
JAKARTA,KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa amat kehilangan sosok sahabat dan pemimpin dengan wafatnya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur, sebut JK, merupakan sosok yang akan selalu dikenang atas berbagai perannya dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia.
Dalam acara tahlilan tujuh hari wafatnya Gus Dur, JK didaulat untuk memberikan testimoni dan kenangannya atas almarhum. Kepada ribuan jamaah, JK mengaku sangat mengenang masa-masa ketika ia menjadi sahabat sekaligus "anak buah" Gus Dur. Seperti diketahui, JK pernah menjabat sebagai menteri perindustrian dan perdagangan pada era kepemimpinan Gus Dur.
"Selain sahabat, saya juga mantan anak buah. Beliau kan setiap dua bulan memecat menteri. Hamzah Haz, Wiranto, lalu kemudian saya. Tapi semua tidak ada yang marah," ucap JK sedikit berguyon, Selasa ( 5/1/2010 ), di kediaman Gus Dur, Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan.
Kekagumannya pada sosok Gus Dur, kata JK, mendiang selalu bisa membuat pihak yang dipecatnya itu tidak marah. "Kalau saya mecat orang mungkin 2-3 tahun tidak mau ngomong sama saya. Nah hebatnya Gus Dur kalau beliau mecat orang, yang dipecat tidak marah," tuturnya yang disambut tawa hadirin yang hadir.
JK Hadiri 7 Hari Wafatnya Gus Dur
Selasa, 5 Januari 2010 | 22:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terlihat menghadiri acara tahlilan yang digelar untuk memperingati 7 hari wafatnya Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Selasa (5/1/2010). JK yang datang dengan ditemani istri tiba setelah shalat isya di kediaman Gus Dur, Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan.
Selain Jusuf Kalla, beberapa tokoh nasional juga turut menghadiri acara ini. Terlihat antara lain Ketua DPR Marzuki Ali, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saeffudin, Ketua BPK Ali Maskur Musa, hingga dokter kepresidenan Umar Wahid.
Saat berita ini diturunkan, JK tengah memberikan testimoni atau kesan-kesan atas mendiang Gus Dur. Beberapa tokoh nasional dan tokoh-tokoh lintas agama juga akan didaulat untuk memberikan testimoninya dalam kesempatan tersebut.
Sementara acara tahlil dan zikir pada malam ini sendiri dipimpin oleh KH Said Agil Siradj dengan didampingi oleh beberapa kiai sepuh lainnya. Doa dan lantunan shalawat pun terus berkumandang sepanjang acara ini. Ribuan jemaah yang hadir terlihat khusyuk mendoakan tokoh yang dianggap sebagai pejuang pluralisme ini.
Ingin Gur Dur Jadi Pahlawan? Desaklah Mensos
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Warga memberikan salam perpisahan saat mobil jenazah yang membawa mendiang mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid melintas di kawasan Tanjung Barat, Jakarta, menuju Bandara Halim Perdanakusuma untuk selanjutnya diberangkatkan ke pemakaman di Jombang, Jawa Timur, Kamis (31/12/2009).
Selasa, 5 Januari 2010 | 15:37 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Agar pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid dapat dipercepat, masyarakat harus mendesak Menteri Sosial untuk segera mengajukan nama Gus Dur kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan.
Demikian yang disampaikan sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, saat dihubungi melalui telepon, Selasa (5/1/2010). Asvi mengatakan, mekanisme pengusulan gelar pahlawan harus melalui Dewan Gelar yang sampai saat ini belum terbentuk.
"Nah itu yang menjadi masalah, Dewan Gelar itu belum dibentuk. Padahal, menurut undang-undang, Dewan Gelar dibentuk enam bulan setelah disahkan 18 Juni. Yang artinya, 18 Desember seharusnya sudah dibentuk, itu amanat undang-undang," ujarnya.
Pengajuan usulan gelar pahlawan untuk Gus Dur harus disertai dengan daftar riwayat hidup serta dokumen pendukung yang membuktikan jasa calon penerima gelar yang diajukan kepada Departeman Sosial tingkat II, kemudian ke tingkat I, ke Departemen Sosial melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan.
PASCA-GUS DUR
Tantangan Pluralisme Berat
Selasa, 5 Januari 2010 | 03:14 WIB
Jakarta, Kompas - Meninggalnya mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai tokoh yang gigih memperjuangkan pluralisme bangsa membuat upaya untuk terus mengampanyekan pluralisme ke depan menjadi berat. Butuh keberanian dari kader-kader Gus Dur dan para pihak yang peduli dengan pluralisme untuk terus menyebarkan semangat pluralisme demi tercapainya keadilan.
Peneliti The Wahid Institute, Rumadi, di Jakarta, Senin (4/1), mengatakan, semua eksponen yang memperjuangkan pluralisme juga perlu mengoordinasikan kekuatan mereka agar intensi perjuangan pluralisme tidak mengendur.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi mengatakan, pluralisme yang diperjuangkan NU bagi bangsa Indonesia adalah pluralisme dari perspektif sosiologis, bukan pluralisme dalam perspektif teologis. Pluralisme teologis justru merugikan teologi semua agama karena hanya akan menghasilkan keimanan dan keyakinan beragama yang campur aduk.
Hasyim juga yakin campur aduknya keimanan itu pasti akan ditolak oleh semua agama karena dianggap sebagai bagian dari proses sekularisasi dan liberalisasi yang ditolak semua agama.
”Yang diperlukan pengakuan atas eksistensi setiap agama yang independen dan setingkat dengan kooperasi atau toleransi antarumat beragama,” ujarnya.
Usulkan Edi Mancoro
Secara terpisah, lebih dari 100 kiai, suster, pastor, pendeta, serta tokoh masyarakat dari berbagai etnis berkumpul di Pondok Pesantren Edi Mancoro, Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin malam, untuk mendoakan arwah Gus Dur. Selain itu, mereka juga berdiskusi mengenai pemikiran Gus Dur dan langkah konkret untuk merealisasikannya.
Pondok Pesantren Edi Mancoro diasuh KH Mahfudz Ridwan, sahabat Gus Dur semasa menuntut ilmu di Baghdad, Irak, pada pertengahan 1960 hingga awal 1970.
Doa bersama lintas agama itu dihadiri sejumlah tokoh, seperti Romo V Kirdjito dari Magelang serta Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Pendeta John Titaley. Hadir pula pemuka agama Buddha dan Hindu. Acara dimulai sekitar pukul 20.00, diawali dengan doa yang dipimpin bergantian oleh para tokoh agama yang hadir.
Sebelum peringatan tujuh hari meninggalnya Gus Dur itu dimulai, KH Mahfudz Ridwan sempat bercerita soal sosok Gus Dur yang dikenalnya kepada wartawan.
Mahfudz Ridwan juga bercerita bahwa ponpes yang diasuhnya berasal dari usulan Gus Dur. Ponpes itu kerap menerima ”santri” titipan selama beberapa hari dari agama lain.
”Mas Dur itu dari dahulu enggak kenal duit. Sewaktu di Baghdad juga saya yang mengurusi keperluannya Mas Dur. Begitu juga waktu jadi Presiden, enggak kenal uang,” tutur Mahfudz.(gal/mzw)
PLURALISME
Penerus Gus Dur Akan Muncul
Selasa, 5 Januari 2010 | 02:58 WIB
Oleh Ingki Rinaldi
Selamat jalan kakakku, selamat jalan pemimpinku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” suara KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah tercekat saat membacakan kalimat itu.
Hari itu, Kamis (31/12), Gus Solah, wakil keluarga, membacakan sambutan saat pemakaman Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang digelar di Maqbarah (pemakaman) Tebuireng, Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Khatib Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, KH M Irfan Sholeh atau Gus Irfan, seusai pemakaman itu mengatakan, penerus Gus Dur akan muncul. Menurut Gus Irfan, umat Islam tidak perlu merasa resah sepeninggal Gus Dur.
”Seperti Salahudin Al-Ayubi seusai menaklukkan Jerusalem. Sudah (terbuka) tinggal meneruskan. Seperti Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari muncul setelah (Pangeran) Diponegoro,” ungkap Gus Irfan.
Sementara itu, menurut KH Hasyim Muzadi, Gus Dur mestinya dinilai secara utuh, lengkap dengan segala kebaikan dan kelemahannya. Hasyim menilai, selama ini sejumlah pihak kerap tidak adil dalam menilai Gus Dur karena cenderung mengeksploitasi kelemahannya.
Dalam konteks percaturan politik, terutama di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa, Hasyim mengisyaratkan agar konflik yang selama ini terjadi diselesaikan dan agar semua kubu bersatu. Menurut Hasyim, saat ini PKB harus dijalankan secara kolektif karena belum ada lagi sosok sekuat dan sekomplet Gus Dur.
Warisan Gus Dur yang tidak ternilai berupa pemikiran dan sikap hidup ini pula yang diingat oleh KH Mustofa Bisri atau Gus Mus. Menurut Gus Mus, yang juga sahabat karib Gus Dur, satu pekan sebelum wafat, ketika mengunjungi Rembang, Kamis (24/12), mereka sempat berbincang-bincang soal masa lalu.
”Sebagai sahabat, ia (Gus Dur) baik. Ya, kami bicarakan tentang kawan-kawan lama. Siapa yang masih hidup dan sudah meninggal. Termasuk beberapa orang yang pernah dibina Gus Dur, seperti Presiden Maladewa dan Menteri Pertahanan Eritrea,” kata Gus Mus..
Pengasuh Pondok Pesantren Syalafiah As-Syafiiyah, Asembagus, Sukorejo, Situbondo, KH Fawaid As’ad Samsul Arifin, menambahkan, saat ini tantangan untuk menularkan pemikiran Gus Dur ke kalangan muda ditantang oleh fenomena radikalisme dan fanatisme agama yang sempit.
Salah seorang sepupu Gus Dur, Hajjah Anik Azizi Bisri, lalu bercerita soal kepulangan untuk selama-lamanya itu, Gus Dur sudah pernah juga membicarakannya. ”Saat berkunjung ke Jombang, ke rumah mertuanya di (Kelurahan) Kepanjen, Jombang, Gus Dur sudah berkata kepada suami saya (KH Aziz Mashuri) bahwa pada Kamis tanggal 31 (Desember), ia (Gus Dur) akan kembali ke Jombang,” katanya.
Dalam pandangan Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah, apa yang dirasakan Gus Dur sepekan lalu soal kepulangannya itu bisa dibaca secara spiritual sebagai sebuah kelebihan. ”Hal itu ada penjelasannya. Bahwa orang yang dekat dengan Allah SWT. Ucapan dan tindakannya dijaga,” sebut Mutawakkil.
Mensos Proses Gelar
Nama Baik Gus Dur Perlu Dipulihkan
Selasa, 5 Januari 2010 | 02:58 WIB
JAKARTA, KOMPAS - Meski Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah membubarkan Departemen Sosial, Departemen Sosial tidak akan menjadikan hal itu sebagai pengganjal proses Gus Dur menjadi pahlawan. Departemen Sosial berjanji secepatnya memproses hal tersebut.
Menteri Sosial Salim Segaf Al’Jufrie mengemukakan hal itu kepada wartawan, Senin (4/1) di Jakarta.
Salim Segaf Al’Jufrie membacakan prosedur pengusulan gelar pahlawan nasional. Ia menjelaskan, pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara.
Kriteria untuk gelar pahlawan nasional, antara lain, pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya (tidak sesaat) dan melebihi tugas yang diembannya.
”Perjuangan yang dilakukannya mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional, memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan/nasionalisme yang tinggi, memiliki akhlak dan moral yang tinggi,” ungkap Salim.
Ia menjelaskan, setelah ada usulan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR, akan menyusul dari fraksi lainnya, berikutnya Departemen Sosial akan memproses berkas usulan yang diajukan untuk bisa dilengkapi sebelum diajukan kepada Presiden guna ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Syarat-syarat menjadi pahlawan nasional mengacu pada UU Nomor 33 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan.
Kalau sudah lengkap, lanjut Salim, tidak akan lama penetapannya. Biasanya diumumkan pada peringatan Hari Pahlawan, bulan November.
Melihat besarnya desakan dan harapan masyarakat pada penganugerahan gelar pahlawan kepada Gus Dur, Gubernur Jawa Timur Soekarwo langsung memerintahkan Kepala Dinas Sosial Jatim Fahrur Rozi Syata terjun ke kediaman Gus Dur di Jombang, Senin sekitar pukul 10.00. Dalam kesempatan itu, Fahrur bertemu dengan Gus Irfan, wakil keluarga almarhum Gus Dur, untuk menyampaikan beberapa persyaratan pengajuan gelar pahlawan kepada Gus Dur.
Namun, KH Abdul Hakam Kholiq Hasyim atau Gus Hakam, salah seorang sepupu Gus Dur, mengingatkan, rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur sebelumnya diharapkan didahului dengan upaya pemulihan nama baik Gus Dur.
Menurut Gus Hakam, pemulihan nama baik Gus Dur terkait dengan citra di sebagian masyarakat saat ini bahwa Gus Dur masih terkait dengan skandal Buloggate dan Bruneigate.
”Padahal, sampai sekarang tidak ada bukti keterkaitan Gus Dur dalam Bruneigate dan Buloggate,” katanya.
Peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, meminta semua pihak, termasuk pemerintah, tidak terburu-buru dan sekadar bersikap emosional dalam menetapkan seseorang untuk dianugerahi gelar pahlawan.
Asvi mengingatkan, kepastian seberapa banyak dan untuk apa gelar pahlawan diberikan harus diperjelas terlebih dahulu. Jika tidak, hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan dan berdampak penetapan anugerah seperti itu tidak lagi bermakna. (abk/las/ink/dwa/nal)
Gus Dur dalam Perspektif Keulamaan
Selasa, 5 Januari 2010 | 03:00 WIB
Oleh Anwar Hudijono
Muktamar Nahdlatul Ulama di Situbondo tahun 1984 panas. Bukan hanya karena konflik kubu Situbondo dengan kubu Cipete, melainkan juga karena kubu Situbondo terancam pecah akibat KH Machrus Ali, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, menolak KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar NU, selama tidak mau melepaskan jabatannya sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Alasannya, Ketua Umum PBNU kok ngurusi ketoprak. Gus Dur bersikeras lebih baik tidak jadi Ketua Umum PBNU daripada melepas jabatan Ketua DKJ.
Sikap keras Gus Dur sekilas agak menyimpang dari tradisi keulamaan NU. Seharusnya Gus Dur tawaduk (tunduk) kepada kiai. Apalagi KH Machrus saat itu Rois Syuriyah Pengurus Wilayah (PW) NU Jawa Timur.
Masalah selesai saat KH Achmad Sidiq dari Jember bercerita kepada KH Machrus, ia bermimpi melihat KH Wahid Hasyim, ayah Gus Dur, berdiri di atas mimbar. Spontan KH Machrus berubah sikap mendukung Gus Dur tanpa syarat. Ia menakwilkan mimpi itu, KH Hasyim merestui Gus Dur. Ia tawaduk pada KH Hasyim, yang juga putra Hadratus-syekh KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU dan gurunya.
Gus Dur mulus ditunjuk menjadi Ketua Umum PBNU oleh KH As’ad Syamsul Arifin, sebagai pemegang otoritas penyusunan pengurus PBNU yang dinamai ahlul halli wal aqdi.
Fenomena ini menunjukkan kuatnya tradisi keulamaan di tubuh NU. Dua pilar dalam tradisi itu adalah nasab (geneologis), yaitu atas dasar hubungan darah, dan atas dasar hubungan patronase kiai-santri atau guru-murid.
Gus Dur memiliki nasab yang sangat kuat. Selain jalur ayah, dari jalur ibunya kuat pula. Ia juga cucu KH Bisri Syansuri, Rois Aam ketiga PBNU yang juga pengasuh Ponpes Denanyar, Jombang. Bahkan, mungkin dalam perspektif nasab, tidak ada yang lebih kuat dari Gus Dur.
Dalam hubungan patronase kiai-santri, Ponpes Tebuireng adalah ”kiblat”. Banyak kiai besar yang belajar di Tebuireng. Dalam tradisi keulamaan NU, penghormatan seorang santri kepada putra kiainya sama dengan kepada kiainya. Bahkan, sampai kepada cucu kiainya. Untuk itu, putra atau cucu kiai dipanggil Gus.
Wajar jika Gus Dur memiliki superioritas tinggi di mata nahdliyin. Apalagi, ia memiliki kemampuan keilmuan yang tiada duanya di NU. Ia menguasai kitab kuning, seperti Tafsir Jalalain, Ihya Ulumudin, dan buku agama karya ulama khalaf (baru). Ia juga mumpuni dalam pelbagai ilmu, baik yang klasik maupun yang modern. Saat masih di SLTP, ia sudah menguasai buku Das Capital karya Karl Marx. Ia otodidak yang cerdas.
Dia diibaratkan: ka sajaratin khabitsatin ardhua tsabit wa far’uha fissama’ (pohon yang akarnya menghunjam ke bumi dan batangnya menjulang ke langit). Artinya, dia memiliki akar tradisi yang kuat dan wawasan kemodernan juga tinggi.
Ilmu Gus Dur luas dan multidisiplin. Ditambah otak yang brilian sehingga dia dianggap memiliki ilmu ladzuni, yaitu ilmu yang langsung diajarkan Allah dalam otak dan hati tanpa melalui proses belajar. Ia seperti mengerti sebelum diajarkan. Oleh warga NU, dia juga dianggap sebagai wali.
Mendengar dan patuh
Bekal superioritas itu menempatkan Gus Dur di posisi puncak otoritas keulamaan. Dalam otoritas itu ada kaidah sami’na wa atha’na (mendengar dan patuh), sebab alulamau waratstul anbiya (ulama itu pewaris nabi). Dengan posisi itu, sebenarnya para kiai yang harus mendengar dan patuh kepada Gus Dur, bukan sebaliknya. Jika Gus Dur tunduk dan patuh kepada sejumlah kiai, itu karena kiai tersebut sependapat dengan Gus Dur. Jika bertentangan, akan ditinggalkan.
Inilah latar belakang mengapa tanpa sungkan ia berani berlawanan dengan ulama besar, bahkan pamannya, seperti KH Yusuf Hasyim, putra bungsu KH Hasyim Asy’ari, KH Sochib Bisri, dan Rois Aam PBNU KH Sahal Mahfudz yang pamannya dari jalur ibu. Nasab Gus Dur dianggap lebih kuat.
Ketika menjadi Ketua Umum PBNU, dia berani menentang KH As’ad. Padahal, sebagai ahlul halli wal aqdi dan Mustasyar Aam PBNU, posisi KH As’ad sangat kuat dalam struktural NU. Akhirnya, menjelang Muktamar NU di Krapyak, Yogyakarta, pada 1989, KH As’ad memilih mufaraqah (menyempal) dari barisan Gus Dur.
Hubungan Gus Dur dengan Rois Aam PBNU KH Achmad Siddiq bisa harmonis karena bisa ngemong. KH Achmad sangat paham, Gus Dur tidak bisa ditegur di depan umum. Walau secara struktural di bawahnya, tetapi secara kultural di atasnya.
Adapun KH Ali Yafie, yang menggantikan KH Achmad yang wafat, dan KH Sahal memilih taqrir (mendiamkan) sepak terjang Gus Dur karena itu lebih baik daripada menentangnya. Hal itu sesuai dengan kaidah ushul fiqih: darul mafasid muqaddam ala jalbil mashalih (mencegah kerusakan lebih didulukan daripada membuat kebaikan).
Bahwa kiai yang harus mendengar dan tunduk kepadanya terlihat saat pertemuan di Ponpes Langitan, Tuban (Jatim), antara Gus Dur dan kiai khos (kiai khusus yang memiliki karisma dan otoritas keulamaan kuat) menjelang Pemilu Presiden 1999. Dalam pertemuan itu, kiai khos keberatan Gus Dur dicalonkan Poros Tengah karena jabatan itu bukan maqam (tempat) Gus Dur. Namun, Gus Dur mengabaikan pendapat kiai itu. Dia mengatakan, selama Amien Rais, pemrakarsa Poros Tengah, menyuruh terus, dia akan terus. Walhasil, kiai khos itu akhirnya sami’na wa atha’na alias setuju saja. Gus Dur pun terpilih.
Usulan Gus Dur Pahlawan Nasional
Selasa, 5 Januari 2010 | 03:02 WIB
Oleh Asvi Warman Adam
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui siaran pers mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Usulan serupa juga diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Semuanya dalam bentuk siaran pers.
Pahlawan nasional berasal dari orang yang gugur dalam perjuangan menentang penjajahan atau membela bangsa dan negara. Atau bisa juga tokoh yang semasa hidupnya memperlihatkan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi yang luar biasa bagi pembangunan serta kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
Pengusulan pahlawan nasional dapat diajukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, organisasi, lembaga pemerintah atau nonpemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan yang disahkan Presiden pada tanggal 18 Juni 2009.
Pengajuannya disertai riwayat hidup calon dan perjuangannya; dengan kata lain, usulan itu harus disertai alasan-alasan yang kuat serta dilampiri fakta dan dokumen pendukung.
Dewan gelar
Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 ditetapkan bahwa Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan meneliti dan memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai calon penerima gelar pahlawan nasional. Dewan Gelar itu terdiri dari tujuh orang diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan menteri (dalam hal ini tentunya Menteri Sosial karena direktorat kepahlawanan nasional terdapat pada kementerian ini). Komposisinya terdiri dari dua orang akademisi, dua orang berlatar belakang militer, dan tiga orang tokoh masyarakat yang pernah menerima tanda jasa atau tanda kehormatan. Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ini harus terbentuk paling lambat enam bulan setelah undang-undang ini disahkan, berarti sebelum tanggal 18 Desember 2009.
Sepanjang pengetahuan saya, Dewan Gelar ini belum terbentuk sampai sekarang. Menteri Sosial seyogianya segera mengajukan tujuh nama anggota Dewan Gelar ini kepada Presiden agar dapat diangkat. Sementara itu, para pihak pengusul agar segera mengirimkan surat resmi beserta riwayat perjuangan Gus Dur serta persyaratan teknis lainnya melalui dinas sosial (daerah tingkat II dan tingkat I), selanjutnya kepada Direktorat Kepahlawanan Nasional Kementerian Sosial. Kementerian Sosial akan mengajukan kepada Presiden setelah diteliti oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
Proses pengajuan pahlawan nasional di atas merupakan jalur resmi. Baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru terdapat tokoh-tokoh yang pengajuannya tidak dari bawah. Nyonya Tien Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional berdasarkan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Rakor Kesra). Para menteri ini menghadap Presiden Soeharto yang tentu tidak menolak ketika istrinya diusulkan.
Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen disebutkan bahwa ”Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang.” Jadi, meskipun Presiden memiliki hak prerogatif mengangkat pahlawan nasional, tetapi hal ini harus dilakukan sesuai dengan undang-undang.
Peraturannya sudah dibuat DPR dan disahkan oleh Presiden pada bulan Juni tahun 2009. Presiden seyogianya pula mengambil kebijakan tidak menyalahi aturan hukum. Yang jelas, pengusulan pahlawan nasional tidak bisa melalui siaran pers atau Facebook.
Asvi Warman Adam Ahli Peneliti Utama LIPI
Orang Besar, dari Mana Datangnya?
Selasa, 5 Januari 2010 | 03:20 WIB
Oleh M Alfan Alfian
KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur wafat. Sebuah pertanyaan terlintas, dari mana datangnya orang besar? Tidak dapat dimungkiri, terlepas dari ragam kontroversi, Gus Dur itu orang besar milik bangsa. Gus Dur sudah jadi milik semua, termasuk kalangan minoritas, yang mengusungnya sebagai tokoh pluralisme.
Gus Dur, oleh berbagai kalangan dengan sudut pandang masing-masing, merupakan sosok multiperspektif. Menurut Jaya Suprana, Gus Dur yang humoris itu hanya permukaannya saja, hatinya humanis. Di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) Gus Dur kerap dianggap sebagai seorang wali. Bagi yang berseberangan pandangan, Gus Dur hanyalah sosok yang menyebalkan.
Bagi yang dekat dan rasional, Gus Dur itu manusia biasa yang mempunya sisi makro dan mikro. Gus Dur makro hadir dengan ikon dan tema-tema besar, seperti humanisme, pluralisme, demokrasi, dan universalisme. Sementara itu, Gus Dur mikro kontradiktif dengan tema-tema besar tersebut sehingga memunculkan penilaian bahwa Gus Dur itu ”otoriter” dan tidak konsisten alias ”semau gue”.
Akan tetapi, Gus Dur tetaplah orang besar. Gus Dur pernah menjadi presiden. Gus Dur telah memperoleh momentum politik yang tepat pasca-Pemilu 1999 ketika proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bermuara pada munculnya sosok ”juru penengah” yang diyakini mampu merangkul semua pihak.
Salah tempat
Gus Dur adalah sebuah resultan politik. Akan tetapi, tanpa menjadi presiden pun, Gus Dur sesungguhnya tetap orang besar. Ia intelektual yang mempunyai integritas, punya komunitas kultural NU dan partai politik. Ia pemikir yang punya massa dan jaringan pertemanan yang luas.
Justru politik kekuasaan membuat kebesaran Gus Dur teruji. Banyak kebijakannya yang ”revolusioner” dan wacananya yang ”terlampau berani”. Gus Dur meresmikan tahun baru Imlek, mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua, membubarkan Departemen Sosial, Departemen Penerangan, dan Kementerian Pemuda dan Olahgara, menjajaki kemungkinan kerja sama politik dengan Israel, hingga meminta maaf kepada kalangan eks-Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai korban politik. Ada yang disambut baik, ada yang menyisakan kontroversi dan penolakan.
Banyak yang mengkritik Gus Dur sewaktu menjadi presiden, yang sengaja atau tidak ternyata kebijakan-kebijakannya telah menjadi blunder bagi stabilitas kekuasaannya. Gus Dur akhirnya dilengserkan ”di tengah jalan” melalui Sidang Istimewa MPR.
Tukang kritik, Butet Kartaredjasa, menilai Gus Dur itu tokoh besar yang ketika menjadi presiden salah tempat karena sejatinya tempatnya adalah punakawan. Gus Dur itu kiai Semar yang bijak. Ketika menjadi presiden, maka tak heran apabila banyak memunculkan ”kegegeran”.
Betapapun demikian, di tengah wacana dan upaya mendekonstruksi banyak hal, Gus Dur tetap dikagumi kawan dan lawan. Sepeninggalnya tidak ada sosok yang mampu menandinginya sebagai orang besar yang khas di tengah-tengah realitas keindonesiaan yang penuh anomali.
Melampaui darah biru
Gus Dur bukan saja sosok pemimpin (kultural dan politik) yang hanya dapat dijelaskan dalam perspektif trait theory. Dalam perspektif tersebut, orang besar itu dilahirkan. Aspek genetis alias ”darah biru”-lah yang paling banyak memengaruhi. Darah kepemimpinan Gus Dur mengalir dari kakeknya, KH Hasyim Asy’ari dan ayahnya, KH Wahid Hasyim. Dalam tradisi NU, Gus Dur memiliki legitimasi ”darah biru” yang sangat kuat.
Akan tetapi, Gus Dur memproses kehadiran dirinya tanpa sekadar mengandalkan legitimasi ”darah biru”. Ia sosok yang sangat disiplin di dunianya, keintelektualan. Dalam konteks inilah, ia menjadi manusia penjelajah di dunia wacana, berdiskusi, dan beraktivitas sosial. Ia kritis terhadap metodologi pembelajaran perkuliahannya sewaktu di Mesir. Ia tumbuhkan metodologi ilmu di dalam dirinya. Akan tetapi, ia pun mempunyai kepekaan budaya yang tinggi, humanis, dan sederhana. Visinya jauh menjangkau di luar komunitas NU.
Gus Dur, karenanya, tidak hanya sebatas elite, yang terseleksi secara ”genetis”, tetapi leader yang memiliki visi tajam, wawasan budaya yang baik, dan teruji. Gus Dur adalah sosok pemimpin yang jauh melampaui modal genetik yang dimilikinya, dan sesuai dengan nama aslinya, Abdurrahman Addhakil, ia kualitatif, ”mendobrak” dan ”menaklukkan”. Ia unik dan indonesiawi.
Selamat jalan Gus!
M ALFAN ALFIAN Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta
Indonesia dan Gus Dur
Selasa, 5 Januari 2010 | 03:01 WIB
Oleh BENNY SUSETYO
Di tengah sakit yang mendera, pada 25 Desember 2009, seperti biasanya Gus Dur masih menyempatkan menelepon untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, sekaligus menyampaikan salam kepada Romo Kardinal dan rekan-rekan sejawat lainnya.
Saya menanyakan kondisi beliau yang oleh beberapa media sudah dikabarkan sakit. Beliau menjawab bahwa dirinya sehat-sehat saja dan saat itu berposisi di Kantor PB NU (juga sempat menyatakan sudah makan bubur). Saat itu beliau menyatakan keluhan sakit pada giginya. Saya menanyakan mengapa tidak istirahat di rumah sakit saja, beliau masih menjawab dirinya sehat-sehat saja.
Memang ada yang berbeda dalam perjumpaan terakhir itu dan itu yang membuat saya pribadi begitu berat kehilangan. Dalam percakapan itu Gus Dur menitipkan beberapa pesan penting dan tidak saya sadari itulah pesan terakhir kepada kami.
Harga mati
Yang pertama yang beliau sampaikan secara sungguh-sungguh adalah masalah keindonesiaan kita. Beliau berharap agar keindonesiaan bisa kita jaga dengan sekuat tenaga, keberanian, dan kejujuran. Kata ”kejujuran” itu diulang berkali-kali seolah untuk menunjukkan betapa kejujuran dalam ber-Indonesia selama ini sudah benar-benar diabaikan, utamanya dalam politik-kekuasaan.
Yang kedua, ”Pluralisme itu harga mati, Romo.” Pluralisme itu mutlak untuk membangun Indonesia kita yang memiliki banyak suku bangsa dan agama. Pluralisme menjadi cara pandang paling baik untuk bersikap dan bertindak. Sudah tidak ada lagi yang bisa ditawar, pluralisme harus menjadi cara pandang untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.
Yang ketiga, tak lupa beliau berpesan tentang sikap yang sebaiknya dilakukan agar dalam menghadapi tantangan dan tentangan yang datang dari kaum yang memiliki fanatisme sempit dan fundamentalisme. Menurut Gus Dur, itu semua harus dihadapi dengan cinta. Kekerasan tidak bisa dilawan dengan kekerasan karena ia hanya akan melahirkan lingkaran kekerasan. Untuk mewujudkan perdamaian, cinta adalah dasar dari nilai-nilai kemanusiaan dan humanisme universal.
Tak lupa beliau mengingatkan bahwa saat ini negara kita dikendalikan oleh para mafia hitam. Mereka seolah memiliki kekuasaan dan kekuatan yang bisa menghancurkan kedaulatan hukum kita. Itu semua, sekali lagi ditegaskannya, karena sudah hampir hancurnya kejujuran dalam bertindak dan berperilaku. Tanpa kejujuran kita hanya akan terperosok pada hal sama berulang-ulang. Saya mengingat betul kalimat yang beliau sampaikan bahwa negara ini akan hancur apabila dibimbing oleh orang yang tidak punya nurani.
Atas itu semua Gus Dur masih meyakini bahwa peluang untuk menjadikan Indonesia lebih baik itu masih terbuka apabila kekuasaan diorientasikan untuk membantu rakyat, bukan semata-mata mendukung pada kapital. Karena itu, dibutuhkan proses yang panjang dan terus-menerus untuk mendidik masyarakat ini, demikian ujarnya.
Perjuangannya untuk kaum minoritas dan pembelaannya untuk kaum perempuan juga sudah tak diragukan lagi. Itu setidaknya dinyatakan pada akhir pembicaraan agar ikut serta membantu dan memperkuat perjuangan yang sudah dijalani oleh Ibu Shinta Nuriyah selama ini.
Dalam percakapan singkat di telepon itu, saya tidak tahu jika itu pesan terakhir Gus Dur kepada kami yang juga relevan ditujukan kepada rekan-rekan sejawat yang masih setia dengan perjuangan untuk pluralisme, demokrasi, dan humanisme melalui kekuatan hati nurani dan kejujuran.
Di tengah derita rasa sakit yang sudah dijalaninya bertahun- tahun, bahkan di akhir hayatnya, Sang Gus Dur begitu jelas dan tegas menyatakan kecintaannya untuk Bumi Pertiwi ini, dengan keyakinan dan semangat! Adakah teladan seperti ini bisa dikuti para elite dan politisi kita dewasa ini.
Peristiwa Situbondo
Begitu banyak ide nyeleneh beliau yang diposisikan kontroversial di tengah masyarakat pada akhirnya terbukti sebagai ide-ide yang lurus, yang mendukung pluralisme dan demokrasi. Itu arti- nya ada pertanyaan besar di te- ngah kita semua, adakah jalan yang kita tempuh selama ini begitu menyimpang sehingga jalan lurus pun dianggap sebagai nyeleneh?
Romo Mangun (almarhum) adalah tokoh yang memperkenalkan saya kepada Gus Dur pada 1996, terutama di sekitar peristiwa Sepuluh Sepuluh. Sebuah peristiwa yang menggemparkan sejarah hubungan agama dan negara di masa rezim Orde Baru. Kita pun ingat istilah rekayasa para ”naga merah” untuk menghancurkan ”naga putih”.
Peristiwa pembakaran gereja pertama kali di Situbondo pada 1996 itu didokumentasikan secara lengkap dalam berbagai foto, catatan, dan analisis. Saat itulah begitu jelas diketahui bagaimana rezim berkeinginan untuk mengadu domba keberagamaan masyarakat.
Saya mengingat saat itu Gus Dur datang dari Roma dan langsung menuju Situbondo, sekaligus meminta maaf atas adanya kejadian itu—walau kita tahu persis itu bukan kesalahan Gus Dur dan kelompoknya. Gus Dur menyadari ada kekuatan rezim yang mengadu-domba dengan menggunakan agama sebagai kepentingan politik.
Semenjak itu saya mengenal Gus Dur sebagai tokoh yang tidak hanya berbicara, melainkan juga melakukan tindakan. Kami sering turun ke bawah untuk memberikan penjelasan kepada umat yang diombang-ambingkan informasi sesat.
Semenjak itulah kami merumuskan apa yang selanjutnya dikenal dengan ”Persaudaraan Sejati”. Itu semua disadari dan diyakini bahwa peristiwa Sepuluh Sepuluh itu bukan konflik agama, melainkan konflik politik yang menggunakan agama sebagai kambing hitam.
Begitu banyak kami menjalani hari-hari memperjuangkan pluralisme, toleransi, kebersamaan, dan demokrasi bersama Gus Dur. Sudah tak terkirakan lagi sumbangsih beliau untuk kemajuan negeri ini. Kini Indonesia hidup tanpa seorang Gus Dur. Pertanyaan besar yang tersisa adalah apakah kita mampu menjaga dan meneruskan semua cita-cita besar beliau untuk mewujudkan Indonesia yang beradab? Semoga.
Selamat jalan, Gus....
BENNY SUSETYO Komisi HAK Konferensi Waligereja Indonesia
Feyerabend von Jombang
Selasa, 5 Januari 2010 | 03:12 WIB
Oleh L WILARDJO
Saya tidak kenal secara pribadi dengan Gus Dur, tetapi saya mengaguminya walaupun tidak tanpa reservasi. Tokoh quirkology (> kelirulogi?) Jaya Suprana menyamakan Gus Dur dengan Sokrates.
Itu ada benarnya sebab Gus Dur dan Sokrates sama-sama memiliki keberanian dan otonomi moral untuk berpihak kepada apa yang diyakini mereka sebagai kebenaran, apa pun risikonya. Gus Dur memang tidak mere- lakan jiwanya dengan mereguk racun demi mempertahankan kebenaran sebab Gus Dur tidak pernah dihadapmukakan dengan keharusan semacam itu.
Seandainya demi kebenaran Gus Dur harus memilih antara minum racun atau tidak, saya kira Gus Dur akan memilih menolak cawan racun itu sebab bunuh diri dilarang oleh agamanya. Gus Dur juga akan emoh mengakhiri hidupnya dengan meminum racun karena tentulah ia tahu bahwa kematiannya akan menjadikannya seorang martir dan akan menyulut kemarahan massa pendukungnya. Konflik berdarah akan terjadi dan ia tidak mau itu!
Seperti Gunawan Kunto Wibisono yang berani melawan Prabu Rahwono, Gus Dur pun berani melawan penguasa dan rezim yang militeristik dan otoriter. Namun, Wibisono, kendati hatinya remuk redam bagaikan tersayat- sayat sembilu, ”tega” mengor- bankan saudara dan kerabat serta rakyatnya. Gus Dur saya kira tidak akan berbuat sejauh itu meskipun demi kebenaran.
Ketika pada tahun 2001 sebagai RI-1 ia mengeluarkan dekrit pembubaran DPR-MPR, lalu dimakzulkan oleh ”poros tengah” yang semula mengusungnya, ia lereh tanpa melawan. Bukan saja itu wujud sikapnya yang demokratis, tetapi juga karena kalau ia membangkang dikhawatirkan akan terjadi gelombang gerudukan massa pendukungnya, mengingat karismanya yang sedemikian besar. Dia tak mau ada pertumpahan darah.
Berbeda dengan Galileo Galilei, Gus Dur pantang mengingkari keyakinannya demi menyelamatkan diri. Ketika ada fatwa MUI yang mengharamkan penyedap masakan ”Ajinomoto” karena proses produksinya terkontaminasi lemak babi, sebagai Presiden Gus Dur memerintahkan kepada LIPI memfalsifikasi tuduhan MUI itu secara ilmiah. Falsifikasi itu berhasil. Penelitian LIPI memberikan hasil negatif. Tidak ada lemak babi dalam proses dan produk Ajinomoto.
Gus Dur memercayai LIPI, tetapi demi menghindari keributan yang tidak perlu dan tidak diinginkan, ia membiarkan penyedap masakan itu ditarik. Ajinomoto baru boleh dijual lagi setelah MUI diyakinkan bahwa proses produksinya diubah sehingga produk itu memperoleh sertifikat halal.
Melawan arus
Di kelas saya di IAIN Walisongo, saya mengemukakan keserupaan Gus Dur dengan Paul Feyerabend. Filsuf kelahiran Vienna (1923) ini suka nyeleneh dan tidak merasa nyaman berselancar mengikuti gelombang arus utama. Gagasan-gagasan Feyerabend melawan arus dan mendobrak kemapanan sehingga ia dijuluki Dadasoph dan Flippant Dadaist. ”Dada(isme)” ialah gerakan di bidang seni dan sastra (1916- 1920), terutama di Perancis, Jerman, dan Swiss, yang menentang (kemapanan) peradaban dan dengan sindiran yang tajam mencemoohkan semua kesenian yang sudah ada sebelumnya. ”Soph” berasal dari kata ”sophia” (kearifan). Esai-esai Feyerabend berupa sindiran yang tajam dan kritik yang keras terhadap gagasan-gagasan yang mapan di bidang ilmu, filsafat, dan demokrasi.
Paul Feyerabend-lah yang melontarkan anjuran ”Apa saja boleh” (Anything goes) untuk menentang pemaksaan metode-metode tertentu dalam penelitian. Saya kira Feyerabend (dan Gus Dur) akan mencemoohkan profesor doktor yang mencela Gurita Cikeas-nya George J Aditjondro, yang mengatakan bahwa buku itu tidak ditulis dengan metodologi (sic) ilmiah. Seandainya Adhi Massardi sempat menyampaikan buku itu kepada Gus Dur dan Gus Dur dalam keadaan sehat mengikuti diskusi tentang buku itu di televisi, saya kira Gus Dur akan menertawakan pengecam George Aditjondro yang mengatakan bahwa bukunya tidak ilmiah sebab pernyataan-pernyataan George dalam buku itu tanpa acuan.
Buku itu bukan surat kaleng dan George bersedia mempertanggungjawabkan pernyataan- pernyataannya dalam debat pu- blik dengan siapa saja. Ia mempersilakan mereka yang merasa difitnahnya untuk memerkarakannya di pengadilan. Adanya acuan tidak membuat suatu pernyataan menjadi ilmiah atau benar. Sebaliknya, tiadanya acuan, apalagi kalau alasannya demi melindungi narasumber, tidak serta- merta membuat suatu pernyata- an menjadi salah atau tidak ilmiah, atau logikanya melompat.
Gus Dur adalah pejuang pro-demokrasi yang memperjuangkan keberagaman pandangan. Begitu pula Paul Feyerabend, yang mendambakan masyarakat yang bebas, tempat setiap tradisi mempunyai hak dan akses yang sama untuk berkembang dan memperoleh kedudukan-kedudukan kunci di masyarakat.
Kekaguman saya terhadap Gus Dur tidak tanpa reservasi. Ada pernyataan-pernyataannya yang terasa aneh, misalnya tentang Tommy Soeharto yang katanya sudah tertangkap, tetapi lari lagi karena polisinya menelepon dulu, menanyakan apa tindakan yang harus dilakukannya. Tentulah polisi tak sebodoh itu!
Juga aneh bahwa ia merasa kalah ”abu”-nya dengan Megawati sebab nenek moyangnya di zaman para wali lebih muda daripada nenek moyang Megawati. Kok tahu? Aneh pula pernyataannya bahwa ia menentang rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria, tetapi okay kalau pembangkit itu dibangun di Karimunjawa.
Liek Wilardjo Guru Besar Fisika UKSW
Dengan Mati, Gus Dur Abadi
ANALISIS POLITIK
Selasa, 5 Januari 2010 | 02:39 WIB
Tunjukkan padaku seorang pahlawan, niscaya akan kutulis suatu tragedi,” ujar pujangga F Scott Fitzgerald. Di tengah gemuruh takbir dan derai isak tangis yang mengiringi kepergian KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebuah ode ditulis banyak orang di media dan jejaring maya yang menobatkannya sebagai pahlawan.
Pahlawan adalah mereka yang berani mengubah tragedi menjadi jalan emansipasi. Seperti itu jualah Gus Dur. Secara individual ataupun komunal, ia tumbuh mengerami rangkaian kepahitan dan keterpinggiran.
Sejak masa kanak-kanak, ia mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa ayahnya, ditambah kecelakaan susulan yang mengganggu penglihatannya. Sebagai ”cucu dari kakeknya dan anak dari ayahnya”, Gus Dur yang mewarisi rumah Islam tradisional juga mendapati umatnya dalam situasi keterpurukan, sebagai subaltern (yang terpinggirkan) yang diremehkan rezim kemodernan.
Ia tidak menyerah. Sebelah matanya yang berfungsi baik ia optimalkan untuk membaca. Keterpurukan tradisi tidak membuatnya rendah diri, melainkan memberinya dorongan untuk melakukan penyelamatan.
Dalam mencari modus penyelamatan itu, ia mengamalkan nasihat Imam Syafi’i kepada para pencari untuk berani melakukan pengembaraan (intelektual). ”Berangkatlah, niscaya engkau akan mendapatkan ganti untuk semua yang engkau tinggalkan. Bersusah payahlah sebab kenikmatan hidup direngkuh dalam kerja keras. Ketika air mengalir, ia akan menjadi jernih dan ketika berhenti ia akan menjadi keruh. Sebagaimana anak panah, jika tidak meninggalkan busurnya tak akan mengenai sasaran. Biji emas yang belum diolah sama dengan debu di tempatnya.”
Gus Dur berbeda dengan pendahulunya yang demi mengagungkan tradisi kerap menolak unsur kemodernan, yang membuat pondok pesantren agak terlambat mengantisipasi kemajuan. Gus Dur berani melakukan pengembaraan hingga ufuk terjauh filsafat, pengetahuan, dan peradaban Barat.
Namun, dia berbeda dengan pengembara lain yang cenderung melupakan asalnya sehingga, menurut Harry J Benda, adalah suatu perkecualian kaum inteligensia Indonesia yang mengenyam pendidikan Barat akan menjadi pembela dan juru bicara dari kelas asalnya. Gus Dur ibarat kacang yang tak pernah melupakan kulitnya. Sejauh apa pun ia mengembara, ia selalu ingat jalan kembali ke rumah tradisi, dengan menjangkarkan kemodernan pada akar jati diri dan mensenyawakan universalitas keislaman dengan lokalitas keindonesiaan. Tempat perabadiannya di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng meneguhkan komitmen Gus Dur untuk senantiasa kembali ke rumah tradisi.
Jadilah ia bak pohon dengan akar yang menghunjam dalam, batangnya menjulang tinggi, dedaunannya rindang. Dengan akarnya yang kuat, ia tumbuh menjadi pemimpin yang percaya diri, tidak mudah goyah diterpa angin kritik, fitnah, tuduhan, dan ancaman. Dengan batangnya yang menjulang, ia menjadi pemimpin yang visioner yang melampaui zamannya. Dengan dedaunannya yang rindang, ia bisa menjadi pelindung siapa saja yang merasa kepanasan dan terpinggirkan.
Kepergian Gus Dur adalah kehilangan besar bagi bangsa ini. Seperti kata Sayidina Ali, ”Jika seorang pahlawan alim meninggal, terjadilah lubang dalam komunitas yang tidak tertutupi hingga datang alim lain yang menggantikannya.” Tugas kita adalah membuat Indonesia negeri yang cocok bagi hidupnya para pahlawan alim yang baru.
Kehilangan harus menjadi pemicu bagi kebutuhan. Biduk perahu Indonesia terancam oleng oleh ketiadaan nakhoda kepemimpinan yang kuat, visioner, dan pengayom. Tanpa keteguhan untuk mempertahankan nilai tradisi luhur jati diri bangsa, pemimpin kita mudah menyerah pada dikte kepentingan dan falsafah lain. Tanpa ketinggian dan keluasan visi, kepemimpinan terperangkap dalam ritualisme pencitraan dan pragmatisme jangka pendek, tak memiliki daya antisipatif dalam merespons perkembangan global. Tanpa kesiapan menjadi pengayom, kepemimpinan menjadikan kemajemukan sebagai alat manipulasi politik, melupakan kemungkinan konvergensinya bagi usaha emansipasi dan kemajuan bangsa.
Gus Dur meninggalkan kita di tengah keprihatinan yang ditimbulkan kecenderungan kuasa untuk merobohkan tiang demokrasi yang sejak lama ia perjuangkan. Rule of law menjadi sekadar rule by law, dengan berbagai aturan dibuat demi melegitimasikan kepentingan kuasa dalam kemasan pencitraan taat hukum. Pelarangan buku dan ”pemanggilan” media dilakukan. Korupsi politik demi melestarikan kekuasaan merebak dengan mengancam perhatian kuasa dalam mengemban tugas pelayanan dan penyejahteraan.
Dalam situasi seperti ini, tugas intelektual untuk ”berkata benar pada kuasa” penting dipancangkan sebagai penjaga kewarasan bangsa. Keberanian berkata ”benar” inilah warisan kepahlawanan Gus Dur yang teramat mulia untuk dijunjung tinggi tunas pahlawan masa depan. Seperti kata Leo Tolstoy, ”The hero of tale—whom I love with all the power of my soul, whom I have tried to portray in all his beauty, who has been, is, and will be beautiful—is Truth.”
Dengan ”kebenaran” yang engkau wariskan, pulanglah, Gus, dengan tenang. Kita hanyalah anak sang waktu yang mengalir dari titik ke titik persinggahan sementara. Namun, setiap jejak tidaklah sia-sia. Setiap kata yang engkau sapakan memberi gairah pada hidup. Setiap canda yang engkau kelakarkan memberi senyum pada kemelut. Setiap darma yang engkau sumbangkan memberi tenaga pada sesama. Dengan menanam, engkau hidupkan asa masa depan. Dengan mati, engkau abadi!
Yudi Latif, Pemikir Kenegaraan dan Keagamaan
Gus Dur Ingin PKB Islah
PKB Siap Melakukan Rekonsiliasi
Rabu, 6 Januari 2010 | 02:26 WIB
Jakarta, Kompas - Sebelum meninggal dunia, mantan Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sudah memerintahkan perdamaian atau islah antarkelompok di Partai Kebangkitan Bangsa.
Perintah islah itu disampaikan anggota Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB pimpinan Gus Dur, KH Maman Imanulhaq, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (5/1). Harapan adanya perdamaian itu sudah disampaikan Gus Dur dalam jumpa wartawan, akhir Oktober lalu.
Saat ini terjadi dua kepengurusan PKB pascadua muktamar PKB tahun 2008, yaitu Muktamar PKB di Ancol pimpinan Muhaimin Iskandar dan Muktamar PKB di Parung pimpinan KH Abdurrahman Wahid. DPP PKB Muhaimin berkantor di Jalan Sukabumi, Jakarta Pusat, sedangkan PKB Gus Dur berkantor di Kalibata, Jakarta Selatan. Pemerintah sendiri mengakui PKB pimpinan Muhaimin Iskandar.
Lebih lanjut Maman menuturkan, saat itu Gus Dur bersama Maman, Ketua DPP PKB Hermawi F Taslim, Munif Huda, dan Muamir Mu’in Syam mengumumkan rencana menggelar muktamar PKB ke-3. Muktamar itu digelar untuk memperbaiki partai agar tidak menjadi ajang memperebutkan kekuasaan.
”Kami diminta untuk membuat formulasi terbaik, bagaimana PKB bisa menjadi alat politik santri dan pesantren,” katanya.
Sementara itu, di sela-sela pembukaan Musyawarah Wilayah DPW PKB Sumatera Selatan di Palembang, kemarin, Ketua Dewan Syuro DPP PKB pimpinan Muhaimin Iskandar, KH Aziz Mansyur, mengungkapkan, PKB pimpinan Muhaimin Iskandar siap melakukan rekonsiliasi atau islah dengan semua kelompok yang ada dalam tubuh PKB.
Aziz mengatakan, islah terbuka bagi warga PKB yang pada waktu pemilu lalu tidak memilih PKB atau warga PKB yang dahulu menjadi warga PKB, kemudian memutuskan keluar dari PKB.
”Semua warga PKB boleh kembali lagi ke PKB. Insya Allah PKB tidak akan mundur dan morat-marit sepeninggal Gus Dur. Gus Dur wafat, tetapi jiwa dan semangat Gus Dur tetap kita lanjutkan,” kata Aziz.
Rekonsiliasi, keniscayaan
Sekjen DPP PKB Lukman Edy menuturkan, rekonsiliasi merupakan agenda kedua yang diamanahkan Dewan Syuro PKB dalam rapat di Hotel Bintang, Jakarta, Desember 2009.
”Rekonsiliasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus ditempuh PKB untuk mengembalikan kebesaran PKB seperti 10 tahun lalu,” kata Lukman.
Menurut Lukman, saat ini sedang disusun formula rekonsiliasi dan mematangkan rencana pertemuan dengan kelompok-kelompok dalam PKB. Rencana pertemuan perlu dimatangkan karena pertemuan tanpa formulasi dan konsep yang jelas tidak ada artinya. (wad/nta)
85 Tokoh Lintas Iman Tuntut Pembersihan Nama Gus Dur
Rabu, 6 Januari 2010 | 02:55 WIB
Jakarta, Kompas - Sebanyak 85 tokoh komunitas lintas iman Indonesia yang berasal dari berbagai agama dan keyakinan mendesak pemerintah untuk segera memulihkan nama baik mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terkait dengan kasus Buloggate dan Bruneigate yang pernah disangkakan kepadanya. Mereka juga mengusulkan agar Gus Dur segera dianugerahi gelar pahlawan nasional.
Direktur Eksekutif International Centre for Islam and Pluralism M Syafii Anwar yang membacakan tuntutan para tokoh lintas iman di Kantor The Wahid Institute (TWI), Jakarta, Selasa (5/1), mengatakan, pembersihan nama Gus Dur harus dilakukan sebelum pemberian gelar kepahlawanan.
”Negara, apakah itu Presiden atau MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) harus memberikan pernyataan resmi kenegaraan bahwa Gus Dur tidak terlibat dalam kedua kasus itu. Apalagi tidak ada putusan pengadilan ataupun MA (Mahkamah Agung) yang menyatakan Gus Dur terlibat,” tambah Direktur Eksekutif TWI Ahmad Suaedy.
Terkait gelar kepahlawanan, cendekiawan muda Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla, mengatakan, tuntutan tokoh lintas iman itu merupakan upaya meneruskan permintaan masyarakat sipil yang tecermin melalui media massa agar menjadikan Gus Dur sebagai pahlawan nasional.
Gelar kepahlawanan itu juga merupakan upaya menghargai perjuangan Gus Dur yang gigih memperjuangkan terciptanya tatanan masyarakat yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, kebebasan beragama, demokrasi, dan keadilan sosial bagi semua. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme dan Multikulturalisme merupakan bukti pluralisme yang diperjuangkan Gus Dur telah menjadi kesadaran sejarah bangsa.
Para tokoh lintas iman juga meminta agar negara menetapkan tanggal wafatnya Gus Dur, 30 Desember, sebagai hari pluralisme Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa selalu diingatkan pentingnya memahami pluralisme dalam kehidupan berbangsa. Jika pemerintah tidak mengakomodasi tuntutan ini, tokoh lintas iman sepakat untuk merayakan pluralisme Indonesia pada 30 Desember.
Peneliti TWI, Abdul Moqsith Ghazali, mengatakan, dalam tradisi NU, upaya mengenang jasa ulama umumnya dilakukan pada peringatan hari kematiannya, bukan kelahirannya.
Guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis-Suseno, mengatakan, momen yang menentukan bagi seseorang adalah saat kematiannya, bukan kelahirannya. Setelah kematian, masyarakat akan mengenang semua budi baik yang telah diperbuatnya.
Sedangkan ketika lahir, kata Magnis, seseorang belum diketahui menjadi apa dia nantinya.
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD optimistis Gus Dur akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa di Jombang, kemarin, massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jombang meminta agar proses pemberian gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur dipercepat. Mereka juga menuntut pemulihan nama Gus Dur yang tercitrakan terkait dengan kasus Buloggate dan Bruneigate. (ink/edn/wad/mzw)
Gus Dur, NU, dan Indonesia
Rabu, 6 Januari 2010 | 02:27 WIB
Oleh KACUNG MARIJAN
Kacung Marijan Di sela-sela proses pemakaman Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, beberapa orang berbisik sambil bertanya, ”Bagaimana masa depan Nahdlatul Ulama sepeninggal Gus Dur?” Bahkan, ada juga yang mengajukan pertanyaan, ”Bagaimana masa depan Indonesia?”
Bisa jadi, yang bertanya seperti itu bukan hanya warga nahdliyin yang sangat mengagumi Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Hal ini tidak lepas dari realitas bahwa yang merasa kehilangan atas ”kepulangan” Gus Dur juga beragam. Pemikiran dan aksi Gus Dur yang lintas etnis, kesukuan, agama, dan bahkan negara telah memungkinkan hal ini terjadi.
Basis pemikiran
Banyak orang NU dan Indonesia yang cerdas dan memiliki kepemimpinan yang bagus. Namun, Gus Dur memiliki keunikan yang membedakannya dengan orang- orang semacam itu. Bahkan, dalam taraf tertentu, Gus Dur berbeda dengan almarhum kakeknya, Kiai Hasyim Asy’ari dan almarhum ayahnya, Kiai Wahid Hasyim.
Gus Dur lahir di lingkungan tradisi pesantren yang kuat di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Namun, Gus Dur juga tumbuh dan berkembang di alam modern yang kuat pula, di ”kawasan Menteng”. Dua lingkungan ini telah menyatu di dalam diri Gus Dur, yang kemudian terefleksi pada pikiran-pikirannya.
Dunia pesantren telah memungkinkan Gus Dur memahami dan mendalami pemikiran-pemikiran klasik Islam, khususnya yang berakar pada tradisi Ahlussunnah wal jama’ah (Aswaja). Sementara itu, penguasaan bahasa asing (non-Arab), kemampuan belajar otodidak yang luar biasa, dan bergaul dengan komunitas nonpesantren telah memungkinkan Gus Dur berkenalan dengan pemikiran-pemikiran mondial.
Ladang dan benih-benih pemikiran Gus Dur berkembang dan teraktualisasi berseiring dengan kemampuannya di bidang tulis menulis, suatu bidang yang jarang digeluti oleh anggota komunitas pesantren. Maka, sejak 1970-an, nuansa pemikiran yang dihadirkan oleh Gus Dur memiliki kekhasan, yaitu ulasan mengenai isu-isu kontemporer yang berakar pada tradisi pemikiran Islam klasik.
Di antara pemikiran Gus Dur yang mengemuka adalah berkaitan dengan relasi antara Islam dan kebangsaan. Dalam pandangan Gus Dur, keduanya tidak harus didudukkan di dalam posisi yang saling bertentangan. Keduanya bisa menjadi satu kesatuan yang berkait.
Wujud pemikiran itu terejawantahkan melalui keputusan alim ulama NU pada tahun 1983 bahwa negara Indonesia yang berasas Pancasila itu bersifat final. Ini memang keputusan jam’iyah, organisasi NU, dan bukan keputusan pribadi Gus Dur. Namun, Gus Dur merupakan salah satu aktor kunci bagi lahirnya keputusan itu.
Dalam pandangan NU—dan Gus Dur— negara Pancasila merupakan negara ideal yang mampu menaungi dan menghargai kebinekaan masyarakat Indonesia. Negara demikian memungkinkan Islam dan agama-agama lain tumbuh dan berkembang dalam sebuah wadah kebersamaan.
Pandangan semacam itu pula yang mendorong lahirnya pemikiran dan praksis Gus Dur yang bercorak multikultural. Realitas bahwa negara-bangsa Indonesia itu beragam dari segi etnik, agama, dan pembeda-pembeda lainnya tidak bisa dikonstruksi melalui pemikiran atau kelompok tertentu. Karena itu, sejak awal, Gus Dur merupakan pembela kelompok-kelompok minoritas yang merasa termarjinalkan oleh kelompok mayoritas.
Dalam pandangan Gus Dur, betapapun kuatnya mayoritas tidak boleh melakukan penyingkiran terhadap kelompok-kelompok minoritas karena mereka memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan berdampingan dengan kelompok mayoritas.
Kepemimpinan
Pemikiran kebangsaan semacam itu bisa jadi bukan hanya khas Gur Dur. Pemi- kir-pemikir lain juga pernah mengemukakan hal serupa. Yang membedakan Gus Dur dengan yang lain adalah berkaitan de- ngan pengaruh pemikian-pemikiran itu.
Sejak 1980-an Gus Dur telah menjadi salah satu sosok yang sangat berpengaruh. Kapasitas pribadi yang berbeda dengan yang lain dan trah darah pemimpin besar Islam—Kiai Hasyim Asy’ari dan Kiai Bisri Sansuri—telah menjadi sumber legitimasi kepemimpinan yang cukup besar bagi dirinya. Bagi orang luar, kepemimpinan itu lebih terlihat pada kemampuannya memformulasikan gagasan-gagasan secara orisinal, jernih, dan mudah terkomunikasikan, serta kemampuannya mengendalikan organisasi besar NU. Bagi warga NU, kepemimpinan itu bersumber pada kepenguasaannya pada tradisi pemikiran Aswaja, trah kiai besar, dan kemampuannya melakukan olah spiritual.
Tidak seperti kebanyakan pemimpin modern yang semata-mata mengedepankan pemikiran kasatmata semata. Gus Dur sangat dekat dengan olah spiritual. Gus Dur sangat rajin mengunjungi makam- makam, khususnya makam-makam leluhur dan tokoh-tokoh spiritual. Bahkan, konon, Gus Dur biasa berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang telah ”berpulang” itu. Kemampuan semacam itu membuat Gus Dur bukan pemimpin biasa. Implikasinya, apa yang digagas dan dikerjakan juga bukan hal yang biasa saja. Pemikiran tentang multikulturalisme, misalnya, tidak hanya telah menjadi salah satu pegangan penting bagi warga NU di dalam berbangsa dan bernegara. Komunitas di luar NU juga telah menjadikannya sebagai rujukan.
”Quo vadis”?
Orang yang memiliki pemikiran seperti Gus Dur saat ini sebenarnya cukup banyak. Namun, orang yang memiliki pengaruh besar, memiliki akar tradisional dan modern sekaligus seperti halnya Gus Dur jelas tidak mudah muncul lagi.
Dalam situasi semacam itu, tidaklah mengherankan kalau muncul pertanyaan tentang masa depan NU dan ke-Indonesiaan. Sosok Gus Dur telah memungkin- kan NU menjalin komunikasi yang lebih luas dan intens dengan komunitas-komu- nitas non-NU. Sosok Gus Dur pula telah memungkinkan nilai-nilai multikulturalisme terpahami dan terpraktikkan, khususnya di kalangan komunitas Muslim.
Gus Dur memang telah tiada. Namun, pemikiran-pemikirannya tidak akan mudah sirna mengikutinya terutama di lingkungan NU karena di antara sumber pemikiran Gus Dur itu berasal dari tradisi pesantren. Selain itu, saat ini telah muncul pemikir-pemikir muda NU yang cukup pa- ham apa yang telah dilakukan Gus Dur.
Saat ini, masalah kebangsaan di Indo- nesia masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di antara kelompok-kelompok masyarakat, baik yang mayoritas maupun minoritas, telah muncul pemikiran- pemikiran dan aksi yang tidak saling menyapa. Dalam situasi semacam itu, tidaklah salah apabila saat ini kita kembali pada akar berdirinya negara-bangsa Indonesia, yang dibangun di atas perbedaan-perbedaan untuk kebersamaan. Pemikiran Gus Dur layak menjadi salah satu rujukan penting.
Kacung Marijan Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, Surabaya
Ataturk, Mahatma Gandhi, dan Gus Dur
Rabu, 6 Januari 2010 | 02:47 WIB
Ghazi Musthapa Kemal Atatürk. Begitu tokoh nasionalis dan pemimpin Turki yang hidup pada tahun 1881-1938 itu dikenal. Dia memainkan peran penting dalam menggusur Kekhalifahan Utsmaniyah dan kemudian mendirikan Turki modern. Namanya, Atatürk, sudah menunjukkan artinya, ”Bapak Bangsa Turki”. Ia seorang jenderal yang sangat kondang.
Salah satu warisan Atatürk adalah prinsip ”negara sekuler”. Prinsip ini dikenalkannya ketika ia membentuk Republik Turki yang sekuler dan pro-Barat pada tahun 1923, setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah (Ottoman). Prinsip dasar ”negara sekuler” adalah pemisahan antara agama dan negara.
Agama diakui, tapi harus dipisahkan dari negara agar tidak dimanipulasi untuk kepentingan politik. Demikian sebaliknya, untuk menghindarkan terjadinya manipulasi politik untuk kepentingan agama.
Yang lebih mendapat tekanan dalam prinsip ”negara sekuler” ini adalah dunia, pembangunan dunia. Tetapi, sama sekali tidak mengabaikan agama. Ini sangat berbeda dengan sekularisme. Sekularisme hanya mementingkan dunia (saeculum) yang transendental tak ada, tak mendapat tempat.
Ketika mengintrodusir prinsip ”negara sekuler”, yang pertama dilakukan Atatürk adalah membubarkan pengadilan agama pada tahun 1924. Kaum wanita diberikan hak-hak yang lebih memadai, alfabet Barat diperkenalkan untuk menggantikan yang tradisional, dan berbagai perangkat budaya Barat, seperti cara berpakaian, dikampanyekan secara besar-besaran.
Kalau Turki punya Atatürk, India mempunyai Mohandas Kramchand Gandhi (1869-1948) yang juga disebut Mahatma atau Jiwa yang Agung. Gandhi adalah pionir gerakan tanpa kekerasan dan bapak bangsa India yang oleh majalah mingguan Asiaweek terbitan hari ini, 3 Desember 1999, dinobatkan sebagai ”Tokoh Asia Abad Ke-20” kategori kepemimpinan moral dan spiritual.
Suaranya lembut, agak kecil, akan tetapi setiap kata yang diucapkan penuh kejernihan arti. Dengarkanlah apa yang ia katakan pada hari Kamis, 15 Agustus 1947, malam ketika hari pembebasan itu datang di India, negerinya.
”Berkumpullah bersama semua manusia dari semua agama, suku, dan ras India di bawah satu panji, dan pompakan semangat solidaritas dan persatuan untuk mengusir eksklusivisme kelompok dan sentimen-sentimen yang picik dan sempit.”
Tubuhnya kurus dengan pakaian kain putih tenunan kasar yang sering adalah hasil pintalan benangnya sendiri. Kakinya tidak beralas sepatu bagus, tetapi cukup sandal.
Gandhi adalah sebuah nama yang tertanam dalam hati dan pikiran pejuang-pejuang kemerdekaan berbagai bangsa yang terjajah selama sebelum Perang Dunia II pecah.
Ada dua mantra peninggalan Gandhi yang bisa menjadi pegangan para pemimpin di mana pun, yang menekankan perjuangan tanpa kekerasan. Kedua mantra itu adalah ahimsa dan satyagraha. Ahimsa adalah falsafah pantang kekerasan yang dia kembangkan, dan satyagraha adalah aksi perjuangan yang tidak memakai kekuasaan.
Dan, kita di Indonesia, baru saja kehilangan seorang tokoh yang tidak kalah besarnya dibanding kedua tokoh di atas. Dialah Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gus Dur, tokoh antikekerasan; pejuang demokrasi; bapak pluralisme; pembela orang-orang terpinggirkan yang tidak punya suara; pembela dan pelindung kaum minoritas, baik itu suku, etnis, maupun agama; tidak pernah lepas tangan, lepas tanggung jawab, dan berani menghadapi setiap persoalan, serta tidak suka mencari kambing hitam.
Kita semua sudah tahu, Gus Dur merupakan seorang tokoh yang sudah lama memperjuangkan tegaknya demokrasi di Indonesia, dan bahkan di dunia internasional. Selama Orde Baru ia dengan tegar dan kritis selalu membela kepentingan bangsa secara keseluruhan di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Hal itu terlihat dengan jelas, di antaranya melalui pembelaannya yang tidak kenal kompromi terhadap kelompok-kelompok minoritas dan orang-orang yang tertindas meskipun untuk itu dia harus menerima hujatan dari kelompok mayoritas, atau bahkan dari kelompoknya sendiri.
Satu hal yang pantas dicatat, Gus Dur adalah tokoh yang tidak haus akan kekuasaan. Ketika kekuasaan jatuh ke tangannya, ia gunakan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat, masyarakat banyak. Dan, ketika kekuasaan harus dilepaskan, ia lepaskan tanpa berat hati, rela, legowo.
Kekuasaan bukan segala-galanya. Bagi Gus Dur, kekuasaan seperti dirumuskan Thomas Aquinas, adalah fungsional demi kesejahteraan masing-masing orang, bonum commune communitatis, kesejahteraan umum masyarakat.
Kini, orang merasakan, setelah Gus Dur tidak ada, seperti ada sesuatu yang ”bolong”, yang hilang, yang selama ini sudah menjadi bagian dari bangsa dan negeri ini. Tetapi, warisan Gus Dur, antara lain tentang pluralisme, tidak haus akan kekuasaan, menghormati manusia lain, kiranya tidak akan hilang.
Kemal Atatürk, Gandhi, dan Gus Dur meninggalkan warisan yang sangat bernilai kepada bangsanya masing-masing.
Gus Dur Tidak Butuhkan Titel
Peringatan Tujuh Hari Berlangsung Khidmat
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
Puluhan ribu warga memadati kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Selasa (5/1), untuk mengikuti tahlil dan doa bersama memperingati tujuh hari meninggalnya mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Tahlil dihadiri juga oleh beberapa kiai khos Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gus Dur, sejumlah pejabat, dan diisi tausiyah oleh budayawan Emha Ainun Nadjib.
Rabu, 6 Januari 2010 | 03:08 WIB
Jakarta, Kompas - Penghormatan terbesar bagi almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bukan dengan penganugerahan berbagai titel prestisius. Berjuang untuk rakyat, berani membela yang tertindas dan terpinggirkan, serta menghargai kemanusiaan dan perdamaian seperti yang dilakukan Gus Dur adalah penghargaan terbesar.
Hal itu dikatakan putri ketiga Gus Dur, Anita Hayatunnufus, pada peringatan tujuh hari meninggalnya Gus Dur di Ciganjur, Jakarta, Selasa (5/1). Hadir dalam acara itu, antara lain, ribuan warga, ulama, mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Ketua DPR Marzuki Alie, dan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Nikolaos van Dam.
Warga yang hadir memenuhi halaman kediaman Gus Dur, Pesantren Ciganjur, dan Masjid Al Munawwaroh. Mereka duduk bersila bersama, tanpa dibedakan pangkat dan status sosialnya.
Peringatan dan tahlilan mengenang tujuh hari wafatnya Gus Dur juga dilangsungkan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Selasa. Sejak pukul 15.00, ribuan orang datang dengan beragam kendaraan dan memacetkan akses jalan menuju pondok pesantren itu.
Dalam pesantren, petugas berulang kali berupaya menertibkan pengunjung yang hendak mendekati makam Gus Dur. Dua layar besar memproyeksikan tahlilan di Maqbarah (Pemakaman) Tebuireng dipasang di dua titik dalam pesantren. Televisi juga dipasang dalam Masjid Kasepuhan Tebuireng.
Doa bersama digelar pula di sejumlah daerah, seperti di Semarang (Jawa Tengah) dan Cirebon (Jawa Barat). Doa itu dilakukan secara lintas agama dan suku, termasuk yang dilakukan oleh warga minoritas.
Bukan hanya keluarga
Menurut Anita, keluarga menyadari Gus Dur bukan hanya milik keluarga, tetapi juga milik masyarakat dan bangsa. Masyarakat merasa kehilangan yang sama seperti keluarga. Kecintaan masyarakat kepada Gus Dur bukan karena harta atau jabatannya, tetapi karena kecintaan dan keikhlasannya berjuang untuk umat manusia, perdamaian, dan kaum minoritas yang tertindas.
”Sikap itu yang membuat ketika Bapak (Gus Dur) diturunkan dari Presiden menjadi bukan hal yang sulit. Gus Dur berjuang untuk rakyat. Bukan untuk jabatan,” katanya.
Meninggalnya Gus Dur, lanjut Anita, menegaskan bahwa berbagai persoalan bangsa tak bisa dibebankan kepada Gus Dur saja. Sekarang seluruh elemen bangsa harus menanggung bersama berbagai persoalan bangsa.
Peringatan tujuh hari meninggalnya Gus Dur juga diwarnai testimoni dari mereka yang dekat dengan Gus Dur, termasuk Jusuf Kalla, dan doa lintas agama.
Budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), yang memimpin shalawat dan memberi taushiyah soal Gus Dur di Jombang, berulang kali menyebutkan betapa bangga Indonesia memiliki Gus Dur. Cak Nun tampil pada pukul 16.00 dan pukul 21.00.
Sambutan keluarga dibacakan Pengasuh Ponpes Tebuireng KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) dan putri kedua Gus Dur, Zannuba Arifah C (Yenny Wahid).
Cak Nun berulang kali menyatakan kagum soal jumlah orang yang melepas kepergian Gus Dur.
(ilo/nit/ink/mzw)
Gus Dur Pejuang Pluralisme Sejati
Kamis, 7 Januari 2010 | 02:39 WIB
Oleh Benyamin F Intan
Sumbangsih terbesar Gus Dur terhadap bangsa adalah perjuangannya yang pantang mundur dalam mengusung pluralisme. Sebelum meninggal, Gus Dur berpesan, ”Saya ingin di kuburan saya ada tulisan: Di sinilah dikubur seorang pluralis” (Kompas, 3/1).
Gus Dur seorang pluralis. Gebrakannya yang terkenal: menjadikan Konghucu agama resmi negara. Gus Dur juga mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang kegiatan warga Tionghoa dan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional (fakultatif).
Komitmen Gus Dur memperjuangkan pluralisme melewati ujian yang tak mudah. Tahun 1995-1997 terjadi kerusuhan etnoreligius di Jawa Timur dan Jawa Barat, daerah basis Nahdlatul Ulama (NU). Ratusan gereja dan beberapa toko milik orang Tionghoa dibakar dan dihancurkan. Tujuannya, mendiskreditkan Gus Dur bahwa visi Islam toleran yang diusungnya gagal. Merespons kekerasan itu (1997- 1998), Gus Dur menciptakan jejaring aktivis muda NU mencegah teror lebih lanjut dengan mengorganisasikan patroli keamanan di gereja dan toko Tionghoa.
Ketika para pakar seperti John Rawls melihat kemajemukan sebatas fakta, Gus Dur memahaminya sebagai keharusan. Bagi Gus Dur, keberagaman adalah rahmat yang telah digariskan Allah. Menolak kemajemukan sama halnya mengingkari pemberian Ilahi. Perbedaan merupakan kodrat manusia. Gus Dur cenderung memandang perbedaan dalam perspektif, meminjam istilah Wolfgang Huber, ethic of dignity daripada ethic of interest. Ethic of dignity melihat perbedaan sebagai pemberian. Ethic of interest memandangnya sebatas pilihan.
Dalam bidang keagamaan, pluralisme normatif mengharuskan Gus Dur menolak pluralisme indifferent, paham relativisme yang menganggap semua agama sama. Pola pikir yang mengarah pada sinkretisme agama ini tidak menghargai keunikan beragama. Hans Kung menyebutnya pluralisme ”murahan” tanpa diferensiasi dan tanpa identitas. Gus Dur menghargai pluralisme nonindifferent yang mengakui dan menghormati keberagaman agama. Pola pikir ini menentang pereduksian nilai-nilai luhur agama, apalagi meleburkan satu agama dengan agama lainnya.
Karena perbedaan adalah rahmat, Gus Dur optimistis keberagaman akan membawa kemaslahatan bangsa, bukan memecah bangsa. Dalam wawancara untuk penyusunan disertasi penulis di Boston College, Gus Dur menandaskan perlunya tiga nilai universal—kebebasan, keadilan, dan musyawarah—untuk menghadirkan pluralisme sebagai agen pemaslahatan bangsa.
Kebebasan dan keadilan
Kebebasan menjadi prasyarat hadirnya pluralisme. Gus Dur mendambakan terciptanya ”komunitas merdeka” dalam masyarakat etno-religius Indonesia yang heterogen. Dalam komunitas merdeka, hak hidup entitas kemajemukan bukan hanya dilindungi dari intervensi kekuatan eksternal, tetapi juga kesempatan mengekspresikan identitasnya di ruang publik.
Dalam bidang keagamaan, Gus Dur meyakini Pancasila menjamin kebebasan beragama bukan hanya sebatas memeluk agama, tetapi juga mencakup peran ”etika kemasyarakatan” agama di ruang publik (Prisma Pemikiran Gus Dur, 213-4). Di sinilah letak signifikansi sila pertama Pancasila. Sekadar kebebasan memeluk agama, sila kedua, ketiga, dan seterusnya sudah cukup menjamin. Keunikan sila pertama: mendorong agama-agama menjalankan peran etika kemasyarakatan di ruang publik.
Perjuangan Gus Dur yang tak mengenal lelah membela hak minoritas menunjukkan kepekaannya terhadap rasa keadilan. Keberpihakan kepada yang lemah dan miskin adalah kewajiban moral menegakkan keadilan dalam dunia yang tak adil. Demi mewujudkan keadilan, Gus Dur menentang dikotomi mayoritas-minoritas.
Wacana mayoritas-minoritas yang bersifat hierarkis dan oposi- sional bukan hanya mengancam keadilan, tetapi juga mengarah pada disintegrasi bangsa. Itu sebabnya bagi Gus Dur, sekalipun Islam agama mayoritas, Islam sebagai etika kemasyarakatan tidak boleh menjadi sistem nilai dominan di Indonesia, apalagi menjadi ideologi alternatif bagi Pancasila. Fungsi Islam seperti juga agama lain, sebatas sistem nilai pelengkap bagi komunitas sosiokultural dan politis Indonesia.
Musyawarah
Bagi Gus Dur, musyawarah menuntut kesadaran interdependensi dan sikap partisipasi. Itu berarti hidup bersama bukan lagi semata-mata secara sosial dan praktis, tetapi harus secara ”teologis”. Artinya, penerimaan satu sama lain harus dengan sepenuh hati. Perbedaan diterima sebagai sesuatu yang baik secara intrinsik. Toleransi bukan lagi sekadar menerima keberagaman, tetapi bagaimana supaya keberagaman membawa manfaat.
Sepeninggal Gus Dur, upaya melestarikan pluralisme merupakan penghargaan terbesar baginya, jauh lebih besar daripada penganugerahan pahlawan nasional yang sedang diusulkan banyak pihak.
Benyamin F Intan Direktur Eksekutif Reformed Center for Religion & Society
Bapak Ceplas-ceplos Nasional
Kamis, 7 Januari 2010 | 02:36 WIB
Oleh Sujiwo Tejo
Banyak hal terkuak sepeninggal Gus Dur. Ternyata sebagai bangsa kita masih saja terlalu silau pada hal-hal yang seolah-olah besar dan mentereng. Sebutan ”Bapak Pluralisme” dan ”Bapak Demokrasi” buat almarhum menunjukkan keterpukauan itu. Yang rinci dan seolah-olah kecil kita abaikan.
Keceplas-ceplosan Gus Dur kita anggap unsur sepele. Kita lekas melupakannya. Padahal, sejatinya, unsur tampak remeh-temeh inilah yang justru paling menentukan vitalnya kedudukan Gus Dur di tengah kemunafikan Nusantara.
Kalau sekadar tokoh yang bertumpu pada kekuatan pikiran, ada banyak tokoh sekelas Gus Dur. Baik itu gagasannya tentang pluralisme, demokrasi, maupun pembaruan pemikiran Islam. Ketokohan dan ”darah biru”-nya juga tidak kalah dibanding Gus Dur. Akan tetapi, arek Jombang ini menjadi kinclong dibanding tokoh-tokoh setarafnya justru karena bawah sadar kolektif kita yang munafik ini sebetulnya merindukan keterusterangan.
Jauh di dasar permukaan tata krama, sopan santun, basa-basi, dan seluruh perangkat kemunafikan lainnya, kita sesungguhnya mendambakan sesuatu yang urakan. Urakan bukan dalam nuansa arogan. Nuansanya egalitarian. Itulah keceplas-ceplosan Gus Dur.
Bima
Dari lubuk dasar yang permukaannya saja tampak hipokrit, kerinduan kita pada keterusterangan itu menjadi jelas kalau kita rujuk suku Jawa sebagai salah satu pengisi budaya nasional yang paling rumit tata kramanya. Tingkatan bahasa orang Jawa paling tidak ada tiga: ngoko (bahasa kasar), kromo madyo (bahasa sedang), dan kromo inggil (bahasa tinggi). Akan tetapi, bawah sadar kolektif nenek moyang orang Jawa yang tecermin dalam wayang justru menjadikan Bima yang cuma bisa ngoko alias blakblakan, sebagai manusia dengan derajat kesempurnaan tertinggi.
Dengan bahan baku Ramayana dan Mahabarata dari India, metabolisme kreatif lokal para leluhur orang Jawa tidak memilih tokoh-tokoh santun seperti Yudistira dan Kresna sebagai puncak idola. Pada lakon Dewa Ruci, lakon carangan atau gubahan lokal yang menjadi master- piece dunia pedalangan Jawa dan tidak terdapat dalam naskah asli India, hanya Bima seorang diri yang diberi hak oleh leluhur Jawa untuk bisa bertemu dan berdialog langsung dengan Tuhan semasa hidupnya.
Kemunculan Gus Dur yang fenomenal bisa dipahami dalam konteks memori bawah sadar kolektif kita, apalagi di tengah kancah kemunafikan tata krama yang makin bikin sumpek seperti sekarang. Mungkin ada beberapa tokoh ceplas-ceplos yang pluralis, demokratis, dan pembaru pemikiran Islam. Akan tetapi, keceplas-ceplosan Gus Dur sangat dekat pada model blaka suta (frankly speaking) yang diimpikan leluhur Jawa melalui karakter khayalan Bima. Bima bicara apa adanya dan ngoko dan tanpa basa-basi, tetapi tak satu pun lawan bicaranya sakit hati atau merasa tidak dihormati. Kuncinya adalah ketulusan, tanpa pretensi ataupun tendensi tertentu yang tersembunyi.
(Maaf) kentut
Satu lagi pertanda bahwa suku yang paling berpilin-pilin tata kramanya di Nusantara ini sesungguhnya bawah sadar kolektifnya menginginkan keterusterangan, termasuk dalam melanggar tabu, adalah direkanya tokoh Semar. Tokoh yang kejenakaan serta posturnya berkesan Gus Dur ini juga tak ada dalam Ramayana dan Mahabarata India.
Para leluhur Jawa, suku yang di permukaan tampak ruwet tata kramanya, memilih kentut Semar sebagai senjata paling ampuh di dunia, bukan senjata pamungkas pasopati milik Arjuna ataupun cakra milik Kresna.
Dalam konteks budaya, sebagai simbol, kentut adalah seluruh hal yang tabu di Nusantara, seperti sendawa pada orang-orang ”Barat”. Maknanya, bangsa yang kian sesak kemunafikan ini sesungguhnya di bawah sadar memori kolektifnya membolehkan malah mengharuskan pelanggaran hal-hal tabu untuk menyelesaikan masalah seperti, antara lain, persetujuan Gus Dur untuk perayaan Imlek.
Sungguh agak kurang sedap dan kurang inspiratif mengenang Gus Dur hanya dalam hal ketokohannya di ranah pluralisme, demokrasi, dan pembaruan pemikiran Islam, tanpa mengenang keceplas-ceplosannya termasuk dalam melanggar tabu-tabu. Ibarat mengenang garam tanpa kita kenang asinnya.
SUJIWO TEJO Dalang
Gus Dur sebagai "Orang Asing"
Jumat, 8 Januari 2010 | 02:57 WIB
Oleh Wildan Pramudya
Gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional, Guru Bangsa dan Bapak Pluralisme, sungguh layak diberikan kepada mendiang Gus Dur. Namun, penulis ingin menghormati Gus Dur bukan dengan gelar-gelar kehormatan semacam itu, melainkan hanya dengan mengenangnya sebagai orang asing.
Mengenang Gus Dur sebagai orang asing akan bisa lebih dipahami kalau diletakkan dalam kerangka pemikiran sosiolog Jerman, Georg Simmel. Dalam salah satu tulisannya, The Stranger, Simmel memberikan pengertian yang kompleks, khas, dan unik atas konsep orang asing.
Bagi Simmel, orang asing bukan sebuah tifikasi identitas (orang yang tidak dikenali asal-usulnya), melainkan suatu tifikasi relasi tertentu seseorang dalam suatu komunitas. Tipe relasi yang dimaksud adalah relasi interseksi yang dibangun atas dasar kedekatan (nearness), tetapi sekaligus berjarak (remoteness).
Dalam relasi interseksi, orang asing menjadi bagian dari komunitas, tetapi tidak sepenuhnya menjadi bagian dari komunitas tersebut karena ia tetap mampu mengambil jarak dengannya. Orang asing adalah orang yang berada di dalam sekaligus di luar komunitas.
Gus Dur tepat disebut sebagai orang asing karena selama ini Gus Dur mengembangkan relasi interseksi tersebut tidak saja di dalam komunitas NU, tetapi juga dengan kekuasaan dan berbagai komunitas lain yang lebih luas.
Kritik pedas
Terlahir sebagai cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari; dididik secara kultural di dalam tradisi NU, memulai dan memantapkan karier politik di NU merupakan bukti bahwa Gus Dur adalah elemen penting dan tak terpisahkan dari komunitas NU. Namun, pada saat yang sama, tidak jarang sikap Gus Dur berseberangan dengan tokoh-tokoh penting lainnya di NU dan secara terbuka kerap melancarkan kritik pedas terhadap beberapa kiai nahdliyin, seolah-olah ia tidak sedang menjadi bagian dari NU.
Begitu pula relasi Gus Dur dengan kekuasaan. Pada era Orde Baru, Gus Dur kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Soeharto, tetapi—pada saat yang sama—”mengambil” dan menerima Pancasila, yang menjadi kebijakan politik resmi Orde Baru itu, sebagai asas NU.
Hal ini berlanjut saat Gus Dur sendiri berada dalam pusat kekuasaan, yaitu sebagai presiden ke-4 RI. Saat itu Gus Dur secara sinikal menyebut para anggota DPR ibarat murid taman kanak-kanak. Padahal, DPR saat itu diisi oleh banyak anggota yang berasal dari partai koalisi yang justru mendukung dan memilihnya sebagai presiden. Dengan sikapnya itu, Gus Dur dianggap tidak konsisten, mencla-mencle, dan berkhianat pada ikatan koalisi besar partai politik yang mendukungnya. Klimaksnya, Gus Dur pun dilengserkan dari kekuasaan oleh orang-orang yang dulu pernah mendukungnya.
Kendati begitu, dari situ kita bisa memetik pelajaran. Pertama, dengan relasi interseksi sejatinya Gus Dur berupaya untuk tetap (ber)independen terhadap segala bentuk ikatan, sekalipun itu ikatan dengan komunitas paling primordial baginya: NU, ataupun kekuasaan yang sesungguhnya bisa sangat menguntungkan dirinya. Kedua, Gus Dur berusaha mene- rapkan suatu perspektif sosial yang lebih obyektif dalam memandang individu, kelompok, atau institusi.
Obyektivitas
Persis dijelaskan Simmel bahwa orang asing adalah orang dengan pandangan yang obyektif. Obyektivitas orang asing adalah suatu pandangan yang hanya mungkin diperoleh dalam suatu relasi interseksi, yaitu kedekatan dan keberjarakan. Ini berbeda dengan obyektivitas kaum ilmiah positivistik yang hanya memandang sesuatu dengan mengambil jarak dari obyek.
Pembelaan Gus Dur terhadap kelompok minoritas, seperti umat Konghucu dan Ahmadiyah, misalnya, bisa dipahami dalam kerangka obyektivitas orang asing ini. Gus Dur membela keberadaan mereka atas dasar pandangan obyektif dengan meneropong keberadaan mereka tidak hanya dari kejauhan, tetapi juga dari dekat. Dengan cara ini, Gus Dur mampu memahami cara hidup dan berkeyakinan mereka secara adil dan apa adanya. Maka, dengan cara pandang ini, tidak heran jika kemudian Gus Dur bisa diterima dan dikagumi oleh banyak orang dari berbagai kelompok dan golongan.
Terhadap lawan-lawan politiknya sekalipun, Gus Dur taat menerapkan pandangan obyektif semacam ini dan sangat piawai menjalin relasi interseksi dengan mereka. Dengan demikian, di mata Gus Dur, secara obyektif keberadaan lawan politik adalah sekaligus kawan politik. Sungguh ini sebuah estetika politik yang mungkin tidak mudah dilakukan tokoh politik lainnya.
Wildan Pramudya Aktif di LP3ES
KENEGARAAN
Pemikiran Gus Dur Belum Dipahami
Sabtu, 9 Januari 2010 | 03:42 WIB
Jakarta, Kompas - Berbagai pemikiran mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu, belum dipahami publik secara jelas. Karena itu, pemikiran-pemikiran Gus Dur, baik soal keagamaan, kenegaraan, maupun kemanusiaan, perlu diinterpretasi ulang.
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, dalam peluncuran buku Sejuta Hati untuk Gus Dur di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (8/1), mengatakan, sejak 1970-an, Gus Dur rajin mewacanakan pemikiran dan hal-hal baru yang sering kali sulit dipahami dan dicerna oleh masyarakat. Bahkan, tak jarang pemikiran Gus Dur disalahartikan oleh masyarakat awam.
Hadir dalam acara itu, adik kedua Gus Dur, Aisyah Hamid Baidlowi, dan putri pertama Gus Dur, Alissa Qatrunnada Munawaroh. Hadir pula tokoh dari berbagai perwakilan agama-agama di Indonesia dan sahabat-sahabat Gus Dur dari berbagai latar belakang.
Pemikiran Gus Dur yang baru itu dilempar ke publik secara bertubi-tubi dengan bahasa yang apa adanya. Hal itu dilakukan untuk mencerahkan pemikiran warga NU agar mereka tidak menjadi eksklusif dalam beragama. Pemikiran keagamaan Gus Dur kemudian berkembang kepada pemikiran tentang kenegaraan dan kemanusiaan yang menginternasional.
Saat Hasyim menanyakan kenapa pikiran-pikiran itu tidak dijelaskan kepada para kiai agar dapat diteruskan kepada masyarakat bawah, Gus Dur mengatakan tidak memiliki waktu untuk menjelaskan
Ketua Fatayat NU Neng Dara Affifah mengatakan, salah satu pemikiran Gus Dur yang cukup mengakar adalah pribumisasi Islam. Dengan itu, Islam dikembangkan sesuai dengan kondisi Indonesia, yang berbeda dengan Arab atau Eropa.
Atas peran Gus Dur itulah, perempuan bisa berbicara dan tampil di depan kaum laki-laki dan para ulama. Jasa Gus Dur pula yang membuat Fatayat, sebagai badan otonom NU, bisa bebas menyuarakan kesetaraan jender yang didasari atas nilai-nilai agama.
Tak tergantikan
Sementara itu, diskusi berjudul ”Indonesia Pasca-Gus Dur: Masa Depan Multikulturalisme” yang diselenggarakan Yayasan Padma Yogyakarta, kemarin, menyimpulkan, Gus Dur sulit digantikan sosok lain di negeri ini.
Hadir sebagai pembicara, guru besar filsafat Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta Prof Dr Musa Asy’arie, tokoh Muhammadiyah Prof Dr Abdul Munir Mulkhan, aktivis Nahdlatul Ulama Imam Aziz, dan sosiolog Bayu Wahyono.
”Gus Dur itu sosok yang komplet. Intelektual, politisi, budayawan, humanis, sekaligus agamawan. Saya pikir kita akan lama baru bisa mendapat tokoh sekaliber Gus Dur lagi,” ujar Bayu.
Munir mengatakan, sepeninggal Gus Dur, bangsa ini akan kesulitan mencari orang yang mau membela kaum minoritas ataupun kelompok-kelompok yang ditekan karena perbedaan paham maupun agama.
(ENG/mzw)
Gus Dur dan Politik Multikulturalisme
Sabtu, 9 Januari 2010 | 02:53 WIB
Oleh A SONNY KERAF
Banyak yang telah ditulis tentang keberpihakan Gus Dur terhadap pluralisme dan multikulturalisme. Harus diakui bahwa komentar, tafsir, dan berbagai teks tentang Gus Dur akan terus mengalir tiada henti. Ini konsekuensi logis dari dua hal.
Pertama, pluralisme bagi Gus Dur bukan sebuah wacana dan bukan pula sekadar sebuah perjuangan untuk menjadi realitas kehidupan bersama. Bagi Gus Dur, pluralisme adalah eksistensi kehidupan dan menjadi sebuah penghayatan eksistensial bagi dirinya. Karena itu, kedua, konsekuensi logisnya, ia menerima adanya tafsir beragam-ragam atas sikap eksistensi hidupnya. Hidupnya adalah sebuah teks multitafsir yang beragam. Yang berarti kontroversi, perbedaan, dan keragaman tafsir atas sikap dan penghayatan hidup Gus Dur sudah menjadi konsekuensi logis dari eksistensi Gus Dur.
Tulisan ini ingin mengangkat tiga aspek penting dari sikap eksistensial Gus Dur sebagai penghayatan hidupnya akan multikulturalisme. Ketiga aspek itu kiranya dapat menjadi landasan bagi terbangunnya sebuah politik multikulturalisme di Indonesia, yaitu terbangunnya penghayatan hidup bersama akan keberagaman sebagai bagian dari hidup bersama yang perlu dihayati secara konsekuen.
Pengakuan
Aspek pertama dari multikulturalisme yang dengan gigih dihayati oleh Gus Dur adalah pengakuan akan adanya pluralitas atau perbedaan cara hidup, baik secara agama, budaya, politik, maupun jenis kelamin. Menerima dan menghayati multikulturalisme berarti pertama-tama ada pengakuan mengenai adanya orang lain dalam keberbedaan dan keberlainannya. Inilah yang disebut Will Kymlicka sebagai the politics of recognition: sikap yang secara konsekuen mengakui adanya keragaman, keberbedaan, dan kelompok lain sebagai yang memang lain dalam identitas kulturalnya.
Konsekuensi lebih lanjut dari pengakuan ini, semua orang dan kelompok masyarakat yang beragam-ragam itu harus dijamin dan dilindungi haknya untuk hidup sesuai dengan keunikan dan identitasnya. Dasar moral dari pengakuan, jaminan, dan perlindungan ini adalah humanisme: setiap orang hanya bisa berkembang menjadi dirinya sendiri dalam keunikannya: agama, suku, jenis kelamin, aliran politik.
Pemaksaan terhadap cara hidup yang berbeda dari yang dianutnya adalah sebuah pelanggaran atas harkat dan martabat manusia yang unik, dan sekaligus juga pengingkaran atas identitas dan jati diri setiap orang sebagai pribadi yang unik. Demikian pula sebaliknya, penghambatan terhadap orang lain dalam melaksanakan identitas agama, budaya, jenis kelamin, dan aliran politiknya yang berbeda sejauh tidak mengganggu tertib bersama adalah juga sebuah pelanggaran atas harkat dan martabat manusia yang unik.
Ini semua dihayati oleh Gus Dur secara konsekuen, termasuk bahkan dianggap nyeleneh dan kontroversial. Namun, itu adalah risiko dari pilihan politik atas multikulturalisme.
Toleransi
Konsekuensi logis dari pilihan politik seperti itu adalah toleransi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari politik pengakuan. Akibat logis yang masuk akal dari politik pengakuan adalah membiarkan orang lain berkembang dalam identitasnya yang unik. Memaksa orang lain menjadi kita, atau menghambat orang lain menjadi orang lain, sama artinya dengan membangun monokulturalisme. Yang berarti antimultikulturalisme.
Hanya saja, yang menarik pada Gus Dur, toleransi pertama-tama dihayati oleh beliau bukan secara negatif-minimalis: sekadar membiarkan orang lain menjalankan identitas kulturalnya (dalam pengertian luas mencakup agama, adat istiadat, jenis kelamin, dan aliran politik). Toleransi yang negatif-minimalis adalah sekadar tidak melarang, tidak menghambat, tidak mengganggu, dan tidak merecoki orang lain dalam penghayatan identitas kulturalnya. Toleransi negatif-minimalis inilah yang masih menjadi perjuangan berat bagi kita semua.
Gus Dur justru menghayati dan mempraktikkan toleransi yang berbeda dan sudah satu langkah lebih maju dari toleransi negatif-minimalis di atas. Yang dihayati dan dipraktikkan beliau adalah toleransi positif-maksimal: membela kelompok mana saja—termasuk khususnya minoritas—yang dihambat pelaksanaan identitas kulturalnya. Bahkan, lebih maksimal lagi, ia mendorong semua kelompok melaksanakan penghayatan identitas kulturalnya secara konsekuen selama tidak mengganggu ketertiban bersama, tidak mengganggu dan menghambat kelompok lain. Maka, ia mendorong orang Kristen menjadi orang Kristen sebagaimana seharusnya seorang Kristen yang baik. Ia mendorong orang Papua menjadi orang Papua dalam identitas budayanya yang unik. Dan seterusnya.
Toleransi positif-maksimal ini bahkan dihayati Gus Dur secara konsekuen tanpa kalkulasi politik dan tanpa dipolitisasi untuk kepentingan politik apa pun selain demi humanisme: mendorong semua manusia menjadi dirinya sendiri yang unik tanpa merugikan pihak lain.
Kian jadi diri sendiri
Aspek ketiga dari multikulturalisme Gus Dur adalah semakin ia mengakui kelompok lain dalam perbedaannya dan mendorong kelompok lain menjadi dirinya sendiri, semakin Gus Dur menjadi dirinya sendiri dalam identitas kultural dan jati dirinya. Semakin Gus Gur mendorong umat dari agama lain menghayati agamanya secara murni dan konsekuen, beliau justru semakin menjadi seorang Muslim yang baik dan tulen.
Ini hanya mungkin terjadi karena Gus Dur sendiri sudah oke dengan jati dirinya sendiri, dengan identitas kulturalnya, dan menjalankan identitas kulturalnya secara murni dan konsekuen sebagaimana ia menghendaki orang lain melakukan hal yang sama. Itu disertai dengan keyakinan yang teguh bahwa semakin orang menjadi dirinya sendiri dalam identitas kulturalnya, maka semakin terjamin tertib sosial. Sebab, ketika seseorang melaksanakan identitas kulturalnya sampai merusak tertib sosial, ia merusak citra diri dan identitasnya, serta identitas semua kelompok kultural terkait.
Artinya, multikulturalisme bukan sebuah ancaman terhadap tertib sosial. Multikulturalisme dengan politik pengakuan dan toleransinya yang dihayati secara konsekuensi sebagai eksistensi manusia akan justru menjamin tertib sosial dan melalui itu setiap orang akan bisa menjadi dirinya sendiri dalam keragamannya yang unik.
Proyek besar yang ditinggalkan Gus Dur, yang sekaligus menjadi tantangan kita bersama, adalah bahwa kita masih berbicara tentang multikulturalisme pada tingkat wacana. Kita belum benar-benar menghayati dan melaksanakannya secara konsekuen sebagaimana Gus Dur. Hal itu, antara lain, karena kita terhambat oleh ketakutan kita sendiri.
Pertama, kita takut tidak diterima orang lain dalam keberbedaan dan keunikan identitas kultural dan jati diri kita. Kedua, kita takut akan bayangan kita sendiri yang kita proyeksikan pada orang lain seakan orang lain akan menolak segala praktik kultural kita karena kita sendiri tidak benar-benar oke dengan identitas kultural dan jati diri kita. Ketiga, kita takut kalau-kalau dengan mengakui identitas kultural pihak lain, kita sendiri terbawa hanyut dalam identitas kultural pihak lain lalu kehilangan jati diri.
Minimal Gus Dur telah mengajarkan dan meninggalkan warisan bagi kita bahwa ternyata menghayati dan mempraktikkan multikulturalisme secara murni dan konsekuen itu tidak repot. ”Betul, Gus. Gitu aja kok repot.”
A SONNY KERAF Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Pemerintahan Presiden Gus Dur (1999-2001) dan Pengajar Universitas Atma Jaya, Jakarta
Gus Dur, Raja Telah Mangkat, Hidup Raja!
Senin, 11 Januari 2010 | 03:24 WIB
Oleh HARRY TJAN SILALAHI
Tulisan ini sebenarnya hanya merupakan repitoir dari berbagai tulisan mengenai Gus Dur, yang ditulis oleh berbagai kalangan masyarakat, dan ada di mana-mana, baik lokal maupun nasional. Secara aklamasi semuanya sependapat bahwa Gus Dur adalah seorang pahlawan nasional dan guru bangsa, terutama mengenai pluralisme dan multikulturalisme, baik ini nanti diformalkan atau tidak oleh pemerintah.
Ada tradisi di (kerajaan) Barat, kalau ada seorang raja wafat, maka segera diumumkan: ”The King is dead, Long live the King”— ”Raja telah mangkat, hidup Raja”. Jadi, tidak ada ”vakum kekuasaan”. Begitu pula malam itu di Ciganjur: ”Gus Dur telah wafat, hidup Gus Dur”. Artinya, semua pelayat dengan sedih menerima bahwa Gus Dur telah wafat, tetapi semua pelayat mengakui pula bahwa ”roh” Gus Dur masih hidup.
Kenyataan ini diterima oleh semua yang hadir, juga oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Roh itu berupa ajaran dan keyakinan Gus Dur, terutama yang berupa pengakuan bahwa pluralisme dan multikulturalisme bangsa Indonesia adalah ajaran yang harus dihayati dan dilaksanakan oleh kita semua.
Bangsa Indonesia sebenarnya sudah mengetahui wawasan pluralisme dan multikulturalisme ini. Wawasan ini telah ada sejak diciptakannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika oleh Empu Tantular, kemudian peneguhan pemuda di Nusantara yang mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, serta dicantumkannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika di simbol Garuda Pancasila yang dipasang di semua kantor resmi ataupun logo ofisial kenegaraan lainnya.
Mengapa tidak
Gus Dur dengan tegas, tanpa ragu, dan serta merta mengakomodasi desakan dan keresahan daerah dan memberikan tempat yang layak dalam nation building Indonesia. Kalau pergolakan di Aceh itu disebabkan karena kebutuhan ditampungnya di dalam berlakunya syariah Islam, mengapa tak diberikan saja. Begitu saja kok repot.
Begitu pula kalau etnis Tionghoa akan merasa tidak dipinggirkan dengan pengakuan perayaan Imlek, pengakuan agama Konghucu, diperbolehkannya bahasa Tionghoa dengan aksara-aksara kanji serta barongsai, mengapa tidak! Dan untuk itu Gus Dur mengaku bahwa dirinya juga sebenarnya keturunan marga Tan. Semua jadi bahagia. Juga Irian Jaya menjadi Papua, ini memuaskan batin orang-orang Papua disertai bendera bintang kejora boleh dikibarkan sebab, kata beliau, PSSI pun punya benderanya sendiri: gitu saja kok dipersoalkan.
Dalam hubungan antaragama/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, banyak sikap tegas yang ditunjukkan oleh Gus Dur. Soal ini sudah banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama non-Islam. Sebagai Ketua Nahdlatul Ulama dan tokoh Islam yang besar, beliau tanpa tedeng aling-aling berani mengoreksi berbagai sikap/tindakan primordialistik keagamaan Islam. Gus Dur, misalnya, mengatakan bahwa tokoh Katolik, seperti Benny Moerdani, setidaknya harus bisa dibicarakan sebagai calon presiden RI, dan dengan entengnya beliau menambahkan, toh dia tidak akan dapat terpilih.
Dr Andre Feiliard, sarjana Perancis, yang disertasinya tentang Nahdlatul Ulama, menyatakan, betapa karisma dan ketegasan Gus Dur yang telah dapat dengan segera mencegah dan menghentikan kekerasan/perusakan-perusakan yang bermotif agama yang terjadi di Jawa Timur pada waktu itu. Ini sungguh kepemimpinan yang patut dikagumi.
Dengan demikian, kini yang penting dan sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam situasi seperti sekarang ini adalah seorang pemimpin yang bersedia membawa ”roh” Gus Dur itu secara tegas, konsekuen dan berani, seperti halnya Gus Dur semasa hidupnya. Pada saat sekarang ini bangsa Indonesia sangat mendambakan pemimpin seperti itu. Gus Dur, R.I.P.
HARRY TJAN SILALAHI Peneliti Senior Centre for Strategic and International Studies
BPPD Jatim Usulkan Gus Dur Jadi Pahlawan
Kamis, 14 Januari 2010 | 03:28 WIB
SURABAYA, KOMPAS - Setelah mengumpulkan pendapat dari sejarawan, akademisi, ulama, tokoh lintas agama, dan sejumlah elemen, Badan Pembina Pahlawan Daerah (BPPD) Jawa Timur akhirnya memutuskan secara resmi mengusulkan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Jika usulan tersebut diterima, Gus Dur akan menjadi pahlawan nasional ke-148.
”Mulai dari sejarawan, akademisi, ulama, tokoh lintas agama, Bupati Jombang, hingga elemen lain, mengusulkan kepada Gubernur agar Gus Dur bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional sesuai dengan ketentuan yang ada. Proses pengkajian usulan di Jatim telah selesai, tinggal kelanjutan pembahasan di tingkat nasional,” papar Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, yang memimpin sidang BPPD Jatim, di Surabaya, Rabu (13/1).
Hadir juga dalam sidang BPPD, yaitu Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya Prof Nur Sam, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jatim H Abdusshomad Buchory, dan Wakil Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar.
Dengan selesainya pengkajian usulan serta penambahan kelengkapan syarat administratif gelar kepahlawanan Gus Dur, menurut Saifullah, secepat-cepatnya November tahun ini Gus Dur dapat ditetapkan sebagai pahlawan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Hartono Laras mengatakan, jumlah keseluruhan pahlawan nasional saat ini 147 orang. Terakhir, November 2009, dari Jatim juga ditetapkan seorang pahlawan nasional, yaitu Bung Tomo.
Dalam kesempatan tersebut, sejarawan Anhar Gonggong menyatakan, banyak pembalikan-pembalikan situasi yang dilakukan Gus Dur semasa hidupnya, seperti pengakuan Khonghucu sebagai salah satu agama di Indonesia. Padahal, pandangan umum memahami Khonghucu sebagai aliran filsafat. Juga perlakuan Gus Dur saat menjadi presiden yang mengizinkan siapa pun boleh memasuki istana negara.
”Meski banyak orang sulit menangkap sikap Gus Dur, inilah sifat-sifat demokratis Gus Dur. Dengan sikapnya, Gus Dur telah memberikan sesuatu yang besar, tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan,” kata Anhar.
Sejarawan Prof Aminuddin Kasdi mengharapkan pengajuan gelar pahlawan Gus Dur tak disampaikan oleh salah satu partai politik. Tujuannya agar pemberian gelar tak diboncengi dengan kepentingan politis.
Jalan Abdurrahman Wahid
Secara terpisah, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat membuat rancangan peraturan daerah untuk menamai salah satu jalan protokol di wilayahnya dengan nama mendiang Gus Dur.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, sosok Gus Dur sebagai guru bangsa dan tokoh pluralisme sengaja diabadikan menjadi nama salah satu jalan di Kabupaten Kubu Raya.
”Ini merupakan penghormatan kepada Gus Dur. Dengan demikian, kami berharap, semangat pluralisme dan toleransi yang dikembangkan Gus Dur selalu diingat dan menjadi inspirasi bagi masyarakat Kubu Raya yang majemuk,” kata Muda.
Jalan protokol yang akan dinamai ”Abdurrahman Wahid” itu menghubungkan ibu kota Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya ke Kecamatan Terentang. Jalan tersebut hingga saat ini belum memiliki nama meski keberadaannya cukup vital bagi perekonomian warga di sana. (ABK/WHY)
18 DPW PKB Gus Dur Siap Berdamai
Sabtu, 16 Januari 2010 | 03:28 WIB
Surabaya, Kompas - Sebanyak 18 dari 32 Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa hasil Muktamar Parung sepakat berdamai dan melakukan rekonsiliasi dengan PKB Muhaimin Iskandar yang dihasilkan dari Muktamar Ancol. Rekonsiliasi kedua kubu kepengurusan itu dinyatakan untuk memenuhi permintaan almarhum KH Abdurrahman Wahid.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB hasil Muktamar Parung Mu’amir Mu’in Syam mengatakan, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur secara tersirat meminta rekonsiliasi itu. Permintaan itu tercantum dalam Surat Tugas Nomor 3915/DPP-01/IV/ A/I/XI/2009 tanggal 16 November 2009.
”Lewat surat itu, saya bersama H Maman Imanulhaq dan Hermawi F Taslim ditugaskan Gus Dur melakukan komunikasi politik kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan rencana Muktamar III PKB. Bagi kami, itu permintaan rekonsiliasi,” ungkap Mu’amir, Jumat (15/1) di Surabaya.
Karena itu, mereka mendekati para pengurus di daerah untuk melakukan rekonsiliasi. Sejauh ini, dewan pengurus wilayah (DPW) hasil Muktamar Parung yang pro-Gus Dur dari 18 provinsi sepakat melakukan rekonsiliasi. Mereka berkumpul di Surabaya pada 14-15 Januari. Lima DPW di Sumatera, empat DPW di Jawa, empat DPW di Kalimantan, tiga DPW di Sulawesi, dan dua DPW di Papua hadir dalam pertemuan itu.
Ketua DPW PKB Riau Rizal Akbar mengatakan, energi PKB sudah terlalu banyak dihabiskan untuk konflik. Akibatnya, PKB rugi, antara lain, dengan merosotnya perolehan suara. ”Kalau terus konflik, sama dengan tidak menghormati almarhum Gus Dur. PKB harus dibesarkan agar pemikiran Gus Dur bisa diteruskan,” kata Rizal.
Dengan kesediaan 18 DPW itu, rekonsiliasi diyakini akan berjalan mulus. Apalagi PKB didukung para tokoh Nahdlatul Ulama untuk segera berdamai. ”PKB tidak bisa lepas dari NU. Karena itu, wajar apabila PKB mengikuti anjuran tokoh-tokoh NU,” ujarnya.
Namun, diakui, sampai saat ini formulasi rekonsiliasi belum selesai disusun. Salah satu isu pokok adalah pembagian jabatan di partai. ”Sebagian kawan memang sepakat apa pun akan diterima asal semua elemen partai bisa bersatu lagi,” ungkap Ketua DPW PKB Papua Junaidi. (RAZ)
